Dunia Sepekan

AMERIKA SERIKAT
Yayasan Trump Tidak Sah

KUBU calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, berang karena yayasan miliknya, Yayasan Donald J. Trump, dinyatakan tidak sah dan dilarang menggalang dana. Keputusan pelarangan diumumkan Jaksa Agung New York Eric Schneiderman dalam surat resmi akhir September lalu dan beredar di dunia maya pekan lalu.

"Biro amal dianggap sebagai suatu penipuan terhadap masyarakat," tulis kantor Schneiderman dalam surat tertanggal 30 September 2016 itu. Yayasan Trump dianggap tak pernah terdaftar. Padahal yayasan itu telah menerima sumbangan sekitar US$ 25 ribu atau kurang-lebih Rp 350 juta per tahun di New York.

Kubu Trump menuding ada motif politik dalam keputusan itu. Juru bicara Trump, Hope Hicks, menduga Schneiderman adalah pendukung pesaingnya, calon presiden asal Partai Demokrat, Hillary Clinton. "Kami sangat prihatin atas motif politik di belakang penyelidikan Jaksa Agung Schneiderman. Namun Yayasan Trump akan bekerja sama sepenuhnya," kata Hicks.

THAILAND
Deportasi Tokoh Pro-Demokrasi Hong Kong

TOKOH pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, gagal berceramah di Thailand. Aparat Negeri Gajah Putih akhirnya mendeportasi Wong setelah sempat menahannya beberapa jam di imigrasi Bandar Udara Suvarnabhumi, Bangkok, Rabu pekan lalu. Rencananya, aktivis 19 tahun itu akan berpidato di Chulalongkorn University dalam peringatan 40 tahun peristiwa Thammasat, pembantaian para mahasiswa pro-demokrasi oleh militer Thailand.

Partai yang didirikan Wong, Demosisto, mengatakan penahanan Wong terjadi karena aparat Thailand mendapat tekanan Cina. Menurut laporan Al Jazeera, pejabat senior imigrasi Thailand merespons permintaan Cina untuk memasukkan nama Wong ke daftar hitam. "Karena itu, dia tidak boleh masuk Thailand dan dideportasi," kata pejabat tersebut.

Thailand diperintah junta militer sejak 2014, yang dekat dengan Beijing. Pembantaian Thammasat, yang berlangsung pada 16 Oktober 1976, hingga kini masih menjadi isu sensitif di Thailand.

MESIR
Pemimpin Senior Al-Ikhwan al-Muslimun Tewas

KEMENTERIAN Dalam Negeri Mesir mengumumkan kematian seorang pemimpin senior Al-Ikhwan al-Muslimun. Mohamed Kamal, 61 tahun, yang disebut terlibat dalam pembunuhan Jaksa Agung Mesir Hisham Barakat pada 2015, dinyatakan terbunuh dalam baku tembak dengan polisi.

"Mohamed Kamal dan Yasser Shehata al-Ragab, 47 tahun, tewas setelah mereka menembaki polisi dalam sebuah penggerebekan," demikian pernyataan Kementerian. Kamal disebut sebagai pemimpin sayap bersenjata Al-Ikhwan al-Muslimun.

Menurut kabar yang dilansir Reuters, Kamal—yang dijatuhi hukuman seumur hidup dalam sebuah pengadilan in absentia pada 2015 dan 2016—menghilang awal pekan ini. Surat kabar Mesir, Youm7, mengutip sumber aparat keamanan, memastikan penangkapan Kamal. Namun Youm7 akhirnya mencabut artikel itu.

Pemerintah Mesir menyatakan Al-Ikhwan al-Muslimun sebagai organisasi teroris setelah penggulingan mantan presiden Muhammad Mursi. Kelompok ini dituduh merancang berbagai serangan teror dan pembunuhan. Namun Al-Ikhwan al-Muslimun menegaskan bahwa mereka adalah kelompok perdamaian.

PBB
Mantan Perdana Menteri Portugal Calon Sekjen

KABAR terbaru dari ajang persaingan kursi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tersiar pekan lalu. Mantan Perdana Menteri Portugal Antonio Guterres adalah pilihan favorit yang bakal menjadi Sekjen PBB yang baru, menggantikan Ban Ki-moon mulai awal tahun depan.

Pada Rabu pekan lalu, Dewan Keamanan PBB secara informal menjatuhkan pilihan kepada diplomat 67 tahun itu. Duta Besar Rusia di PBB, Vitaly Churkin, yang saat ini menjadi ketua, menyatakan voting resmi untuk merekomendasikan Guterres kepada 193 anggota Sidang Majelis Umum PBB digelar keesokan harinya.

Guterres, mantan Kepala Badan Pengungsi PBB, mendapat dukungan 13 suara dan hanya 2 suara abstain, tanpa penolakan. Pemilihannya menepis kampanye banyak negara untuk menjadikan perempuan atau wakil dari Eropa Timur sebagai Sekjen PBB. Para diplomat sepakat Guterres, yang unggul di enam pemilihan informal, adalah calon terbaik untuk memimpin PBB meskipun berasal dari Portugal.