Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Filipina Gelar Plebisit Bangsamoro

Kelompok milisi Islam Bangsamoro yang terafiliasi dengan ISIS berupaya menyabotase referendum.

22 Januari 2019 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Warga memberikan suaranya dalam plebisit Bangsamoro Organic Law (BOL) di Provinsi Maguindanao , Filipina, 21 Januari 2019. REUTERS/Marconi B. Navales

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MAGUINDANAO - Sekitar 2,8 juta warga di wilayah Mindanao, kemarin, memberikan suara dalam jajak pendapat bersejarah sebagai penentu perluasan daerah otonomi di wilayah mayoritas muslim di Mindanao, Filipina. Plebisit ini bertujuan meratifikasi disetujui atau tidaknya Undang-Undang Organik Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law (BOL) sebagai hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF) guna mengakhiri konflik beberapa dekade di Filipina selatan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kami sangat bersemangat untuk memilih. Dalam hati, kami akan memberikan suara "Ya" untuk perdamaian," ujar Baimon Kambal Makakua, warga Mindanao. Di tempat pemungutan suara, dia berusaha menemukan namanya dalam daftar pemilih yang dibuka pukul 7 pagi. "Di sini, di Mindanao, selalu ada konflik. Di berbagai daerah, kami mengalami konflik. Jika suara "Ya" menang, tidak akan ada lagi konflik. Ini kesempatan kami untuk tidak takut lagi."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komisi Pemilihan Umum Filipina berharap 75 persen jumlah pemilih ikut berpartisipasi memberikan suaranya. Plebisit ini merupakan tindak lanjut disetujuinya BOL pada Juli 2018, yang salah satu isinya mengatur referendum pembentukan wilayah otonomi Bangsamoro. Pemungutan suara adalah solusi politik untuk meredam pertempuran berdarah selama puluhan tahun antara kelompok separatis, yang mayoritas memeluk Islam, dan tentara nasional Filipina. Lebih dari 120 ribu orang tewas dalam pertempuran pada beberapa dekade tersebut. Undang-Undang BOL sebenarnya telah diberlakukan pada tahun lalu, tapi ada prasyarat ratifikasi oleh konstituen wilayah yang ingin bergabung sehingga tertunda pada awal 2019.

Media lokal pada Ahad lalu memperingatkan bahwa kelompok milisi Islam Bangsamoro atau The Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), yang disebut-sebut sebagai kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), mungkin berupaya menyabotase referendum.

Mayor Arvin Encinas, juru bicara militer Filipina di Divisi Infanteri ke-6, mengatakan enam batalion atau 2.500 tentara dikerahkan di kota itu. Dia mengatakan 400 polisi dan unit operasi khusus juga ditugaskan untuk memastikan keamanan pemilihan. "Di desa-desa dekat Cotabato, banyak senjata laras panjang disita."

MILF merupakan organisasi yang memisahkan diri dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Organisasi induk MNLF terus memperjuangkan kemerdekaan di Pulau Mindanao Selatan yang bergolak hingga 1976, ketika memasuki perjanjian damai dengan pemerintah. Perjanjian ini menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa anggota yang mengarah pada pembentukan MILF. Meski demikian, pakta antara MNLF dan pemerintah Filipina telah mengarah pada pembentukan Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM).

Pemimpin MILF, Ebrahim Murad, berharap Undang-Undang BOL akan menjadi instrumen perdamaian. Dia mengatakan hampir 3.000 anggota MILF diperkirakan memberikan suara mereka untuk plebisit. "Kami yakin bahwa pilihan suara "Ya" akan menang," ujar Murad di SDN Simuay Junction di Sultan Kudarat. "Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, akan ada persetujuan yang luar biasa." Dia menjelaskan, jika diratifikasi, Undang-Undang BOL akan menghapus ARMM dan menggantinya dengan Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro di Mindanao (BARMM).

Plebisit berlangsung dua kali. Tahap pertama digelar kemarin untuk wilayah Mindanao, dan plebisit lainnya dijadwalkan pada 6 Februari mendatang di enam kota madya Lanao del Norte dan 39 desa di Cotabato Utara.

Seperti dilansir Channel News Asia, dari hasil referendum ini, entitas baru akan beralih ke pemilihan perdana yang diusulkan pada 2022, ketika konstituen dapat memilih parlemennya sendiri. Anggota otoritas transisi tersebut akan ditunjuk oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Ketika Undang-Undang BOL disahkan, kelompok MILF juga diminta menonaktifkan 40 ribu kombatan dari Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIFF). CHANNEL NEWS ASIA | Anadolu | REUTERS | INQUIRER | SUKMA LOPPIES


Menuju Perdamaian di Mindanao

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus