Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 100 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional menghadiri KTT Perdamaian yang diselenggarakan oleh Swiss di Ukraina akhir pekan lalu, yang bertujuan untuk menyusun sebuah jalan yang menurut banyak peserta dapat membuka jalan untuk mengakhiri perang Rusia Ukraina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun sebagian besar peserta menandatangani komunike singkat yang dikeluarkan pada akhir KTT, beberapa negara kunci tidak. KTT diplomatik selama dua hari ini berlangsung di resor Burgenstock di Stansstad, Swiss, dan dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bersama dengan para pemimpin dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta para diplomat dari berbagai negara lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai komunike perdamaian Ukraina dan mengapa beberapa negara tidak ikut menandatangani.
Apa isi komunike perdamaian Ukraina?
Komunike tersebut menjabarkan apa yang disebut sebagai "visi bersama" tentang "aspek-aspek krusial", termasuk di dalamnya:
Semua instalasi nuklir, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, harus aman sesuai dengan prinsip-prinsip Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan di bawah pengawasan IAEA. Pembangkit listrik ini, yang terbesar di Eropa, telah menjadi pusat pertempuran Rusia-Ukraina sejak awal perang, sehingga memicu kekhawatiran tentang potensi kecelakaan nuklir.
Aliran bebas produk pertanian Ukraina harus diizinkan untuk negara-negara ketiga yang tertarik. "Ketahanan pangan global bergantung pada produksi dan suplai produk makanan yang tidak terganggu," kata komunike tersebut. Dokumen tersebut menggambarkan serangan-serangan terhadap kapal-kapal dagang dan infrastruktur pelabuhan sipil di Laut Hitam dan Laut Azov sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima".
Semua tahanan harus ditukar dan semua warga sipil Ukraina yang telah mengungsi secara tidak sah harus dikembalikan ke Ukraina. Secara khusus, komunike tersebut mengatakan, "semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan mengungsi secara tidak sah, dan semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina". Menurut Ukraina, 20.000 anak telah diambil oleh pihak berwenang Rusia selama perang.
Siapa saja yang menandatangani komunike bersama tentang Ukraina?
Secara keseluruhan, 82 delegasi menandatangani untuk mendukung komunike tersebut. Presiden Swiss Viola Amherd mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa "sebagian besar" peserta menyetujui dokumen tersebut.
Beberapa di antaranya termasuk: Australia, Austria, Kanada, Chile, Kosta Rika, Pantai Gading, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Kenya, Kosovo, Latvia, Norwegia, Palau, Qatar, Serbia, Turki, Ukraina, Inggris, dan Amerika Serikat.
Negara mana saja yang tidak menandatangani?
India, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Thailand, Indonesia, dan Uni Emirat Arab menghadiri KTT, diwakili oleh para menteri luar negeri dan utusan, tetapi termasuk di antara mereka yang tidak menandatangani komunike bersama.
Brasil menghadiri KTT Ukraina sebagai pengamat, tetapi tidak mendukung komunike tersebut.
Rusia tidak diundang ke KTT tersebut, yang dianggap oleh Moskow sebagai "sia-sia". Cina juga tidak menghadiri acara dua hari tersebut. Pakistan, yang menganggap Cina sebagai sekutu terdekatnya, diundang tetapi memilih untuk tidak hadir.
Mengapa mereka tidak menandatangani?
India: Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris (Barat) Kementerian Luar Negeri India Pavan Kapoor mengatakan bahwa New Delhi memutuskan untuk menghindari hubungan dengan komunike bersama karena ketidakhadiran Rusia dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan bahwa India percaya bahwa perdamaian di Ukraina membutuhkan penyatuan "semua pemangku kepentingan dan keterlibatan yang tulus dan praktis antara kedua belah pihak yang berkonflik".
Arab Saudi: Pangeran Faisal bin Farhan al Saud, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, menyampaikan keprihatinan yang sama ketika menyampaikan pernyataannya pada pertemuan tersebut. "Kami percaya bahwa penting bagi komunitas internasional untuk mendorong setiap langkah menuju negosiasi yang serius, yang akan membutuhkan kompromi yang sulit sebagai bagian dari peta jalan menuju perdamaian," katanya. "Dan di sini, penting untuk menekankan bahwa setiap proses yang kredibel akan membutuhkan partisipasi Rusia."
Afrika Selatan: Alasan Afrika Selatan untuk tidak mendukung komunike itu berbeda. Penasihat Keamanan Nasional negara itu, Sydney Mufamadi, menulis dalam sebuah pernyataan bahwa "sangat mengejutkan bahwa dalam konferensi ini, Israel hadir dan berpartisipasi", lima hari setelah sebuah komisi yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap Palestina. Mufamadi mempertanyakan keabsahan komunike yang menurut para sponsornya didorong oleh "penghormatan terhadap hukum internasional", sementara Israel dituduh oleh banyak pejabat PBB melanggar hukum internasional. Afrika Selatan telah menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dalam sebuah kasus di Mahkamah Internasional.
Sementara itu, Indonesia menilai bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia hendaknya diselesaikan melalui kesepakatan dan negosiasi yang melibatkan seluruh pihak dalam konflik, demikian menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara II Kemlu RI Rolliansyah Sumirat untuk menjelaskan keputusan Indonesia tidak ikut menandatangani komunike bersama dari konferensi tingkat tinggi (KTT) perdamaian di Ukraina baru-baru ini.
“Indonesia menilai bahwa Komunike Bersama akan lebih efektif bila disusun secara inklusif dan berimbang,” demikian menurut Roy dalam pernyataan singkatnya yang diterima di Jakarta, Senin.
AL JAZEERA | ANTARA
Pilihan Editor: Hasil Akhir KTT Perdamaian Desak Ukraina Mau Buka Pintu Dialog
Foto 
