Junta Militer Myanmar

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Junta militer Myanmar mengebom kamp pengungsi di Kachin.
Jaksa Belanda menghukum perusahaan yang membantu membangun Jembatan Krimea.
PM Malaysia Anwar Ibrahim akan mencabut sejumlah subsidi energi untuk mengurangi defisit anggaran.

JUNTA militer Myanmar mengebom kamp pengungsi di Desa Munglai Hkyet dekat Laiza, kota di Negara Bagian Kachin yang berbatasan dengan Cina, Senin, 9 Oktober lalu. Desa itu terletak sekitar 4,8 kilometer dari markas Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), kelompok etnis bersenjata Kachin yang melawan Tatmadaw, angkatan bersenjata Myanmar, selama puluhan tahun. Sedikitnya 29 pengungsi lokal, termasuk 11 anak-anak, terbunuh dan sekurang-kurangnya 57 orang lainnya cedera akibat serangan itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara Tatmadaw, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, membantah tudingan bahwa militer menyerang desa itu. Dalam pernyataannya, militer menyebutkan ada ledakan di sebuah gudang penyimpanan 105 ton amonium nitrat dan bahan peledak lain di kompleks pelatihan KIA di dekat Munglai Hkyet. Militer menyatakan penyebab ledakan mungkin adalah kecelakaan pasokan peledak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KIA membantah penjelasan itu. “Tak ada gudang peledak dekat situ.... Tuduhan (Tatmadaw) itu tidak benar,” kata juru bicara KIA, Kolonel Naw Bu, seperti dikutip Myanmar Now. Menurut dia, junta menyerang dari puncak gunung. Timnya menemukan bukti bahwa militer menembakkan artileri dan mengirim bom dengan drone canggih dari sana sebelum diledakkan di kamp pengungsi. “Kami punya bukti bahwa bom drone dan helikopter mendarat di bukit itu.”

Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan, termasuk serangan militer yang makin intensif di Myanmar yang terus memicu ketidakstabilan kawasan. “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa warga sipil harus dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” ucap Dujarric dalam pernyataannya.

Belanda

Perusahaan Pembangun Jembatan Krimea Didenda

JAKSA penuntut umum menghukum empat perusahaan dan delapan orang Belanda yang melanggar sanksi ekonomi Belanda dengan membantu membangun jembatan penghubung Rusia dan Krimea. Jaksa mengenakan denda 5.000-100 ribu euro atau sekitar Rp 82 juta-1,6 miliar kepada setiap perusahaan. Orang-orang yang terlibat dihukum melakukan pelayanan sosial selama 20-60 jam. Selain dikenai denda, satu perusahaan diwajibkan menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari proyek Jembatan Krimea, sebesar 71.330 euro, kepada pemerintah. Adapun tiga perusahaan lain masih dalam proses pengadilan.

Menurut jaksa, perusahaan-perusahaan tersebut memasok tiang pancang dan suku cadang untuk jembatan serta memberikan bantuan teknis. “Jembatan Krimea dibangun sebagian karena penggunaan pengetahuan dan keahlian Belanda,” ujar jaksa seperti dilaporkan De Gelderlander, media Belanda yang pertama kali mengungkap kasus ini. Rusia membangun jembatan itu setelah mencaplok Krimea pada 2014. Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara itu dan melarang pembangunan jembatan tersebut.

Malaysia

Anwar Ibrahim Akan Cabut Subsidi Energi

Perdana Menteri Malaysia menunjukkan dokumen anggaran Malaysia 2024 di gedung Kementerian Keuangan Malaysia di Putrajaya, Malaysia, 13 Oktober 2023. Reuters/Departemen Penerangan Malaysia/Wazari Wazir

PERDANA Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajukan rencana anggaran 2024 ke parlemen pada Jumat, 13 Oktober lalu. Sorotan utama kebijakan anggarannya adalah rencana mengubah subsidi menyeluruh ke kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi defisit anggaran. “Subsidi yang ditargetkan berarti ditujukan untuk masyarakat, bukan kelompok kaya. Saat ini (subsidi untuk) hal-hal seperti Tabungan Haji atau listrik kami berikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Berikan saja kepada yang membutuhkan,” tutur Anwar, seperti dikutip Malay Mail.

Laporan Audit Negara Malaysia mengungkapkan pemerintah menghabiskan total 55,4 miliar ringgit atau sekitar Rp 184 ribu miliar untuk subsidi pada 2022, naik tiga kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Subsidi untuk produk minyak bumi merupakan yang tertinggi, yaitu 45,2 miliar ringgit atau 81,5 persen dari total belanja subsidi.

Subsidi solar akan menjadi prioritas utama untuk dicabut. Putrajaya juga diperkirakan akan memperluas pengurangan subsidi listrik yang sudah dimulai di awal tahun ini dan telah menghemat pengeluaran sekitar 4,1 miliar ringgit pada paruh pertama 2023.