Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BANGKOK – Dua partai politik, Pheu Thai dan Future Forward, ragu akan keakuratan hasil pemilu Thailand setelah partai pro-militer menyatakan junta bisa tetap berkuasa. Hasil sementara Komisi Pemilihan Umum Thailand mengumumkan Partai Phalang Pracharat, yang pro-militer, untuk sementara unggul dalam penghitungan suara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami menyuarakan keprihatinan sebelumnya untuk pemungutan suara, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecurangan. Ketiganya telah terwujud. Kami akan melawan melalui jalur hukum," ujar Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri dari Partai Pheu Thai. "Ada ketidakberesan dalam pemilu ini yang membuat kami tidak nyaman. Ini mempengaruhi kredibilitas bangsa dan kepercayaan rakyat."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilaporkan CNN, jumlah suara yang dihitung dan masuk ke Komisi Pemilu Thailand hingga kemarin dinihari mencapai 94 persen. Partai Phalang Pracharat unggul sementara dengan meraup 7,69 juta suara. Sedangkan oposisi utama, Pheu Thai, mendapatkan 7,2 juta suara.
Pheu Thai disebut-sebut merupakan loyalis bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin dikudeta oleh militer pada 2014. Partai itu merupakan oposisi dalam pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha.
Hasil tersebut mengejutkan sejumlah pemilih Thailand yang berharap pemilu kali ini dapat melonggarkan cengkeraman elite tradisional dan militer. Para pemilih ramai-ramai menyuarakan kecurigaan mereka di media sosial. Tagar "Election Commission Screw-up" dan "Cheating the Election" menjadi topik pembahasan media sosial Twitter di Thailand.
Banyak cuitan yang merujuk pada ketidakkonsistenan jumlah pemilih dengan suara yang masuk di beberapa daerah pemilihan. Jumlah pemilih secara keseluruhan kurang dari 70 persen, jauh dari yang diharapkan. "Ada kecurigaan tentang surat suara tambahan, di mana jumlah surat suara lebih tinggi dari jumlah pemilih di beberapa distrik," ujar juru bicara Partai Pheu Thai, Ladawan Wongsriwong. "Ada juga kecurigaan tentang laporan pembelian suara."
Jumlah suara tidak mencerminkan kursi konstituen di parlemen. Pheu Thai masih bisa berkoalisi dengan partai lainnya. Ladawan menegaskan, partainya, yang terkait dengan musuh militer, akan bergabung dengan partai-partai anti-junta lainnya untuk membentuk pemerintahan. "Kami tidak ingin bertarung dengan siapa pun untuk mendapatkan kekuasaan. Kami akan dengan senang hati bekerja dengan pihak-pihak yang menolak mendukung warisan junta," ujar Sudarat.
Future Forward, partai baru yang melakukan debut pemilu dengan daya tarik para pemilih muda, juga mencurigai hasil pemilu. "Jelas ada beberapa penyimpangan terhadap angka-angka yang masuk karena tidak bertambah. Ini membuat orang skeptis terhadap hasil pemilu," ujar Pannika Wanich, juru bicara partai. "Komisi Pemilihan harus mengatasi masalah ini. Sebab, jika rakyat tidak bisa mempercayai hasilnya, akan ada lebih banyak masalah yang datang."
Pheu Thai menyatakan sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum atas dugaan penyimpangan hasil pemilihan di tengah kekecewaan rakyat. Petisi di Change.org yang diluncurkan sepekan lalu telah mengumpulkan lebih dari 511 ribu tanda tangan hingga kemarin sore. Jumlah itu meningkat 300 ribu dalam beberapa jam sejak kemarin pagi.
Partai Demokrat, yang dipimpin bekas Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, menyatakan hasil pemilu bukan seperti yang diharapkan, meskipun penghitungan suara belum selesai. "Niat saya untuk bekerja bagi rakyat harus dilakukan dan pesta demokrasi tidak pernah pudar," ujar Abhisit.
Di tengah meningkatnya kebingungan mengenai hasil pemilu, juru bicara Partai Phalang Pracharat mengatakan partainya tetap berupaya mengumpulkan 251 kursi majelis rendah untuk membentuk pemerintahan.
Adapun Komisi Pemilu Thailand mengatakan akan merilis penghitungan seluruh suara pada Jumat mendatang. "Kami tidak perlu menyembunyikan apa pun," ujar wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilu Thailand, Nat Laosisawakul, dalam konferensi pers, kemarin.
REUTERS | BBC | ASSOCIATED PRESS | CHANNEL NEWS ASIA | SUKMA LOPPIES
Berkoalisi demi Kursi Perdana Menteri
KOMISI Pemilihan Umum Thailand akan merilis hasil akhir penghitungan suara pada Jumat mendatang. Dua partai politik oposisi mencurigai hasil pemilu karena tidak seperti yang diharapkan. Partisipasi pemilih juga dinilai tidak mencapai di atas 70 persen. Besar kemungkinan tidak ada partai yang memperoleh mayoritas suara karena mereka harus berkoalisi untuk menduduki jabatan Perdana Menteri. Berikut ini mekanisme pemilu Thailand dan upaya koalisi mencapai kursi perdana menteri.
Total Kursi di Parlemen: 750
Terdiri atas:
A. 500 kursi di DPR (Majelis Rendah). Dibagi atas:
» 350 kursi dibagi ke 350 daerah pemilihan (distrik) di Thailand.
» 150 kursi diperebutkan lewat alokasi kursi partai.
B. 250 kursi di senat (Majelis Tinggi)
» Semua senator ditunjuk junta.
Syarat Mencapai Kursi Perdana Menteri: 376
Jumlah kursi suara itu adalah gabungan dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi.
Hasil Sementara
» Penghitungan sementara Reuters secara parsial. Dari 350 kursi konstituensi yang diperebutkan, Partai Pheu Thai mendapat 129 kursi. Phalang Pracharat, partai pro-militer, memperoleh 102 kursi.
» Dilansir Channel News Asia, hasil penghitungan tidak resmi dari laman Facebook. Dari 350 kursi konstituensi, Partai Pheu Thai memperoleh 137 kursi, Phalang Pracharat 97, Partai Bhumjaithai 39, Partai Demokrat 33, Partai Future Forward 30, Partai Prachachart 7, Partai Chartthai Pattana 6, dan Partai Ruam Palang Prachachart Thai 1 kursi.
Perkiraan Koalisi:
» Dengan 250 kursi di senat, junta hanya memerlukan 126 kursi dari partai politik lain untuk menduduki jabatan perdana menteri. Partai Phalang Pracharat, yang pro-militer, memperoleh 102 kursi. Total baru 352 kursi, sehingga mereka masih membutuhkan 24 kursi dari partai lainnya.
» Pheu Thai, partai oposisi, mendapat 129 kursi dari penghitungan sementara. Dengan begitu, mereka harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk memperoleh 247 kursi suara tambahan jika ingin menduduki jabatan perdana menteri.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo