Golkar Survive Saja Sudah Bagus

DARI keretakan Partai Golkar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyembul. Citra partai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilihan Umum 2014 ini remuk redam akibat ketuanya, Setya Novanto, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sepuluh hari menjelang penghabisan 2017, musyawarah nasional luar biasa dengan tema "Menuju Golkar Bersih, Golkar Bangkit" menunjuk Airlangga sebagai ketua umum periode 2017-2019. "Tema itu antitesis dari kondisi saat ini," ujar Airlangga kepada wartawan Tempo Wayan Agus Purnomo, Hussein Abri Yusuf, Reza Maulana, dan Adam Prireza, yang mewawancarainya pada Ahad malam pekan lalu.

Tidak ada libur akhir tahun bagi Airlangga, 55 tahun. Jadwal kegiatannya seperti tanpa jeda. Saat menerima tim Tempo di rumahnya di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, misalnya, dia baru mendarat dari Bali untuk mendampingi Presiden Joko Widodo menengok pariwisata yang anjlok akibat letusan Gunung Agung. Seusai wawancara, dia berdiskusi dengan Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita hingga larut malam. Sesekali, satu dari selusin anjingnya nimbrung. Dua puluh empat jam sebelumnya, di ruangan yang sama, dia menerima kunjungan istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor.

Notes yang selalu ditenteng Airlangga penuh coretan. Satu jadwal paling mepet adalah pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah serentak pada 8 Januari 2018. Catatannya juga memuat sejumlah nama dari pelbagai kubu di Golkar agar tertampung dalam kepengurusan baru. Dalam waktu dekat, Airlangga juga harus menentukan jagoan Golkar untuk duduk di kursi pimpinan DPR. "Untung sekarang era digital, sehingga rapat bisa secara virtual," kata putra kedua Menteri Perindustrian 1983-1993, Hartarto Sastrosoenarto, itu.

Mengapa Anda mengusung tema "Menuju Golkar Bersih, Golkar Bangkit"?

Tagline itu muncul sejak awal. Saya memang mendorong untuk Golkar bersih dan bangkit. Itu sebenarnya antitesis dari kondisi saat ini. Opini publik sekitar sepuluh tahun terakhir menyatakan partai politik Indonesia sangat terimbas soal korupsi. Salah satu penyebabnya adalah pembiayaan politik yang tidak pernah transparan dan tidak pernah menggunakan anggaran yang jelas. Pemilihan bebas yang kita anut itu cenderung liberal. Election is a big marketing game. Itu biayanya tidak sedikit.

Seberapa kotor sebenarnya Partai Golkar?

Ini bukan pilihan kotor atau tidak. Ini proses menuju bersih. Bersih atau tidak tergantung keseluruhan proses. Lebih kepada transparansi. Misalnya transparansi dalam pemilihan kepala daerah dan pencalonan anggota legislatif.

Sejumlah pengurus mempersoalkan tema tersebut....

Steering committee mengadopsi usul itu. Saya rasa, kalau panitia pengarah musyawarah nasional mengadopsinya, itu sudah menjadi keinginan bersama.

"Golkar Bersih" bisa diartikan Golkar sedang bersih-bersih?

Bersih-bersih itu lain. Yang bersih-bersih namanya cleaning service, ha-ha-ha.... Jargon bersih ini untuk konteks ke depan. Hari ini memang masih banyak kader yang tersandera berbagai persoalan. Nah, kader-kader ini harus kami perbaiki.

Termasuk empat anggota DPR dari Golkar yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP?

Kalau terkait dengan kasus yang masuk dakwaan kan bisa dipilah-pilah. Mana yang dakwaan benar, mana yang tersangkut-sangkut. Kami tidak menarik informasi dari satu sumber. Pengurus yang bagus masih dipertahankan. Tentu harus kami lihat orang yang kerjanya baik dan profesional. Kami hindari yang berpotensi memiliki permasalahan hukum, termasuk korupsi.

Salah seorang yang disebut dalam dakwaan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, adalah Melchias Marcus Mekeng, yang sangat militan mengkonsolidasikan dukungan untuk Anda....

