Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Hamas Palestina menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada Otoritas Nasional Palestina dan komisi pemerintah, menurut laporan Sky News Arabia, seperti dikutip Antara pada Senin 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut sumber tersebut, Hamas telah mengajukan syarat-syarat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Nasional Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Persyaratan itu mencakup perlunya mempertahankan pekerjaan bagi pegawai di pemerintahan baru atau memberi mereka masa pensiun dengan jaminan pembayaran gaji.
Menurut sumber tersebut, keputusan penyerahan kekuasaan itu diambil oleh pimpinan Hamas setelah mendapat tekanan kuat dari Mesir selama perundingan terakhir di Kairo.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan rencana rekonstruksi Gaza sedang disusun dengan koordinasi bersama pihak Palestina dan Arab serta dukungan internasional.
Abdelatty menyampaikan pernyataan tersebut pada Ahad dalam pertemuan di Kairo dengan delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Darrell Issa.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan Abdelatty menguraikan upaya intensif Mesir untuk mengembangkan rencana komprehensif dan multi-tahap untuk pemulihan awal dan rekonstruksi di Gaza, guna memastikan warga Palestina tetap berada di tanah mereka.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyerukan pengambilalihan Gaza dan pemukiman kembali penduduknya untuk membangun apa yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Gagasan tersebut telah ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain yang menyatakan itu sama saja dengan pembersihan etnis, yang masuk dalam kejahatan perang.
Abdelatty menegaskan bahwa visi Mesir untuk rekonstruksi Gaza sedang dirancang dengan koordinasi bersama Otoritas Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta komunitas internasional yang lebih luas.
Dirinya juga menekankan perlunya adanya “horizon politik” untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan memutus siklus kekerasan yang berulang.
Ia menegaskan kembali dukungan Mesir terhadap pembentukan negara Palestina yang bersatu, mencakup Tepi Barat dan Gaza, berdasarkan solusi dua negara.