Kisruh Pemilihan PM Thailand

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Partai Gerakan Maju dan Pheu Thai keluar dari koalisi delapan partai.
Amendemen undang-undang Taiwan memperluas perlindungan korban pelecehan seksual.
Larangan ekspor beras India dapat mempengaruhi pasar beras global.

Thailand

Partai Pita Keluar dari Koalisi

PARTAI Gerakan Maju (Move Forward) pimpinan Pita Limjaroenrat dan Pheu Thai, partai politik pimpinan Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, keluar dari koalisi delapan partai yang ingin membentuk pemerintahan baru seusai pemilihan umum pada Mei lalu. “Pheu Thai menelepon kami untuk memberi tahu bahwa delapan partai tidak lagi mencakup Forward,” kata Chaowarit Khajohnpongkira, salah satu pemimpin partai di aliansi tersebut, kepada Reuters pada Rabu, 2 Agustus lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Partai Gerakan Maju, partai pemenang pemilu lalu, memimpin koalisi ini dan mengajukan Pita sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Namun, dalam sidang parlemen pertama untuk memilih perdana menteri, Pita gagal terpilih. Pita akan maju lagi dalam sidang pemilihan berikutnya, tapi parlemen menolaknya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ombudsman kemudian meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah Pita masih boleh maju lagi. Pada Kamis, 3 Agustus lalu, Mahkamah mengatakan perlu lebih banyak waktu dan bukti untuk memutus kasus ini dan akan mempertimbangkannya pada 16 Agustus mendatang. Hal ini membuat parlemen juga harus menunda sidang pemilihan perdana menteri.

Penundaan ini pun memicu spekulasi bahwa Pheu Thai akan mencari calon perdana menteri alternatif. Sebelumnya, Srettha Thavisin, konglomerat properti, akan mereka ajukan. Kini Pheu Thai berencana membentuk koalisi baru dan ada kemungkinan calon perdana menteri muncul dari partai lain.

Pemilihan perdana menteri baru ini krusial karena akan menentukan masa depan Thailand setelah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengumumkan pengunduran diri dari dunia politik. Prayut adalah jenderal purnawirawan Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand yang berkuasa melalui kudeta militer pada 2014.

Taiwan

Perluas Perlindungan Korban Pelecehan

PARLEMEN Taiwan mengesahkan amendemen Undang-Undang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja pada Senin, 31 Juli lalu. Regulasi Ini bertujuan melindungi hak-hak korban dengan lebih baik ketika mereka menemukan tanda-tanda pelecehan seksual di tempat kerja. Amendemen ini merupakan respons cepat terhadap gelombang gerakan #MeToo yang melanda negeri itu sejak Juni lalu.

Relawan memegang plakat gerakan #MeToo di sebuah konser di Taipei, Taiwan 22 Juli 2023. Reuters/Ann Wang/File Foto

Menurut The News Lens, saat ini Taiwan memiliki tiga undang-undang yang mengatur hukum mengenai pelecehan seksual. Satu untuk tempat kerja, satu bagi sektor pendidikan, dan satu lagi mencakup keadaan di luar dua ranah tersebut. Dalam undang-undang yang baru diamendemen, ada istilah baru “pelecehan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan”. Istilah ini mengacu pada orang-orang dengan posisi atau otoritas lebih tinggi yang melakukan kekerasan seksual. Perusahaan yang mengetahui keluhan pelecehan seksual tapi lalai bertindak dapat dikenai denda NT$ 20 ribu-1 juta atau Rp 9,5-478 juta.

Partai berkuasa, Partai Progresif Demokrat, menyokong amendemen ini setelah dilanda gelombang tuduhan pelecehan seksual. Tuduhan itu menyebabkan beberapa anggota partai mengundurkan diri dan memicu tuduhan lebih lanjut terhadap tokoh-tokoh kuat lain, termasuk selebritas.

India

Dampak Global Larangan Ekspor Beras

LARANGAN ekspor beras India dapat mempengaruhi pasar beras global dan jutaan orang diperkirakan terkena dampaknya. Konsumen Asia dan Afrika diperkirakan menanggung beban terbesar. “Malaysia tampaknya menjadi yang paling rentan menurut analisis kami,” ujar Barclays, bank multinasional Inggris, dalam laporannya baru-baru ini, seperti dikutip CNBC pada Selasa, 1 Agustus lalu.

India adalah pengekspor beras terbesar di dunia yang menyumbang lebih dari 40 persen perdagangan beras global. Negeri itu melarang ekspor beras putih non-basmati pada 20 Juli lalu karena pemerintah berusaha mengendalikan harga pangan domestik yang melonjak dan memastikan stok beras domestik memadai.