Nama dia tidak masuk dakwaan SN (Setya Novanto), ha-ha-ha....

Apa solusi menekan biaya politik?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembiayaan partai politik relatif terlalu kecil. Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang punya opsi menggunakan dana publik atau dana swasta. Ada aturan dan batasannya. Di Amerika Serikat, ada pork barrel (alokasi dana pemerintah untuk proyek lokal sesuai dengan daerah pemilihan anggota legislatif). Dengan demikian, rakyat merasakan kehadiran perwakilan mereka, bukan hanya gubernur dan bupati.

Itukah yang membuat angka korupsi tinggi?

Korupsi ada di hilir dari seluruh rangkaian kegiatan. Di hulu, kita bicara penganggaran. Implementasinya di kementerian dan lembaga. Kegiatan yang disebut korupsi ada di akhir bagian hilir. Jadi, kalau mau bicara bersih, kita harus bicara seluruh proses. Terbuka di seluruh proses. Kami mengajak membahas setiap program secara lebih transparan.

Di bagian mana Golkar bisa berperan?

Partai Golkar bisa mewarnai dalam berbagai proses. Di hulu, dalam pembahasan anggaran. Di tengah, di proses pengawasan program. Di hilir, lewat audit Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaporkan ke DPR. Jadi sebetulnya yang kami sebut "bersih" itu adalah merapikan tata kelola keseluruhan rangkaian ini.

Termasuk pungutan bagi calon kepala daerah untuk mendapatkan restu Golkar?

Saya katakan, itu terjadi di semua partai, bukan cuma di Partai Golkar.

Uang itu untuk apa?

Urusan mahar-memahar ini bisa lebih transparan. Misalnya untuk saksi di tempat pemungutan suara. Partai politik butuh saksi. Tanpa saksi, saat pemilu dipastikan kalah.

Karena dicurangi?

Ya. Banyak teknik yang bisa dimainkan.

Mekanisme mahar pilkada akan Anda bakukan?

Ya, perlu ada mekanisme dan standarnya. Selain untuk saksi, partai politik perlu menaikkan bendera. Bagi partai politik, pilkada ibarat test event di olahraga. Event sebetulnya di Pemilu 2019. Kalau tidak pernah bertanding, survei doang, dari mana kami tahu kekuatan kami? Branding partai perlu diangkat. Nah, perlu ada kontribusi dari calon. Hal ini perlu kita buat transparan.

Namun Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, yang ingin maju dalam pilkada Jawa Barat, mengeluh karena dimintai mahar Rp 10 miliar oleh Golkar, September lalu?

Soal itu, tanya Pak Dedi-lah. Itu kan kasus, bukan berlaku secara general. Tapi hampir di semua partai ada mekanisme tersendiri. Sifatnya sukarela. Kalau ketemu harga cocok, jadi. Kalau enggak mau bayar, ya, selesai.

Berapa kisaran mahar calon kepala daerah?

Inilah yang saya katakan liberalisasi politik. Jadi yang menentukan bukan sistem, tapi market. Misalnya, di Jawa Barat, pengusung pasangan calon gubernur butuh minimal 20 kursi. Maka tiap kursi bisa dihitung nilainya. Tapi kadang-kadang yang justru mahal adalah partai dengan kursi sedikit, karena untuk melengkapi koalisi. Saat koalisi hanya butuh satu kursi tambahan, justru yang punya satu kursi jadi paling mahal.

Bagaimana Anda memastikan kontribusi tersebut untuk kepentingan partai, bukan individu?

Memang belum tentu bisa dihilangkan. Tapi, selama berjalan transparan, penyelewengan bisa ditekan.

Kapan mulai Anda terapkan?

Proses penyaringan untuk pilkada serentak 2018 relatif sudah selesai. Jadi konsep itu tidak untuk konteks hari ini. Baru bisa kami lakukan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2022.

Dari mana pemasukan utama Partai Golkar?

