Mengubah letak tiang

KOMPROMI, itulah kata yang paling banyak diucapkan belakangan ini di Malaysia. Sabtu berselang, di hadapan rapat akbar di Kucing, Serawak, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyatakan bahwa upaya mencapai kompromi masih berlanjut terus. "Tapi kami tidak dapat mengungkapkan sebab-musabab di balik masalah itu," ucap Mahathir. Yang dimaksud dengan "masalah" tak lain adalah krisis konstitusi yang melanda Malaysia sejak tiga bulan silam. Ketegangan yang terjadi antara pemerintah dan pihak kerajaan akhirnya membuka peluang bagi partai oposisi, seperti Partai Islam se-Malaysia (PAS) dan Partai Aksi Demokrasi, untuk menyerang pemerintahan Mahathir. UMNO, partai yang memerintah dituduh mereka bermaksud menghapus kerajaan dan menggantinya dengan republik. Betulkah? "Para politisi tidak akan bertindak bodoh, mengubah negara menjadi republik. Ini akan mengacaukan ekonomi dan politik kerukunan nasional. Sebab, rakyat - terutama orang Melayu - akan menentangnya," ujar Abdul Muis, pedagang kecil di Kuala Lumpur, kepada koresponden TEMPO. Ridwan, seorang karyawan, berpendapat sama. Menurut dia, gagasan republik terlalu radikal. Dia yakin, Mahathir tidak punya maksud seperti itu. "Mahathir berdedikasi tinggi terhadap orang Melayu. Merepublikkan negara ini berarti menghapus sistem, sekaligus mencopot hak-hak Melayu dan Islam. Ini sama dengan penyakit. Saya yakin, Mahathir tidak melangkah sejauh itu," kata Ridwan. Rakyat di Semenanjung pada umumnya berpendapat serupa, seraya menilai amendemen sekadar sarana untuk lebih merapikan hak-hak istimewa Yang Dipertuan Agung (YDA). Soalnya, selama ini masih terbuka peluang bagi YDA untuk terang-terangan atau tersamar mencampuri urusan politik. Lewat amendemen, peluang itu ditutup. Lalu, apakah hak raja nantinya terbatas pada kesibukan upacara saja? Ternyata, tidak. YDA diakui sebagai pembimbing umat Islam, pelindung hak-hak orang Melayu, khususnya dalam masalah tanah dan adat. Krisis konstitusi, di samping diakibatkan oleh isi amendemen, berkaitan erat dengan pemrosesan amendemen. Mengibaratkan UUD itu tiang rumah, Datuk Haji Hasan Azli, ketua Persatuan Amar Maruf (PAM) berucap, "Letak tiang bisa saja diubah jika keadaan memaksa." Diingatkannya, hubungan raja dan rakyat ialah bagaikan aur dengan tebing. Karena itu, Datuk Hasan yakin bahwa perubahan bagaimanapun, asalkan memenuhi aspirasi rakyat, pasti didukung. SUDAH tidak syak lagi bahwa rakyat Malaysia condong mempertahankan lembaga kerajaan. Tapi pihak sultan apa hendak dikata, sudah tersinggun. Mereka keberatan dengan pembatasan 15 hari bagi YDA untuk mengesahkan sebuah RUU. Kabar yang bocor dari Istana Kayangan Syah Alam di Selangor mengatakan, batas 15 hari diusulkan menjadi 30 hari. Usul lain: YDA berhak menolak RUU. Jika Parlemen kemudian, lewat mayoritas 2/3, menyetujui RUU itu, maka setelah 30 hari, ia sah berlaku, dengan atau tanpa persetujuan YDA. Inilah, agaknya, kompromi pertama. Kompromi kedua, pihak kerajaan mengusulkan supaya hak menyatakan keadaan darurat, yang dipindahkan dari YDA kepada perdana menteri, digugurkan saja. Usul kompromi tercapai pekan lalu dan disampaikan pada Mahathir Selasa ini. Kuat dugaan, saat Presiden Soeharto berkunjung ke Malaysia, 14-15 Desember 1983, ketegangan sudah mulai reda. Kekhawatiran lain, banyak orang Melayu yang merasa bahwa perubahan konstitusi bisa mengurangi hormat rakyat kepada rajaraja, terutama dari mereka yang bukan Melayu. Di samping itu, siapa bisa menjamin tidak akan ada lagi perubahan yang menyangkut hak istimewa raja-raja pada tahuntahun mendatang?