Ribut-ribut Laut Natuna

Myanmar

PBB Pertahankan Ambasador Pilihan Suu Kyi

SEMBILAN anggota Komite Kredensial Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertanggung jawab menyetujui pencalonan duta besar negara anggota PBB, menunda keputusan soal siapa yang akan mewakili Myanmar pada Rabu, 1 Desember lalu. Penundaan itu membuat Kyaw Moe Tun, ambasador yang ditunjuk oleh pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi, tetap menjadi wakil Myanmar. Diplomat 52 tahun itu mengecam kudeta militer dan memilih terus mewakili pemerintah sipil, yang digulingkan melalui kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintah sipil bawah tanah Myanmar, menyambut baik keputusan komite tersebut. “Kami dapat mengatakan bahwa langkah pertama telah berhasil bagi Kyaw Moe Tun untuk terus mewakili Myanmar sebagai duta besar tetap,” ujar Aung Myo Min, Menteri Hak Asasi Manusia NUG, kepada Myanmar Now, Kamis, 2 Desember lalu.

Juru bicara junta militer, Zaw Min Tun, menilai keputusan komite itu tidak mencerminkan kenyataan. Myanmar, kata dia, akan terus mengirimkan calon ambasador baru pengganti Kyaw Moe Tun ke PBB sesuai dengan prosedur diplomatik dan hukum internasional.

Malaysia

Proyek Kereta Listrik Cina Berlanjut

PEMERINTAH Negara Bagian Selangor mengumumkan Jalur Kereta Pantai Timur (ECRL), proyek kereta api Malaysia yang bekerja sama dengan Cina, dilanjutkan setelah sempat mandek. “Saya secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah Selangor tidak lagi keberatan dengan penerapan arah ECRL yang melintasi bagian utara Selangor,” kata Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari, seperti dikutip Bernama pada Kamis, 2 Desember lalu.

Jalur kereta listrik itu menghubungkan Kota Baru di dekat perbatasan Thailand dan kota-kota sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia hingga Pelabuhan Kuantan, lalu berbelok melintasi Selangor utara ke arah barat hingga Pelabuhan Klang. Jalur yang dijadwalkan selesai pada 2026 itu menelan biaya US$ 12 miliar setelah dinegosiasikan pemerintah dan Malaysia Rail Link Sdn Bhd dengan China Communications Construction Company, yang membangun jalur tersebut.

Proyek yang dimulai pada 2017 ini berjalan tersendat-sendat dan sempat dihentikan pada Juli 2018. Perdana Menteri Mahathir Mohamad ketika itu merundingkan lagi biaya proyek ini dan akhirnya disepakati biayanya dipotong menjadi US$ 11 miliar dari US$ 16 miliar saat diteken pada 2017. Beberapa bulan kemudian, proyek dilanjutkan kembali.

Filipina

Duterte Belum Memutuskan Calon Presidennya

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte belum menentukan calon presiden yang didukungnya setelah senator Christopher “Bong” Go mundur dari pemilihan presiden 2022. “Presiden akan membuat pilihan dan kita harus memberinya waktu untuk memilih dan memberinya kelonggaran untuk mengumumkannya," kata pejabat juru bicara Presiden dan Sekretaris Kabinet, Karlo Nograles, seperti dikutip kantor berita pemerintah PNA, Jumat, 3 Desember lalu.