Kebanyakan kader kami adalah pengusaha, baik dari Kamar Dagang dan Industri maupun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tentu para pengusaha itu berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kami, dari pusat sampai daerah. Mungkin latar belakang kader ini yang membedakan Golkar dengan partai-partai lain.

Ada yang bilang pembagian dividennya di musyawarah nasional, seperti rapat umum pemegang saham di perusahaan.

Kalau perusahaannya untung, ya, bolehlah. Tapi, kalau perusahaannya rugi, apa yang mau dibagi-bagi? Partai Golkar bisa survive saja sudah bagus, ha-ha-ha....

Bagaimana Anda menyaring kepentingan para pengusaha itu agar tidak merugikan kebijakan publik?

Kepentingan bisa datang dari pengusaha, kelompok lobi, atau bentuk lain. Biasanya lebih berat membendung kepentingan dari grup tertentu ketimbang pengusaha. Pengusaha biasanya ikut aturan pemerintah saja. Mereka fleksibel. Yang lebih repot menangani kepentingan grup tertentu, yang bisa jadi kepentingan asing.

Contohnya seperti apa?

Saat saya terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, beberapa tahun lalu, betapa kepentingan asing masuk dengan kencang. Ini terjadi sejak dulu.

Mereka masuk lewat mana?

Macam-macam. Misalnya lewat lembaga swadaya masyarakat dan pembentukan opini publik. Sejak dulu, kalau Indonesia punya produk dengan ekspor tinggi, selalu dihantam LSM. Misalnya, sekarang ekspor kelapa sawit kita tinggi, diserang dari kiri, kanan, atas, bawah. Padahal kelapa sawit jauh lebih baik dan efisien dibanding minyak nabati lain. Demikian juga pulp and paper. Dulu yang diserang kayu lapis dan batu bara. Tapi, karena sekarang industrinya sudah turun, relatif tidak dikomplain lagi.

Anda memilih partai didanai secara mandiri atau oleh negara?

Saya pikir kedua opsi harus dibuka. Di Amerika Serikat, misalnya, calon presiden bisa memakai dana dari pemerintah. Tanpa kesempatan seperti itu, mereka yang tidak punya modal sulit masuk ke jabatan publik. Di sini sekarang jabatan publik seperti produk konsumsi. Industri kecil sulit bersaing dengan perusahaan multinasional. Mau pasang iklan saja mahal sekali.

Sudah mengantongi nama Ketua DPR?

Tunggu saja tanggal mainnya.

Anda membahas soal calon Ketua DPR dengan Presiden Jokowi?

Ya. Dengan Pak Presiden, apa pun bisa dibahas.

Ada pesan dari Jokowi?

Pak Presiden memberikan porsi ini kepada partai-partai, sesuai dengan jatah masing-masing. Bebas.

Seorang pengurus Golkar mengatakan Anda telah mengirim nama Ketua DPR ke Istana. Betulkah?

Belum. Pengumuman susunan pengurus saja belum, apalagi Ketua DPR. Itu kreativitas sumber Anda saja. Tidak sabar dia. Ha-ha-ha....

Anda sudah memilih sekretaris jenderal?

Sudah diputuskan, tapi belum bisa saya sebutkan namanya. Yang jelas, orang yang punya patron sama dengan ketua umum.

Presiden Jokowi menyebutkan ada banyak kubu di Golkar, termasuk kubu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan. Bagaimana Anda merangkul mereka?

Kami menyebutnya prodi, program studi. Ada prodi Aburizal Bakrie dan lain-lain. Tiap prodi sudah kami petakan orang-orangnya dan nanti akan kami bagi tanggung jawab secara merata.

Benarkah kubu Jenggala (Jusuf Kalla) yang paling dominan?

Karena Jenggala (Jenggala Center, pos pemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014) lokasinya di Jalan Airlangga (Jalan Erlangga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan), dia enggak bisa lari ke mana-mana. Bercanda saja itu, ha-ha-ha....

Apa sikap Partai Golkar soal revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)?

