Jalan Rusia Untuk Suriah

Pasukan militer Suriah kembali menyerang pusat Kota Homs, bentrok dengan kelompok pemberontak, Rabu pekan lalu. Mereka juga menyerang Distrik Sultaniyeh dan Jobar, wilayah yang ditinggali warga miskin. Menurut oposisi, 19 orang tewas dalam bentrokan itu. Para pemantau Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan kekerasan juga terjadi di Damaskus, Idlib, dan Baba Amr. Konflik di Suriah makin tak terkontrol. PBB dan oposisi mengklaim korban tewas sudah mencapai 16 ribu orang sejak Maret tahun lalu. "Dalam sehari, kekerasan telah menewaskan 69 orang, di antaranya warga sipil dan pemberontak, " kata seorang anggota pemantau dari PBB.

Konflik Suriah, yang sudah berlangsung 16 bulan, belum tampak ujungnya. Beberapa solusi yang ditawarkan dunia internasional tidak mampu mengurainya. Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pernah mengusulkan embargo senjata kepada Suriah dan intervensi militer melalui Dewan Keamanan PBB. Namun Rusia dan Cina memveto resolusi ini. Amerika Serikat juga mengusulkan embargo ekonomi. Namun Suriah masih bisa mendapatkan pasokan berbagai barang melalui jalur Libanon, termasuk senjata dari Rusia.

Liga Arab pun menawarkan jalan keluar, dengan mengeluarkan keputusan menolak barang-barang impor ataupun ekspor, dari dan ke Suriah. Liga Arab mengisolasi Suriah dalam semua kebijakan regional. Bahkan beberapa negara Timur Tengah ikut membantu kelompok oposisi melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Mereka memasok senjata melalui perbatasan Turki dan Irak. Namun langkah ini juga kandas.

Bekas Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengusulkan ada pemantau untuk meminimalkan kekerasan. Namun mereka tak berdaya karena tak punya kewenangan memberikan sanksi. Gencatan senjata yang telah disepakati tetap dilanggar.

Harapan satu-satunya mungkin hanya pada Rusia. Negara yang selama ini menyokong Assad, memveto resolusi PBB, dan tetap menjadi pemasok senjata di tengah embargo itu menawarkan solusi. Alasannya jelas: terlalu banyak kepentingan Rusia di Suriah yang harus dipertaruhkan jika kekerasan tak berujung. Satu-satunya pangkalan militer Rusia di Timur Tengah ada di Suriah. Negara yang diperintah Assad itu juga konsumen terbesar penjualan senjata Rusia, mencapai US$ 5,5 miliar (sekitar Rp 51,5 triliun) selama enam tahun ini. Suriah memiliki potensi investasi bagi Rusia di bidang infrastruktur dan pertambangan.

Intensi Rusia sebagai pemeran utama dalam penyelesaian masalah Suriah makin jelas. Dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron di sela-sela Konferensi G-20, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak akan mempertahankan dukungan terhadap Assad. Rusia mengusulkan pemerintahan baru yang mewadahi rezim Assad dan oposisi. Namun muncul silang pendapat tentang cara "membuang" Assad dan menyusun pemerintahan baru. "Untuk mewadahi faksi oposisi, perlu ada pemerintahan transisi," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Sumber di Kremlin memperkuat pernyataan Putin bahwa Rusia tidak akan lagi mati-matian melindungi Assad. Moskow meyakini peluang kekuasaan Assad tidak lebih dari sepuluh persen. Rusia, kata sumber itu, mengharapkan transisi politik tetap berjalan tanpa keterlibatan langsung pihak asing. "Biarkan Suriah memutuskan nasib mereka sendiri melalui jalan yang damai," kata sumber itu.

Seorang diplomat Rusia kepada harian Kommersant bercerita, Amerika Serikat getol membujuk Rusia agar memberikan suaka politik dan menjadi tempat pengasingan bagi Assad. Namun, ia menambahkan, pemerintah Rusia belum berencana mengikuti kehendak Amerika dan skenario dari NATO. Saat menjabat perdana menteri, Putin mendapat tawaran dari Presiden Tunisia Moncef Marzouki untuk memberikan suaka politik, Maret lalu. Putin menolak tawaran itu secara halus. "Rusia juga belum akan mempertimbangkan menjadi tempat pengasingan untuk Assad," kata sang diplomat.

