Krisis kepercayaan pada partai

PEMERINTAH koalisi dari Kanselir Helmut Schmidt kena musibah. Jaksa Penuntut Umum pekan lalu mengumumkan bahwa 9 orang akan diinvestigasi karena terlibat masalah penyuapan dan penyelundupan pajak. Dan tiga dari 9 orang tersebut, paling penting: Otto Lambsdorff, Menteri Ekonomi dari FDP (Partai Demokrasi Bebas), Hans Matthoefer, Menteri Keuangan dari SDP (Partai Demokrasi Sosial) dan Manfred Lahnstein, Kepala Staf Kabinet Schmidt. Jubir Kejaksaan Dieter Irsfeld mengatakan bahwa investigasi akan difokuskan kepada sebuah perusahaan konglomerat industrii yang kenamaan. Irsfeld tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut. Tetapi diduga bahwa Flick Group -- nama perusahaan tersohor tersebut--yang telah "berhasil" mengelabui pajak sekitar DM 120 juta. Enam lainnya yang terlibat ialah seorang anggota parlemen (Horst Ludwig Reimer), seorang Menteri Ekonomi dari negara bagian Baden-Wuerttemberg (Rudolf Eberle), Manfred Nemitz dari Flick, Friendrich Karl Flick, sang direktur dan pemilik perusahaan itu, wakil Karl Flick yang bernama Eberhard von Brauchitsch dan bekas Menteri Ekonomi yang kini menjabat Direktur Dresdner Bank AG Hans Friderichts. Skandal ini menyangkut masalah keuangan untuk kampanye politik. Jaksa juga menyebutkan ada sekitar 700 kasus kericuhan pajak yang akan menyangkut beberapa pribadi, perusahaan dan juga 4 partai politik besar di Jerman Barat. Erosi dan Krisis. Banyak yang menduga masalah penyuapan ini akan menyebabkan bukan saja erosi kekuasaan dan kepercayaan terhadap Helmut Schmidt, tetapi akan menimbulkan krisis tata politik seluruh negeri itu. Kanselir Schmidt sendiri sebetulnya bukan baru kesandung sekali ini. Majalah Der Spiegel telah menulis tentang kisruhnya DGB (federasi serikat buruh) yang mempunyai anggota 7,8 juta orang. Ada kaitannya dengan Neue Heimat--kontraktor bangunan terbesar di Eropa. Ternyata Albert Vietor, Direktur Neue Heimat, dan beberapa orang gede lainnya telah menjadi subkontraktor Neue Heimat. Semacam perusahaan dalam perusahaan. Vietor--yang biasa dipanggil King Albert karena senang kemewahan--semula menyangkal hal itu. Tapi tiga hari kemudian dia mengakui keterlibatannya dalam memanipulasi Neue Heimat yang mempunyai biaya operasi sebesar US$ 2,8 milyar. Akibatnya, banyak anggota DGB yang menempati rumah bikinan Neue Heimat menjadi Teuere Heimat (rumah mahal) karena sewanya dianggap di atas kewajaran. Akhirnya banyak anggota DGB kehilangan kepercayaan, sementara inflasi telah mencapai 6% dan pengangguran naik menjadi 8,2%. Di samping itu, bank milik DGB (Bank fur Gemeinwirtscbaft) meminjamkan pada pemerintah Polandia sejumlah US$ 350 juta, dan ini tentu tak ketahuan nasibnya. DGB guncang, dan ini berarti guncang pula partai Helmut Schmidt (SDP), karena selama ini DGB mendukung kebijaksanaan ekonomi kabinet Schmidt. Belum usai masalah Neue Heimat ini, muncul pula skandal penyuapan dan penyelundupan pajak. Ini ada kaitannya dengan sumbangan dunia perusahaan untuk partai politik. Peraturan menentukan bahwa sumbangan politik diperbolehkan dalam jumlah tertentu yang bebas pajak. Ternyata ada pula yang namanya "sumbangan amal" demi bertambahnya dana partai. Celakanya, partai yang mendapat dana ekstra kemudian membolehkan pengelabuan sejumlah angka keuntungan. Permainan angka ini selalu seimbang. Yaitu, kalau memberi sedekah besar kepada suatu partai, besar pula keuntungan perusahaan yang tidak tersenggol pajak. Jadi, kabinet Schmidt dengan koalisi FDP dan SDP, terancam krisis, walaupun Schmidt, setelah pengumuman jalsa, juga mengumumkan bahwa ketiganya bersih. Tetapi kericuhan ini telah mengundang partai politik lain untuk unjuk gigi. Partai Kristen Demokrat yang beroposisi, misalnya, pagi-pagi telah mengaukan suara agar pemihhan umum segera dimulai, untuk memilih pemerintahan yang bersih. Padahal pemilu berikutnya direncanakan di tahun 1984. Krisis kepercayaan memang diakui oleh Kanselir Schmidt yang kini malah terjadi terhadap beberapa orang pimpinan partainya. Dalam satu interviu The New York Times, Schmidt berkata: "Memang hal yang buruk, karena kepercayaan terhadap partai jadi pudar . . . Tapi hal itu terjadi bukan dalam satu partai saja."