Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Hingga saat ini, Jepang masih belum mengakui Palestina sebagai negara. Dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat dan Barat, Jepang berkali-kali menyatakan tidak berencana untuk mengakui kenegaraan Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ditanya Arab News Japan, pada akhir tahun lalu, Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa menjawab; “Sehubungan dengan konflik Israel-Palestina, Jepang secara konsisten mendukung 'solusi dua negara' dan hak penentuan nasib sendiri, termasuk hak untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka." Namun, Kamikawa mengindikasikan bahwa Jepang sedang memainkan permainan menunggu terkait perubahan kebijakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sehubungan dengan pengakuan terhadap Palestina, kami ingin memberi pertimbangan dari sudut pandang yang komprehensif berdasarkan proses perdamaian yang berkembang.”
Apakah sikap Jepang terhadap kenegaraan Palestina telah berubah?
Pada 13 Juli 2024, seperti dikutip kantor berita WAFA, Jepang mengumumkan akan mempertimbangkan Negara Palestina, mengingat “kemajuan proses perdamaian Timur Tengah.”
Dalam sebuah pertemuan di ibu kota Tokyo, Menlu Yoko Kamikawa mengatakan mereka mendukung solusi dua negara di Timur Tengah. Ia mengindikasikan bahwa negaranya memahami tujuan rakyat Palestina mendirikan sebuah negara Merdeka dan bahwa mereka akan mendukung upaya-upaya Palestina mencapai tujuan ini.
Ia menegaskan, “Terkait pengakuan negara Palestina, kami ingin terus membahas masalah ini secara komprehensif, dengan mempertimbangkan bagaimana memajukan proses perdamaian."
Apa saja yang telah dilakukan Tokyo untuk Palestina?
Dalam wawancara khusus dengan Anadolu Agensi, Rabu, 14 Agustus 2024, para pejabat Kementerian luar negeri Jepang menyebutkan Palestina telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota PBB. Jepang telah memberikan suara mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai keanggotaan penuh pada 18 April.
Mereka menambahkan bahwa Jepang kembali memberikan suara pada Mei untuk mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang merekomendasikan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina di PBB dan memberikan hak tambahan kepada Palestina di Majelis Umum sebagai pengamat PBB, yang diadopsi dengan suara mayoritas.
Salah satu pemberi bantuan kemanusiaan terkemuka ke Palestina, Tokyo mengirimkan bantuan senilai 125 juta dolar AS sejak Oktober lalu, kata para pejabat
"Kami akan terus mempertimbangkan bantuan kami secara cepat berdasarkan kebutuhan lokal," kata pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang.
Sama-sama menjadi korban bom
Langkah Jepang untuk memainkan perannya di Timur Tengah muncul di tengah semakin banyaknya negara Barat, termasuk Spanyol dan Norwegia, serta Irlandia, yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Satu-satunya negara yang pernah dihantam bom nuklir selama Perang Dunia II ini juga menyaksikan perubahan nyata dalam wacana publik tentang Palestina dengan adanya acara-acara rutin dan demonstrasi protes yang diadakan untuk mendesak gencatan senjata di daerah kantong Palestina yang terkepung di Gaza.
Dalam sebuah langkah terobosan, kota bersejarah Nagasaki, yang dihantam bom nuklir Amerika Serikat pada Perang Dunia II, menolak untuk mengundang para pejabat Israel ke acara peringatannya bulan ini. Langkah Nagasaki ini membuat AS dan sekutunya marah dan hanya mengirim pejabat rendah untuk menghadiri peringatan itu.
Meski Jepang menikmati hubungan sehat dengan Israel, mantan Perdana Menterinya, Tomiichi Murayama, adalah kepala eksekutif pertama yang mengunjungi Tepi Barat yang diduduki pada 1995.
Ketua PLO, Yasser Arafat, pertama kali mengunjungi Jepang pada Oktober 1981, dan kemudian ia melakukan empat kunjungan tambahan antara tahun 1996 dan 2000.
Pilihan Editor: Hamas Tak Mau Terlibat dalam Perundingan Damai dengan Israel
Foto 
