Krisis Politik Korea Selatan Kian Ruwet: Penasehat Senior Presiden Yoon Suk Yeol Ajukan Mundur Massal

TEMPO.CO, Jakarta - Para penasehat senior Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan mengajukan pengunduran diri pada 1 Januari 2025 di tengah krisis politik Korea Selatan. Hal ini berkaitan dengan penunjukan dua hakim ke Mahkamah Konstitusi oleh Pj Presiden Korea Selatan Choi Sang Mok yang saat ini menggantikan Han Duck Soo, Pj Presiden Korea Selatan sebelumnya.

Pengunduran Diri Massal

Dilansir dari Yonhap News Agency, mereka yang menyatakan pengunduran diri adalah Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasehat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, Penasehat Kebijakan Luar Negeri Chang Ho Jin, serta seluruh sekretaris senior. Para pembantu senior tersebut telah mengikuti Presiden Yoon Suk Yeol dari awal berkuasa.

Choi Sang Mok menyatakan untuk tidak menerima pengunduran diri mereka karena prioritas saat ini adalah fokus terhadap peningkatan ekonomi dan menstabilkan urusan negara. Urusan politik pemerintahan Korea Selatan tengah mengalami krisis pasca lengsernya Presiden Yoon. Menurut informasi dari Reuters, para pembantu senior tersebut sebelumnya telah berulang kali mengutarakan keinginan mereka untuk mengundurkan diri setelah upaya Yoon yang gagal dalam mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 silam tersebut. Akan tetapi, pengunduran diri tersebut tidak pernah disetujui.

Para pembantu senior telah membantu Choi sejak ia menjabat sebagai Pj Presiden Korea Selatan. Selama ini, para pembantu senior tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi, mereka tetap diharuskan melapor kepada Choi serta menghadiri rapat apabila diharuskan.

Pengumuman pengunduran diri dari para penasehat senior datang sehari setelah berita mengejutkan Choi yang menyetujui untuk mengisi dua lowongan hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menangani pemakzulan terhadap Yoon.

Dua Hakim Mahkamah Konstitusi

Pj Presiden Choi mengatakan pada 31 Desember 2024 bahwa dirinya akan segera bergerak mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan stabilitas setelah pemakzulan Presiden Yoon dan Pj Presiden Han pada bulan yang sama memperkeruh kekacauan politik Korea Selatan.

Hal tersebut lantas memicu banyak penasehat senior untuk langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatan strategis tersebut sehari setelah Choi mengumumkan langkah besarnya tersebut.

Dikutip dari Reuters, Choi mengumumkan untuk menunjuk dua hakim Mahkamah Konstitusi segera. Untuk hakim ketiga, informasi menyusul akan diumumkan secepatnya setelah partai penguasa dan oposisi sepakat untuk mencalonkan seorang kandidat.

“Setelah menjabat sebagai Pj Presiden pada 27 Desember, saya memutuskan untuk menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi karena urgensi untuk mengakhiri ketidakpastian politik dan konflik sosial sesegera mungkin guna menghentikan kemungkinan terjadinya krisis dalam ekonomi dan penghidupan rakyat,” ujar Pj Presiden tersebut dalam rapat Kabinet. 

Penunjukkan dua hakim agung tersebut turut mendapatkan respon dari kantor kepresidenan. Pejabat kantor kepresidenan dalam wawancara yang dilakukan Yonhap News Agency menyatakan bila menunjuk dua hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus terhadap Yoon telah melampaui kewenangannya sebagai pemimpin sementara Korea Selatan.

“Sangat disesalkan bahwa pejabat presiden telah melampaui lingkup kewenangannya yang seharusnya dilaksanakan dengan menahan diri,” ungkap salah seorang pejabat kepresidenan yang tidak ingin diungkap identitasnya.

Kantor kepresidenan telah melaporkan bahwa sebelumnya sudah sempat menyampaikan nasehat agar Choi tidak melakukan pengangkatan tersebut. Muncul pandangan yang bertentangan di antara anggota kabinet mengenai pengangkatan para hakim tersebut selama pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 31 Desember 2024.

Pilihan editor: Pj Presiden Choi Sang Angkat 2 Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan