Formula mahathir lawan formula ...

SOAL formula telah "mengguncang" sidang tahunan menlu ASEAN, sebelum dialog dengan negara-negara Pasifik berlangsung di Kuala Lumpur, Kamis pekan lalu. Dialog itu sendiri terselenggara menurut formula enam plus-lima, yang gagasannya dicetuskan menlu Indonesia Mochtar Kusumaatmadja dan kemudian disepakati dalam rapat khusus menlu ASEAN di Bangkok, Februari silam. Tapi kesepakatan itu tidak menghalangi Malaysia untuk kemudian berbeda pendapat. Dalam pesannya kepada perwakilan ASEAN di Kuala Lumpur, akhir Juni lampau, PM Mahathir Mohamad menolak formula enam-plus-lima karena khawatir negara-negara Pasifik yang jauh lebih unggul ekonominya, seperti AS, Australia, dan Jepang, akan mendominasi negara ASEAN yang sedang berkembang. Benarkah? Lima anggota ASEAN lainnya berpendapat, kekhawatiran Malaysia itu tidak beralasan. Sebabnya tak lain karena formula itu semata-mata menyangkut program pengembangan sumber daya manusia, bidang yang tidak memberi peluang bagi negara Pasifik mana pun untuk menguasai ASEAN. Lalu mengapa penolakan Mahathir mesti diumbar dalam sidang hingga ada kesan ASEAN retak di dalam? Atau tepatnya formula enam-plus-lima yang diprakarsai Mochtar dibiarkan berkompetisi seru melawan formula enam-plus-satu dari Mahathir? Ada beberapa hal yang agaknya mesti dipertimbangkan. Pertama-tama penolakan Mahathir diputuskan dalam sidang kabinet, persis tatkala Menlu Ahmed Rithaudden berada dalam perjalanan di luar negeri. Akibatnya, wajar sekali kalau Rithaudden tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi boleh jadi juga Malaysia memang sangat berminat meng-ASEAN-kan formula enam-plus-satu hingga dapat menyalurkan aspirasi Mahathir yang condong pada dialog langsung, satu lawan satu. Apa pun alasannya, sikap Malaysia telah merisaukan pihak-pihak tertentu. Dari kubu ini ada yang menyesalkan sikap Malaysia yang, katanya, tidak suka berterus terang. "Malaysia tidak pernah bertukar pikiran tentang keberatan-keberatan yang ada padanya dengan sesama negara anggota ASEAN," tutur sebuah sumber sidang. Tokoh ini sampai pada kesimpulan, tindakan Malaysia bersifat sangat sepihak dan bisa menimbulkan preseden berbahaya bagi kelangsungan hidup ASEAN. Indonesia dan anggota ASEAN lainnya sangat prihatin oleh perkembangan baru yang ditimbulkan negara itu. Yang pasti, seperti halnya formula enam-plus-lima, formula Mahathir juga diterima melalui konsensus. Dalam pelaksanaannya, tiap formula bisa saja diterapkan, tergantung cocok atau tidak. Menlu Ahmed Rithaudden berpendapat, Pacific Basin Community Concept amat sesuai dengan formula enam-plus-satu. Padahal, formula itu sama sekali tidak diperhitungkan ketika program pengembangan sumber daya manusia direncanakan untuk kerja sama ASEAN-Pasifik. Dan memang, untuk ini Malaysia tidak menyarankan program apa pun, kecuali akan memberikan saham dalam 32 proyek. Di pihak lain, Muangthai misalnya merencanakan latihan pengawas lalu lintas udara. Sedangkan Indonesia menyumbangkan empat proyek, yakni latihan perminyakan di Cepu, latihan untuk mualim di AIP, latihan penerbang, dan sebuah proyek lain melalui kerja sama dengan Jepang. Demikianlah, gara-gara formula telah terjadi suatu benturan di bawah permukaan, yang bagi Malaysia agaknya tidak perlu dihindarkan. Tapi masyarakat luar sebegitu jauh dibiarkan mereka-reka karena tidak ada keterangan pers resmi tentang perbedaan pendapat Indonesia-Malaysia itu. Terlepas dari adanya ganjelan ini, dialog ASEAN-Pasifik (AS, Kanada, Australia Jepang, dan Selandia Baru) dengan wakil MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) sebagai pengamat berlangsung dalam suasana terbuka. Kawasan Pasifik telah muncul sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia hingga penting bagi ASEAN untuk memelihara dan mengembangkan kawasan ini. Tapi, dalam pidatonya, Menlu Rithaudden juga mengemukakan keprihatinan ASEAN terhadap kecenderungan proteksionisme. Ia menganjurkan pasar dan perdagangan terbuka seraya menyerukan pencepatan arus investasi. Dibeberkan juga masalah narkotik serta perdagangan obat bius yang kian meningkat di ASEAN belakangan ini. Gagasan proximity talks (perundingan lewat perantara) bagi penyelesaian politik di Kamboja ternyata ikut meramaikan dialog ASEAN-Pasifik. Wakil Jepang Seiichiro Noboru menilai gagasan itu tidak realistis karena tidak mencantumkan ketentuan perundingan akan dilakukan pada tingkat apa, tempatnya di mana, dan siapa yang menjadi perantara. Menurut Noboru, rencana itu baru realistis kalau ASEAN dilibatkan di dalamnya. Menlu AS George Shultz yang semula bersikap dingin kemudian menyatakan dukungannya pada usul ASEAN itu, dengan catatan bahwa perundingan itu bukan berarti pengakuan bagi pemerintahan Heng Shamrin yang pro-Hanoi. Vietnam sendiri sejak mula sudah menolak usul ASEAN - yang merupakan usul Muangthai yang disempurnakan - dengan alasan pemerintah RRK (Republik Rakyat Kamboja) tidak dianggap ada. Radio Hanoi menilai usul itu sebagai tipu daya belaka, sedangkan radio Phnom Penh mencemoohnya sebagai rencana licik yang diilhami Muangthai dan RRC. Sebaliknya, Hanoi memuji usul Malaysia yang merencanakan perundingan antara CGDK (Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja) dan RRK, bukan dengan Vietnam (TEMPO, 13 Juli 1985). Sekalipun berlagak acuh tak acuh, Vietnam lewat dubesnya di Kuala Lumpur, Hoa Suan Dich, telah meminta penjelasan sekitar usul proximity talks ASEAN. Menlu Rithaudden berkesimpulan, "Vietnam tampaknya berminat juga." Isma Sawitri Laporan Ekram Attamimi(Kuala Lumpur)