Lintas Internasional

Malaysia
ISA Menyiksa

LEMBAR kertas itu seperti karya komik hasil goresan tangan. Tiga orang duduk di kursi dengan kaki menyilang dan mulut terbuka lebar seperti tertawa. Di depan mereka, ada lelaki berjanggut yang telanjang menghadap ke arah mereka; ia duduk bersilang kaki, tapi bukan di kursi. Lalu, satu lelaki duduk di kursi dengan kaki dibalut…. Seorang lelaki berjenggot dan telanjang tepekur. Ada tulisan tangan di kertas itu: "Martabat engkau di bawah kaki aku…."

Itulah satu dari 54 lembar laporan penyiksaan tahanan Internal Security Act (ISA) Malaysia yang lolos ke tangan kelompok hak asasi manusia SUARAM, 14 Mei lalu. Laporan itu dipublikasikan oleh Human Rights Watch, Senin pekan lalu.

Tiga lelaki tadi adalah interogator. Sedangkan lelaki berjenggot tanpa busana adalah satu dari 100 orang yang dituduh menjadi anggota Jamaah Islamiyah oleh pemerintah Malaysia. Menurut laporan itu, tahanan ISA tersebut ditelanjangi, ditampar, ditendang, dipermalukan, dan menjadi obyek kekerasan seksual interogator polisi. Tahanan diancam pukulan dengan kayu dan selang karet serta dipaksa menelan ludah interogator. Salah satu pesakitan mengaku dipaksa bermasturbasi di depan pemeriksa. Tahanan lainnya mengaku jenggotnya dibakar. Mereka juga diancam akan dibawa ke penjara Guantanamo di perairan Kuba milik Amerika Serikat, yang kondang de-ngan penyiksaan tahanan Taliban.

"Penyiksaan oleh pemerintah AS dalam perang terhadap terorisme melindungi penyiksaan pemerintah Malaysia terhadap warga negaranya," ujar Sam Zarifi, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia. Tapi tuduhan itu dibantah. Menteri Luar Negeri Syed Hamid Albar menyatakan laporan itu tak membuktikan pemerintah Malaysia melakukan penyiksaan. "Saya kira itu tuduhan ngawur," katanya.

Irak
Usul Perubahan Resolusi Irak

EMPAT negara anggota Dewan Keamanan PBB mendesak, Rabu pekan lalu, agar rancangan resolusi PBB tentang Irak diubah. Keempat negara tersebut—Cina, Prancis, Rusia, dan Jerman—menilai rancangan resolusi dari Amerika Serikat dan Inggris itu tak mencantumkan dengan jelas kewenangan pemerintah sementara Irak yang akan terbentuk 30 Juni nanti. Perubahan itu khususnya akan memberi pemerintah sementara Irak kontrol atas militer dan polisi, termasuk kewajiban mengkonsultasikan kegiatan militer pasukan multinasional dengan pemerintah Irak.

Cina mengusulkan perbaikan berjudul "Irak Diperintah Rakyat Irak." Cina meminta agar pemerintah sementara itu diberi hak memutuskan masa penempatan pasukan multinasional di Irak dan mandat pasukan multinasional berakhir pada Januari 2005. Sedangkan Presiden Prancis Jacques Chirac menyatakan resolusi itu membutuhkan perubahan serius dengan memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah sementara untuk mengurus masalah politik, ekonomi, keamanan, hukum, dan diplomasi. "Pemerintah Irak harus menguasai sumber daya minyak dan gasnya," ujar Chirac.

Cina
Panchen Lama Dibebaskan

PEMERINTAH Cina telah membebaskan Panchen Lama, 15 tahun. Cina menangkap tokoh tertinggi kedua dalam agama Buddha Tibet itu setelah ia ditasbihkan Dalai Lama pada 1995. Saat itu Panchen Lama masih berusia 6 tahun. Pemerintah Beijing menyatakan gelar itu tak berlaku dan sejak itu Panchen Lama tak pernah lagi terlihat di depan umum. "Anak itu hidup dengan normal, bahagia, dan mendapat pendidikan yang baik," sebut pernyataan Dewan Negara Cina pada Kamis pekan lalu.

Pernyataan itu dikeluarkan untuk memenuhi permintaan warta Tibet di pengasingan dan aktivis hak asasi manusia.

Israel
Soal Nuklir, Wartawan Ditangkap

AGEN rahasia Israel menahan wartawan koran Inggris, Sunday Times, Peter Hounam, yang menulis program nuklir negara itu. Hounam ditangkap Rabu pekan lalu saat berada di Yerusalem. Ia menulis program nuklir Israel pada 1986 dengan narasumber Mordechai Vanunu, teknisi di reaktor nuklir Dimona, Israel. Ditangkap agen Israel di Italia dan dipenjarakan 18 tahun, Vanunu dibebaskan April lalu. Laporan Hounam mengungkap senjata nuklir Israel yang tak pernah diakui.

Hounam dicurigai bertemu lagi dengan Vanunu untuk membuat laporan dokumenter pesanan BBC. Padahal, setelah Vanunu dibebaskan, aparat Israel melarangnya pergi ke luar negeri, berbicara dengan pers, dan menggauli orang asing tanpa izin. Duta Besar Inggris Simon McDonald mendesak Menteri Kehakiman Israel Yosef Lapid agar membebaskan Hounam. Penahanan jurnalis juga menimbulkan reaksi dari dalam negeri Israel. "Penahanan itu membahayakan demokrasi," kata anggota parlemen Partai Buruh, Yuli Tamir.

RFX (LA Times, Reuters, AP)