Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kelaparan mengintai Gaza, Palestina akibat krisis makanan, ketika badan-badan bantuan berjuang untuk mengirimkan makanan ke bagian utara daerah kantong tersebut, kata kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bantuan kemanusiaan belum menjangkau masyarakat di Gaza utara selama lebih dari sebulan, kata Philippe Lazzarini pada Minggu. “Terakhir kali UNRWA mengirimkan bantuan makanan ke Gaza utara adalah pada 23 Januari,” tulis Lazzarini di media sosial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan-badan bantuan menuding bahwa Israel menghalangi pengiriman bantuan makanan. Tel Aviv membantah tuduhan tersebut dan bersiap untuk melaporkan ke Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk menghindari krisis makanan dan kelaparan di wilayah kantong yang terkepung.
Lazzarini mengatakan seruan untuk mengizinkan distribusi makanan di Gaza di tengah permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas telah ditolak atau “tidak didengarkan”.
Sebagai peringatan terhadap “bencana kelaparan”, pejabat PBB tersebut mengatakan bahwa situasi ini menjadi “bencana buatan manusia”.
Setidaknya 500.000 orang menghadapi kelaparan sementara hampir seluruh penduduk Gaza, 2,3 juta orang, mengalami kekurangan pangan akut, menurut angka dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).
Pada Minggu, seorang bayi laki-laki Palestina berusia dua bulan meninggal karena kelaparan, menurut laporan.
Hambatan dalam Penyaluran Bantuan
Israel – yang mengontrol penyeberangan perbatasan Gaza – hanya membuka satu titik masuk ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang dan memberlakukan “prosedur pemeriksaan tanpa akhir” bagi truk yang lewat, kata badan-badan PBB.
Pengunjuk rasa sayap kanan Israel juga memblokir konvoi bantuan di pintu masuk Karem Abu Salem – yang dikenal sebagai Kerem Shalom oleh orang Israel – ke Gaza selatan, dengan mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak boleh diberikan bantuan jika sandera tidak dibebaskan.
Sejak 9 Februari, jumlah rata-rata truk yang masuk ke Gaza setiap hari adalah sekitar 55 truk, dibandingkan dengan 500 truk yang masuk sebelum konflik dimulai, menurut OCHA.
Badan tersebut melaporkan bahwa aliran tersebut semakin berkurang tajam dalam beberapa hari terakhir. Petugas polisi Palestina telah berhenti memberikan pengawalan setelah setidaknya delapan dari mereka tewas dalam serangan Israel di Rafah selatan, menurut pejabat UNRWA dan AS.
Hal ini telah mendorong orang lain untuk meninggalkan jabatan mereka, sehingga membuka jalan bagi rusaknya tatanan sipil. Pekan lalu, Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan penangguhan pengiriman bantuan ke Gaza utara setelah kerumunan warga yang kelaparan melucuti barang-barang dan memukuli seorang sopir.
Konvoi juga menghadapi tembakan dari Israel, dengan video terverifikasi di media sosial menunjukkan warga Palestina melarikan diri untuk berlindung di tengah suara tembakan dan kepulan asap bom asap Israel.
Kelaparan yang akut juga menyebabkan anak-anak Palestina menyendok tepung yang tumpah dari tanah.
Menurut OCHA, sebagian besar misi bantuan antara 1 Januari dan 15 Februari untuk Gaza utara – 39 dari 77 – ditolak oleh Israel dan kurang dari 20 persen difasilitasi oleh otoritas Israel.
'Tidak ada batas'
Namun Israel membantah pihaknya menghalangi pengiriman bantuan.
“Tidak ada batasan jumlah bantuan kemanusiaan yang dapat dikirim ke penduduk sipil di Gaza dan Gaza utara,” tulis kantor koordinasi Israel untuk kegiatannya di Palestina (COGAT) dalam sebuah postingan di X.
Israel pada Senin dijadwalkan untuk melaporkan kepada ICJ apa yang telah mereka lakukan untuk membuka jalan bagi peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan – salah satu tindakan yang diperintahkan Israel untuk dipatuhi oleh pengadilan tinggi PBB bulan lalu untuk mencegah genosida di Gaza.
Namun, Human Rights Watch mengatakan pada Senin bahwa Israel tidak mematuhi perintah pengadilan tersebut, dengan alasan penurunan rata-rata jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza setiap hari sebesar 30 persen selama beberapa minggu setelahnya.
“Pemerintah Israel mengabaikan keputusan pengadilan, dan dalam beberapa hal bahkan meningkatkan penindasannya, termasuk lebih lanjut memblokir bantuan untuk menyelamatkan nyawa,” kata Omar Shakir, direktur badan tersebut untuk Israel dan Palestina.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa operasi militer Israel skala penuh di kota selatan Rafah akan “menyebabkan kematian” program bantuan di Gaza.
AL JAZEERA
Foto 