Konsep besarnya, partai pemenang pemilu wajar mempunyai kursi pimpinan DPR. Golkar tidak melulu mau memimpin sendiri. Kami pikirkan hal yang positif untuk konstelasi politik ke depan. Kondisi DPR sekarang tidak maksimal. Walaupun partai pendukung pemerintah ada 67 persen, jumlah itu tidak bisa dikapitalisasi. Yang terjadi sekarang kan Ketua DPR diangkat, diberhentikan, diangkat, diberhentikan lagi. Ini berarti sesuatu yang tidak barokah. Salah satu pembenahannya, ya, evaluasi Undang-Undang MD3. Penunjukan Ketua DPR akan kami lakukan setelah revisi undang-undang tersebut.

Benarkah Golkar akan mencabut dukungan terhadap hak angket KPK?

(Airlangga menjawab secara off the record) Tunggu waktunya. Akan tiba nanti.

Anda menganggap mengisi posisi Setya Novanto sebagai berkah atau musibah?

Amanah. Pergantian ketua umum itu hal biasa. Saat ini menjadi luar biasa karena dalam keadaan force majeure. Pergantian ini menunjukkan kepada publik bagaimana sebuah partai menyelesaikan persoalan internal secara musyawarah mufakat. Anak-anak muda juga bisa melihat ada proses demokrasi matang yang dikembangkan.

Apa yang Anda pikirkan saat ketuk palu di musyawarah nasional?

Pertama, bagaimana kami melakukan perubahan. Yang paling dekat, misalnya, pemilihan kepala daerah. Ada 171 lokasi. Kami petakan yang strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Utara.

Mengapa Anda mengubah pilihan pengurus sebelumnya, misalnya mencoret Ridwan Kamil dari calon Gubernur Jawa Barat?

Karena tidak merepresentasikan suara kader di daerah. Partai ini kan partai kader. Pilkada tidak selalu diukur dari menang-kalah. Saat kita menang tapi kepala daerah bukan kader partai dan partai tidak mendapat apa-apa, itu berdampak buruk bagi kami di Pemilu 2019.

Apakah benar istri Setya Novanto menemui Anda?

Ya. Kemarin (Sabtu, 23 Desember 2017), Bu Deisti ke rumah saya. Saya dan Mas Nov kenal sejak 1990-an, saat sama-sama sebagai pengusaha dan belum berpolitik. Jadi dengan Bu Deisti dan keluarga juga dekat. Sebelum Mas Nov jadi ketua umum, kami beberapa kali liburan keluarga bersama, sehingga anak-anak kami dekat. Saya sering terpaksa mematikan televisi saat menayangkan berita Setya Novanto karena anak saya bisa ngumpet di bawah selimut jika melihatnya. Dia merasa Mas Nov sebagai teman ayahnya, sehingga tidak suka diperlakukan seperti itu.

Apa pesan Setya?

Dia senang bahwa yang pegang Golkar bukan orang lain. Masih punya kedekatan pribadi, walaupun secara politik belum tentu sama langkahnya.

Anda akan merangkap jabatan Ketua Golkar dan Menteri Perindustrian?

Soal itu, saya serahkan kepada Pak Presiden.

Tidak berniat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden-wakil presiden 2019?

Tidak. Kami bertindak sebagai event organizer saja. Saya ingin lebih banyak kader Golkar berada di pemerintahan, bukan di luar, seperti sekarang. Ibarat menyetir mobil, harus belajar di jalanan, tidak bisa pakai simulator saja.

---

Airlangga Hartarto
Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 1 Oktober 1962 | Pendidikan: l Sarjana Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (1987) l Master Manajemen Bisnis Monash University (1996) l Master Manajemen Teknologi Melbourne Business School, University of Melbourne (1997) Karier: l Menteri Perindustrian (2016-sekarang) l Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004-2009, 2009-2014) l Komisaris PT Sorini Corporation Tbk (2004) l Presiden Direktur PT Bisma Narendra (1994) l Presiden Komisaris PT Fahar Surya Wisesa Tbk (1987) Organisasi: l Ketua Umum Partai Golkar (2017-2019) l Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (2005-2014) l Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2006-2009)