Si hitam dibungkam lagi

REZIM kulit putih yang memerintah Afrika Selatan kembali dikecam keras dari segenap penjuru. Pasalnya, rezim yang menganut politik perbedaan warna kulit itu membungkam kegiatan politik 17 organisasi oposisi. "Pemerintah Afrika Selatan seharusnya bekerja demi terciptanya suatu pemerintahan demokratis yang multirasial, dan bukannya menindas partai-partai politik yang berusaha ke arah itu," kata Presiden Ronald Reagan. Golongan oposisi yang terkena pembungkaman pemerintah rasialis Afrika Selatan itu antara lain Front Persatuan Demokrasi (UDF), koalisi antiperbedaan warna kulit terbesar dinegara tersebut, kelompok pembebasan (tokoh oposisi) Nelson Mandela, dan Organisasi Rakyat Azani, yang berusaha mempopulerkan kesadaran orang hitam, seperti dipelopori Steve Biko, yang mati disiksa polisi pada 1977. Di samping itu, pemerintah juga menginstruksikan Serikat Buruh Afrika Selatan, yang terkenal militan dan aktif dalam kegiatan politik, agar membatasi kegiatan pada soal-soal perburuhan saja. Peraturan baru itu, yang dimuat nomor istimewa lembaran negara, diberlakukan atas dasar undang-undang keadaan bahaya, yang dipaksakan pada Juni 1986, guna menindas pemberontakan antiperbedaan warna kulit di kota-kota orang hitam. Tindakan pembungkaman penguasa Afrika Selatan sekarang ini merupakan cara baru. Ketujuh belas organisasi oposisi yang dilarang itu tak dibubarkan. Pemerintah hanya melarang kegiatan mereka. Menteri Hukum dan Ketertiban, Adrian Vlok, mengatakan bahwa kelompok-kelompok politik tersebut tetap sah dan diakui eksistensinya. Tapi, menurut seorang pejabat lain, "Kelompok-kelompok itu tidak bisa berbuat apa pun tanpa izin pemerintah." Kecaman keras yang dilakukan dunia internasional atas keputusan rezim kulit putih itu bukan tak ada dampaknya. Akhir pekan lalu, guna memperbaiki citra di mata dunia, pemerintah telah melepaskan empat tokoh oposisi dan sejumlah aktivis antiperbedaan warna kulit, yang telah ditahan sejak peraturan itu diberlakukan. Di beberapa daerah juga terjadi pembebasan sejumlah aktivis politik, tapi pejabat-pejabat pemerintah tak bersedia mengungkapkan jumlah dan nama mereka. Diperkirakan, sampai sekarang ada sekitar 25.000 tahanan politik dipenjarakan rezim Afrika Selatan. Tapi tak lama kemudian status mereka yang disekap tanpa peradilan selama 14 bulan itu ada yang diubah lagi menjadi tahanan rumah. Mereka itu adalah Zollli Malindi, salah seorang pengurus cabang UDF, dan wakilnya, Christmas Tinto. Kemudian Roseberry Sonto, wakil ketua Kongres Pemuda Capetown, dan Dorothy Zihlangu, ketua umum Federasi Persatuan Wanita Afrika Selatan. Pembatasan yang dipaksakan terhadap tokoh-tokoh oposisi itu, menurut polisi, lebih bersifat "jam malam". Siang hari mereka bebas pergi ke mana saja - dengan diikuti dan diamatamati polisi, tentu saja. Pada malam hari, dari pukul 19.00 sampai 06.00, mereka diharuskan tinggal di rumah. Maksudnya, agar mereka tidak pergi menghadiri pertemuan-pertemuan politik rahasia. Sayangnya, tindakan pemerintah itu bukan memperkuat persatuan di kalangan oposisi, malah memperhebat persaingan di antara mereka. Sekarang ini di kota-kota permukiman orang hitam sedang terjadi banyak tindakan kekerasan akibat persaingan antara UDF dan Gerakan Kebudayaan Zulu. Beberapa hari lalu di Kota Haza seorang bersenjata masuk ke dalam sebuah toko orang hitam, dan membunuh tiga orang serta melukai seorang tua. Tahun lalu korban pembunuhan serupa tercatat 400 orang. Diduga, besar kemungkinan agen rahasia pemerintah yang menyusup ke dalam organisasl oposisi turut mengobarkan pertentangan mereka. A. Dahana, laporan kantor-kantor berita