Gagalnya kerajaan campuran

AKHIR lakon Sabah ternyata tidak seperti skenario yang ditulis oleh sutradara Ghafar Baba. Bersama produser Mahathir Muhamad, Ghafar bermaksud mengakhiri drama kekerasan beberapa pekan terakhir di Sabah dengan sebuah happy ending. Tiga pelakon utama: Datuk Pairin Kitingan (Parti Bersatu Sabah/PBS), Tun Mustapha Harun (United Sabah National Organization/USNO), dan Datuk Haji Mohamad Noor Mansoor (Parti Bersatu Rakyat Sabah Jelata/Berjaya) diharapkan berkumpul dan menandatangani kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi di kantor perdana menteri di Kuala Lumpur, Sabtu 29 Maret 1986 pukul 12.30. Hampir semua pihak optimistis. Apa lacur, Pairin ternyata tidak muncul di Kuala Lumpur pada hari yang ditentukan, kendati Tun Mustapha Harun dan Mohamad Noor Mansoor sudah siap. Bisa dimengerti bila PM Mahathir dan Sekjen Barisan Nasional (UMNO) Ghafar Baba berang. Mahathir lebih kesal karena dialah yang menawarkan formula penyelesaian itu dalam kunjungan singkatnya ke Sabah pekan silam. "Penandatanganan batal karena PBS belum membuat keputusan akhir," ujar Mahathir Sabtu pekan lalu pada pers. "Dulu Datuk Pairin telah setuju, tetapi sekarang lain pula." Menurut perdana menteri Malaysia ini, formula Sabah tidak mempunyai arti apa pun jika PBS tidak menandatanganinya. "Terserah kepada PBS sekarang," ujar Mahathir. Lalu ia mengisyaratkan, "Tidak akan ada perundingan lagi." Tak cuma Mahathir dan Ghafar Baba yang kesal dengan Pairin. "Mereka tak bisa dipercaya. Di depan Mahathir, Pairin selalu bilang ya, tapi di belakang dia selalu menolak," ujar Tun Mustapha kepada TEMPO. Pada intinya, formula Sabah yang diusulkan Mahathir menawarkan penyelesaian masalah tanpa melalui pemilihan umum dan membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang akan dipimpin Pairin sebagai Ketua Menteri. Kepada Mahathir, tiga pihak yang bersengketa, Pairin, Tun Mustapha, dan Noor Mansoor, menyatakan, "pada prinsipnya" mereka menerima formula itu. Namun, belakangan Mahathir mengisyaratkan adanya keinginan untuk mengubah formula Sabah itu. Jumat pekan lalu, pada pers Mahathir mengatakan, pilihan raya (pemilu) akan tetap diadakan karena menurut perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Dewan Negeri (DUN: Parlemen Sabah) tidak bisa ditarik lagi. Kendati begitu, kata Mahathir, nantinya akan tetap ada "kerajaan campuran (koalisi)" walau ada partai yang menang mutlak. Sejak semula PBS memang menghendaki diselenggarakannya pemilu. Adalah Datuk Pairin yang membubarkan DUN pada 26 Februari lalu karena beberapa anggota DUN dari PBS membelot sehingga mayoritas PBS di DUN tidak bisa dipertahankan lagi. Yakin bahwa mayoritas itu bisa dipulihkan lewat pemilu, Pairin pun membubarkan DUN. Menurut konstitusi Sabah, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 90 hari, artinya sebelum 27 Mei. Karena itulah majelis tertinggi PBS setelah pertemuan maraton 10 jam di kediaman resmi Ketua Menteri, Sri Gaya, Kota Kinabalu, 26 Maret lalu menghendaki agar pemilu tetap diadakan. Mereka juga menentang upaya pembentukan koalisi, dan menginginkan jumlah menteri yang sekarang sembilan, ditambah lima menteri lagi. Dengan begitu, jatah PBS menjadi 11, USNO dua, dan Berjaya satu. Formula tandingan ini dibawa Mark Koding, Wakil Ketua Umum PBS yang juga Wakil Ketua Menteri Sabah, ke Kuala Lumpur awal pekan lalu. Tampaknya, ada usaha mencari dukungan massa pada keputusan ini. Di Kota Kinabalu, sejak Rabu pekan lalu beredar sebuah surat pengumpulan tanda tangan menjawab formula Sabah, berjudul "Suara Rakyat Sabah". Isinya: tidak menyetujui pemerintahan koalisi, tidak setuju adanya keadaan darurat, dan mendukung dilaksanakannya pemilu. Mengapa Pairin urung hadir pada acara penandatanganan Sabtu pekan silam? Pada pers yang mencegatnya di bandar udara Subang, Kuala Lumpur, Ahad 30 Maret lalu, ia mengaku tidak diberi tahu rencana penandatanganan itu. Ia juga mengatakan, Mahathir tidak pernah menyebut adanya koalisi, tapi "kerja sama di antara partai-partai" di Sabah setelah pemilu. Pairin juga menuding pihak oposisi menjadi penyebab partainya menolak formula Mahathir. "Kami punya bukti adanya komplotan Berjaya -- USNO untuk menggulingkan pemerintahan saya melalui pemerintahan koalisi yang diusulkan formula itu," katanya. Bukti itu baru ditemukan PBS sehari setelah Pairin menyatakan "pada prinsipnya setuju" pada formula Mahathir. Bukti tersebut berupa pita rekaman suara berisi pembicaraan dua pemimpin Berjaya, Majid Khan dan Yacoub Merican, yang merencanakan "berkomplot" dengan USNO. Kedua partai itu, kata Pairin, punya rencana "membeli" anggota Dewan Negeri dari PBS, lalu akan mengajukan mosi tidak percaya pada PBS. Pairin bermaksud menyerahkan pita rekaman hasil sadapan telepon dan formula tandingan PBS ke Mahathir Senin sore pekan ini. Tapi Mahathir yang masih gusar, menutup pintu, hingga pertemuan batal. Batalnya pertemuan Mahathir-Pairin ini jelas mengganjal penyelesaian krisis Sabah. Apalagi tampaknya masing-masing bersikap keras. PBS, misalnya, menghendaki formula tandingannya disatukan dengan formula Mahathir. "PBS tidak akan menandatangani persetujuan dengan partai-partai lainnya sebelum usul baru disatukan," kata Pairin. Sebaliknya, Mahathir juga telah menegaskan, "Formula Sabah itulah satu-satunya yang sah. Tidak akan ada lagi selain itu." USNO dikabarkan juga telah menolak formula tandingan PBS. Apakah jalan buntu ini akan membawa Sabah kembali ke kancah kekerasan? Bisa jadi. Setelah sepekan tenang hingga jam malam dikurangi tinggal 4 jam, sebuah bom Senin pekan ini meledak di sebuah pabrik di Kota Kinabalu dan sebuah toko terbakar. Perdamaian dan ketenangan tampaknya belum akan segera pulih di Sabah. Susanto Pudjomartono Laporan James R. Lapian (Kota Kinabalu) & Ekram H. Attamimi (Kuala Lumpur)