Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Polisi Jerman menyebar ke seluruh negara bagian untuk mencari anggota Korps Pasukan Revolusioner Iran-Pasukan Quds yang diduga memata-matai warga Yahudi dan menyasar kepentingan Israel di negara itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Situs berita The Tower mengutip laporan Focus, sebuah majalah online Jerman, mengatakan, kesepuluh orang tersebut dianggap sangat berbahaya sebab mereka mempekerjakan Pasukan Quds untuk kepentingan dinas rahasia Iran dan Hamas, Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pencarian yang dilakukan oleh polisi Jerman itu meliputi negara bagian Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia, Bavaria dan Berlin. "Tetapi hingga saat ini belum ada penahanan," tulis The Tower.
Wartawan situs berita ini melaporkan, Hizbullah, sebuh organisasi di Lebanon dukungan Iran, telah melakukan operasi secara terbuka di Jerman. Kelompok bersenjata ini masuk daftar grup teroris oleh Amerika Serikat, Kanada, Liga Arab, Israel dan Belanda. "Sebaliknya Jerman tidak memasukkan Hizbullah sebagai kelompok teroris."
Pada Desember 2017, Kementerian Luar Negeri Jerman menegur duta besar Iran untuk Jerman karena memata-matai kelompok pro-Israel. Menurut media Jerman, Kementerian Luar Negeri menegur duta besar Iran, Ali Majedi, atas bentuk pelanggaran yang tidak bisa diterima. Pelanggaran ini berkonsekwensi menimbulkan hubungan bilateral antara Jerman dengan Iran.
Badan Intelijen Jerman, BfV, pernah memperingatkan Iran pada 2015. Ketika itu, Iran berusaha mendapatkan teknologi terlarang tentang nuklir dan program rudal balistiknya, meskipun kemudian Iran melakukan negosiasi dengan kekuatan dunia.
Dinas intelijen Jerman juga melaporkan pada 2016 yang menyebutkan bahwa Iran berusaha mendapatkan bahan baku yang berhubungan dengan nuklir. "Setidaknya setengah dari negara bagian di Jerman terlibat dalam memajukan senjata kimia dan biologi Republik Islam Iran," The Tower melaporkan.
Tahun lalu, intelijen Jerman juga melaporkan bahwa Iran berusaha mendapatkan sedikitnya 32 teknologi proliferasi terkait dengan trknologi yang dianggap melanggar kesepakatan nuklir yang diteken pada 2015.
Foto 
