Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Sabtu, 14 Desember 2024 yang memberhentikannya dari tugas resminya, menandai ujung 11 hari krisis politik yang mengguncang negeri ginseng tersebut. Pemakzulan ini dipicu oleh keputusan Yoon Suk Yeol yang mengejutkan untuk memberlakukan darurat militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut rangkaian peristiwa-peristiwa penting dari darurat militer hingga pemakzulan, dilansir dari Reuters:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada Selasa malam, 3 Desember 2024, sesaat sebelum pukul 22.30 waktu setempat, Yoon menyatakan di televisi nasional bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk membasmi "kekuatan anti-negara" dan mengatasi kebuntuan politik. Satu jam kemudian militer mengeluarkan dekrit yang melarang aktivitas oleh partai politik dan anggota parlemen, dan pasukan serta polisi menyerbu parlemen yang dikuasai oposisi.
Para staf menggunakan barikade dan alat pemadam kebakaran untuk menangkal tentara operasi khusus yang datang dengan helikopter dan memecahkan jendela saat mereka memasuki parlemen. Para anggota parlemen melompati pagar untuk menghindari barikade keamanan dan kerumunan pengunjuk rasa berkumpul.
Rabu, 4 Desember 2024, menentang perintah militer, 190 anggota parlemen pada dini hari dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi Yoon dan pasukan mulai pergi. Sekitar tiga setengah jam kemudian, Yoon menyampaikan pidato di televisi lagi, mengumumkan pencabutan darurat militer.
Keputusan itu berlaku selama sekitar enam jam. Partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.
Kamis, 5 Desember 2024, Partai Kekuatan Rakyat Yoon, meskipun terbagi, memutuskan untuk menentang pemakzulannya. Yoon menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun. Polisi menyelidiki Yoon, Kim, dan menteri dalam negeri atas tuduhan pengkhianatan dan kejahatan terkait dengan penerapan darurat militer setelah partai oposisi dan aktivis mengajukan pengaduan.
Jumat, 6 Desember 2024, Pemimpin PPP Han Dong Hoon mengatakan Yoon harus dicopot dari jabatannya karena mencoba memberlakukan darurat militer. Beberapa anggota partai mendesak Yoon untuk mengundurkan diri.
Sabtu, 7 Desember 2024, Yoon menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat, dan mengatakan ia akan menyerahkan nasibnya ke tangan PPP, tetapi tidak mengatakan akan mengundurkan diri. Pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon gagal karena PPP memboikot, sehingga parlemen tidak mencapai kuorum.
Minggu, 8 Desember 2024, Jaksa menetapkan Yoon sebagai subjek penyelidikan kriminal atas upaya darurat militer. Mantan Menteri Pertahanan Kim ditangkap.
Senin, 9 Desember 2024, Kementerian Kehakiman melarang Yoon meninggalkan Korea Selatan.
Selasa, 10 Desember 2024, Kwak Jong Geun, komandan Komando Perang Khusus Angkatan Darat, memberi tahu komite parlemen bahwa Yoon memberi perintah untuk "menyeret" anggota parlemen dari parlemen setelah mengumumkan darurat militer. Kantor Yoon mengatakan pihaknya tidak memiliki posisi resmi mengenai siapa yang akan memimpin negara di tengah pertanyaan mengenai diskusi PPP untuk pemerintahan sementara. Mantan Menteri Pertahanan Kim mencoba bunuh diri.
Rabu, 11 Desember 2024, Polisi mencoba menggeledah kantor Yoon tetapi dihalangi memasuki gedung.
Kamis, 12 Desember 2024, Yoon mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa ia akan "berjuang sampai akhir", menuduh Korea Utara telah meretas komisi pemilihan Korea Selatan dan menyatakan keraguan atas kekalahan telak partainya dalam pemilihan umum pada bulan April. Komisi Pemilihan Umum Nasional membantah klaim tersebut. Tujuh anggota PPP menyatakan niat mereka untuk mendukung pemakzulan, satu orang kurang dari jumlah yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat diloloskan.
Jumat, 13 Desember 2024, Pemimpin oposisi Lee Jae Myung menyerukan anggota PPP untuk bergabung dan memilih ‘ya’ untuk pemakzulan.
Sabtu, 14 Desember 2024, Parlemen memakzulkan Yoon dengan dukungan 204 dari 300 anggota parlemen di parlemen satu kamar. Setidaknya 12 anggota PPP memberikan suara untuk memakzulkan.
Kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck Soo menjadi penjabat presiden Korea Selaan. Mahkamah Konstitusi menerima pernyataan pemakzulan DPR. Mahkamah memiliki waktu enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot atau mengembalikan jabatannya.
Pilihan editor: Upaya Han Duck Soo Yakinkan Barat Usai Diangkat Jadi Penjabat Presiden Korea Selatan
Foto 