Sumber itu mengungkapkan Putin khawatir akan terjadi kasus seperti pelengseran Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Amerika menawarkan suaka politik kepada Saleh dan mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah sementara. Jaminannya, Saleh dan keluarganya akan memperoleh grasi. Pengalihan kekuasaan di Yaman tidak langsung diserahkan kepada pemerintah sementara, karena NATO dan Amerika tetap terlibat. NATO memiliki peran besar dalam menata pemerintahan. Intervensi militer dalam masa transisi itu dianggap mengancam keberlangsungan cengkeraman Rusia di Suriah.

Demi menjalankan rencananya, Rusia terus menjalin kontak dengan kelompok-kelompok oposisi Suriah. Rusia berharap oposisi memiliki kesatuan pendapat dan mendukung pembentukan pemerintahan bersama. Mayoritas oposisi enggan bekerja sama membangun pemerintahan baru Suriah. Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) secara tegas menolak semua tawaran. Rusia juga berharap eksistensi hubungan dengan Suriah tetap terjalin. "Mereka harus mau berkompromi dan melakukan dialog konstruktif untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan," kata Duta Besar Rusia untuk Mesir, Sergei Kirpichniko, setelah mengikuti pertemuan oposisi Suriah di Kairo, Kamis pekan lalu.

Presiden Assad mengatakan akan mendukung upaya Rusia mencari jalan keluar. Bahkan ia menyatakan siap meninggalkan Istana Presiden jika opsi itu bisa menyelamatkan penduduk dan negara Suriah. Namun Assad akan tetap bertahan jika warga Suriah masih menghendakinya memimpin negara itu. Ia berharap pemilihan umum dapat dilaksanakan untuk memastikan masa depan Suriah. "Jika keselamatan bangsa dan negara ini bergantung pada kepergian saya, mengapa saya harus bertahan? Tapi, jika mereka memilih saya, perlu ada pemilu segera," katanya.

Eko Ari Wibowo (Reuters, RT.com, CBSNews, Guardian, Daily Times, www.mfs-theothernews.com)

Ditemukan 27 Tempat Penyiksaan

Kekerasan di Suriah jelas sudah sampai tahap kronis. Human Rights Watch (HRW) melansir temuan adanya 27 tempat rahasia yang digunakan badan intelijen Suriah untuk menyiksa para tahanan. Penyiksaan dilakukan dengan 20 cara, seperti memukul dengan tongkat, menyetrum, menuangkan cairan asam, mencabut kuku, dan melakukan pelecehan seksual. Lokasi-lokasi ini pernah digunakan Presiden Bashar al-Assad buat menahan para penentang pemerintah pada Maret tahun lalu. Laporan setebal 81 halaman itu disusun berdasarkan wawancara dengan 200 pemberontak. "Pusat penyiksaan itu benar-benar mengerikan," kata Ole Solvang, peneliti HRW.

Lembaga berbasis di New York ini memprediksi puluhan ribu orang telah disiksa. Seorang pria 31 tahun yang ditahan di Idlib pada Juni lalu menuturkan tidak membayangkan masih bisa menghirup udara bebas pascapenyiksaan. "Mereka telah menyiksa saya selama tiga hari. Saya hanya dibebaskan dari penyiksaan jika saya mau mengaku sesuai dengan keinginan mereka," katanya. Lebih parah lagi, Tariq, seorang aktivis oposisi asal Latakia, ditahan 40 hari di sel isolasi. Ia bercerita, kaki dan kepalanya ditarik menggunakan mobil sebelum dia dipukuli. "Mereka juga menyemprotkan air dingin pada tubuh saya yang telanjang dan mengencingi saya," katanya.

HRW juga mengutip pengakuan bekas pejabat intelijen Suriah. Ia menjelaskan, metode penyiksaan itu hal yang biasa diterapkan militer dan kepolisian. Misalnya menggantung tahanan dengan mengikat tangan mereka di langit-langit dan mengurung di peti mati. HRW mendesak Dewan Keamanan PBB membawa situasi di Suriah ke Mahkamah Internasional (ICC) di Den Haag. Maka para pelaku penyiksaan dan pejabat yang bertanggung jawab bisa dijatuhi sanksi tegas.

Eko Ari (Reuters)