Tak sabar menunggu pemilu

MAKLUMAT tak terduga berkumandang melalui siaran malam radio dan televisi Bangladesh, Ahad lalu. Jenderal Husein Mohammed Ershad, penguasa militer yang memerintah selama 21 bulan terakhir, mendadak mengangkat diri sendiri sebagai presiden. Melalui amendemen terhadap undang-undang darurat militer yang sedang diberlakukan, Ershad menggeser Ahsanuddin Chowdhurry, bekas jaksa yang ditunjuk menjadi presiden Republik Rakyat Bangladesh, Maret 1982. Pengumuman mi merupakan langkah Ershad yang paling menentukan sejak kaum oposisi melancarkan aksi protes, tiga pekan silam. Menurut sumber pemerintah, Ershad segera akan membebaskan para tokoh oposisi terkemuka dari tahanan rumah. Beberapa saat setelah maklumat, para pengawal memang telah ditarik dari rumah Hasina Wazed dan Begum Khalida Zia, pemimpin aliansi oposisi yang menentang Ershad. Dengan perkembangan terakhir ini, makin kaburlah rencana pemilu yang diharapkan berlangsung tahun depan. Semula, Ershad mencanangkan pemilihan presiden Mei 1984, disusul pemilihan anggota parlemen lima bulan kemudian. Tapi kaum oposisi menuntut, setelah undang-undang darurat dicabut, pemilihan anggota parlemen yang didahulukan. Mereka berharap, cara ini bisa menghambat langkah Ershad ke kursi presiden. Kini harapan kelompok oposisi itu sirna. Ershad bahkan sudah mendirikan Janu Dal (Partai Rakyat) yang siap memberikan dukungan politis terhadap dia. Namun, menurut para pengamat, partai ini sebetulnya keropos. Pertentangan intern terlalu tajam di antara bekas anggota lima partai kecil yang kemudian bergabung di dalam Janu Dal (JD). "Kelompok-kelompok itu berebut mengambil muka Ershad," tutur seorang pengamat. Kelompok terkuat dalam JD dipimpin Mizanur Rahman Chowdhury, bekas pemuka sebuah gerakan sempalan Liga Awami. Ia bersekutu dengan Shah Moazzem Hossain yang memisahkan diri dari Liga Demokrasi. Sayap kiri JD dipimpin Abu Naser Khan Bhashani, yang tadinya tokoh Partai Awami Nasional. Menurut kaum oposisi, di belakang Abu Naser berdiri sekelompok militer senior dan pejabat sipil. Ershad, 53, tadinya berharap bisa memperbaiki citranya melalui pertemuan para menlu negara Islam (OKI) yang berlangsung di Dhaka, 6-10 Desember. Ternyata, pertemuan itu berjalan seret. Upacara pembukaan hanya dihadiri 15 menteri, dari 41 yang diharapkan datang. Sementara itu Sekretaris Jenderal OKI, Habib Chatti dari Tunisia, mengumumkan dengan gundah situasi keuangan yang payah. Meski diperpanjang sehari, pertemuan tetap tak bisa memutuskan sesuatu mengenai Libanon. Pertemuan akhirnya menyetujui gagasan membentuk biro militer, yang diketuai Mayor Jenderal Fazel Maqueen Khan dari Pakistan, untuk mengkoordinasikan masalah militer dengan PLO. Pertemuan juga mengeluarkan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia Islam dan menyetujui pembentukan Mahkamah Islam, mirip Mahkamah Internasional yang berkantor di Den Haag, Belanda. Sesudah mengangkat diri sebagai presiden, Ershad menjanjikan kelonggaran. Antara lain, mengizinkan koran Dainik Desh, yang dibredel 28 November, terbit kembali. Kendati demikian, suasana di Dhaka tetap dalam kewaspadaan. Tokoh oposisi masih bersembunyi. Penduduk dihantui korban jiwa enam orang dan luka 500 orang, di samping hampir 700 ditahan, selama kerusuhan. Jam malam masih berlaku hingga pukul lima pagi. Apalagi aliansi kelompok oposisi belum mencabut seruan untuk melancarkan pemogokan nasional, yang direncanakan Seiasa depan.