Lain di luar lain di dalam

MYANMAR adalah sebuah teka-teki. Empat tahun lalu, misalnya, ketika diselenggarakan pemilu multipartai pertama kali sejak junta militer berkuasa tahun 1962, hasilnya justru makin diinjak-injaknya demokrasi. Dewan Pemulihan Keamanan, lembaga yang katanya dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu, malah melakukan semacam kudeta atas Partai Liga Nasional Demokrasi yang menang pemilu itu. Ketua partai tersebut, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pengurus partai ditahan. Dewan pun, yang anggotanya semuanya tentara, lalu jadi penguasa tertinggi. Dua pekan lalu, teka-teki itu ada lagi. Dewan Pemulihan Keamanan mengumumkan dicabutnya keadaan darurat dan jam malam yang sudah berjalan tiga tahun. Ini tampaknya satu rangkaian yang dimulai April lalu. Ketika itu ketua dewan, Jenderal Saw Maung, mengundurkan diri, dan Jenderal Than Shwe, wakilnya, menggantikannya. Penguasa baru lalu membebaskan lebih dari 500 orang tahanan politik, termasuk mantan perdana menteri U Nu. Kemudian, 24 Agustus yang lalu, universitas-universitas yang ditutup sejak tiga tahun lalu, karena mahasiswa terlibat demonstrasi menuntut demokrasi, dibuka kembali. Dan belum lama ini diumumkan, para ketua kota praja yang tentara akan segera digantikan oleh pejabat sipil. Pekan lalu dibentuk tim untuk memperbarui konstitusi yang lebih mengakui hak-hak sipil. Tapi jangan keburu memuji, kata seorang diplomat di Yangon, ibu kota negara ini. Perlu dilihat di balik semua perubahan itu. Dibukanya kembali universitas itu, umpamanya, dibarengi dengan penjagaan di dalam kampus yang semakin ketat. Sebelum kampus dibuka, dibangun tembok-tembok pemisah antara satu fakultas dan yang lain, hingga kontrol terhadap tiap fakultas mudah dilakuan. Lagipula kini mahasiswa diharuskan memiliki kartu tanda pengenal khusus, dan pengecekan dilakukan setiap mereka masuk kampus. Lalu, meneliti tahanan politik yang dibebaskan itu -- sepertiganya bukan tahanan politik, melainkan tahanan kriminal biasa. Kemudian, meski jam malam sudah dicabut, larangan berkumpul lebih dari lima orang tetap berlaku. Dan lihat di jalan tempat Suu Kyi dikenai tahanan rumah. Menurut laporan wartawan The Straits Times, barikade kawat berduri di jalan itu makin banyak. Dan tim reformasi konstitusi itu anggotanya semua tentara. Maka, jawaban teka-teki itu tampaknya ini: semua itu hanya untuk mengendurkan tekanan dunia internasional terhadap rezim Yangon kini. Tiga tahun silam Myanmar dituduh melanggar hak asasi manusia, terutama oleh Barat. Sanksi ekonomi pun dijatuhkan. Akibatnya, kebutuhan pokok seperti pangan dan perumahan harganya melonjak tinggi. Pendapatan per kepala jatuh dari US$ 230 pada pertengahan 1980-an menjadi US$ 188 sejak awal 1990. Selain itu, Sidang Umum PBB November nanti sudah men jadwalkan pembicaraan tentang Myanmar. Dan salah satu topiknya sudah jelas: menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, ketua Partai Liga Nasional Demokrasi, pemenang Nobel Perdamaian 1991. Dan kemungkinan besar, membicarakan tuntutan Sein Win, ketua pemerintahan Myanmar di pengasingan, agar Yangon dikenai blokade senjata. Jadi? Dipulihkannya hak-hak sipil di Myanmar dalam waktu dekat ini tampaknya mustahil. Kecuali ada gerakan besar yang bisa melumpuhkan militer di sana, seperti yang terjadi di Muangthai Mei lalu. Yuli Ismartono (Bangkok)