Lintas Internasional

HONG KONG
Partai Pro-Beijing Tetap Mayoritas

MESKI berhasil menambah perbendaharaan kursi di parlemen, kubu prodemokrasi Hong Kong belum bisa mengungguli partai-partai pro-Bei-jing. Dari pemilihan umum lokal Minggu 12 September lalu, prodemokrasi mendapat 25 kursi, bertambah tiga kursi dari perolehan pada pemilu 2000. Dari jumlah itu, 18 diraih melalui perebutan 30 kursi yang tahun ini ditentukan oleh suara pemilih langsung.

Hong Kong menerapkan aturan bahwa 30 dari 60 kursi parlemen ditentukan melalui mekanisme yang disebut "konstituensi fungsional". Kursi-kursi ini menjadi jatah lembaga bisnis dan profesi, seperti akuntan dan bankir. Umumnya lembaga itu cenderung memilih politikus pro-Beijing demi mengamankan posisi mereka sendiri. Dengan sistem yang membuat gusar kubu prodemokrasi ini, perolehan partai-partai pro-Beijing tetap, yakni 34 kursi, 12 di antaranya melalui suara pemilih langsung.

Dari sisi pelaksanaan pemungutan suara, tingkat partisipasi mencapai rekor baru, yakni 56 persen. Sekitar 1,7 dari 3,2 juta pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, bertambah 200 ribu dari pemilu sebelumnya.

IRAN
Foto Satelit Aktivitas Nuklir

ISIS, sebuah lembaga pemantau nuklir dari Amerika Serikat (AS), menerbitkan gambar-gambar satelit fasilitas senjata Iran, yang diduga bekerja untuk keperluan senjata nuklir. Berdasarkan gambar-gambar itu, Institute for Science and International Security menyatakan sejumlah gedung bisa digunakan untuk menguji komponen bom nuklir.

Pemerintah AS prihatin dengan situs nuklir itu dan dimasukkan dalam laporan PBB mengenai aktivitas nuklir Iran. Seorang delegasi senior AS di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan bukti satelit itu jelas menunjukkan niat Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.

Sebaliknya, pemerintah Iran menyatakan tuduhan menyembunyikan fasilitas nuklir di Parchin adalah kebohongan. Teheran menegaskan kembali bahwa aktivitas nuklirnya adalah untuk tujuan damai.

BANGLADESH
Banjir Lumpuhkan Dhaka

SEMUA kantor pemerintah di Dhaka, ibu kota Bangladesh, tutup. Layanan kereta api berhenti total. Hampir semua jalan utama kota sepi dari kendaraan. Pasar makanan maupun pusat bisnis pun tak beroperasi, karena Dhaka dilanda banjir terburuk dalam kurun setengah abad pada Rabu pekan lalu.

Dinas meteorologi setempat menyatakan curah hujan yang turun sejak awal pekan adalah yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Sebagian sistem drainase Dhaka tak mampu lagi menampung air hujan. Akibatnya, genangan banjir tampak di halaman kantor pemerintah, termasuk kantor perdana menteri dan parlemen. Sedikitnya tujuh orang tewas dalam berbagai insiden, termasuk tersengat listrik.

Dampak tingginya curah hujan juga dirasakan lebih dari 100 desa di sebelah tenggara Ibu Kota dengan meluapnya Sungai Gumti. Belum ada laporan korban jiwa. Tapi banjir itu membuat sekitar 400 ribu orang mengungsi.

Bangladesh sebetulnya belum pulih betul dari bencana banjir terburuk dalam kurun 15 tahun terakhir, yang terjadi pada Juli lalu. Saat itu lebih dari 700 orang tewas dan sekitar 10 juta orang kehilangan tempat tinggal.

TURKI
Urung Melarang Zina

DEMI memuluskan hasrat menjadi anggota Uni Eropa, partai pemerintah Turki terpaksa mencampakkan draf undang-undang pelarangan zina. Draf itu selama sebulan terakhir menjadi topik terhangat di media berita lokal, saat parlemen menjalani reses musim panas. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), mendukung draf undang-undang itu demi melestarikan keluarga.

Draf yang sedianya diajukan AKP dalam sidang parlemen pada Selasa pekan lalu itu menuai gelombang kritik dari Uni Eropa dan kelompok pembela perempuan, bahkan belakangan dari sebagian tokoh AKP. Hadirnya draf undang-undang itu dinilai sebagai tengara bangkitnya fundamentalisme Islam. Bagi Turki, citra ini kian menjauhkan harapannya untuk diterima sebagai bagian dari Eropa.

"Kecurigaan orang terhadap AKP memang bangkit," kata Selahaddin Direck, pengusaha pendukung fanatik partai Islamis itu. Menurut dia, isu ini bisa diagendakan lagi di lain waktu atau pada platform lain. "Untuk saat ini, keanggotaan Uni Eropa lebih penting," katanya.

Turki sebelumnya pernah punya undang-undang la-rangan zina. Delapan tahun silam Mahkamah Agung Turki menyatakan undang-undang itu tidak konstitusional, dengan alasan mendiskriminasi perempuan.

Yanto Musthofa (BBC/Reuters/Economist)