Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi dan Turki kompak menolak rencana pemindahan warga Gaza.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Jumat, mengatakan bahwa Arab Saudi dengan tegas menolak segala upaya untuk merelokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, terlepas apa pun dalihnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami dengan tegas menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan slogan apa pun," kata Pangeran Faisal dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza yang diadakan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya di Turki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia juga mengutuk pembingkaian rencana tersebut sebagai migrasi sukarela. Ia menekankan bahwa terminologi seperti itu tidak dapat diterima dalam kondisi saat ini.
"Pembicaraan tentang migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup yang paling mendasar," katanya.
Menteri luar negeri Turki Hakan Fidan pada Jumat, 11 April 2025 juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza. Dikutip dari Anadolu, saat ini yang paling penting adalah mendesak gencatan senjata permanen di Gaza. Fidan menekankan bahwa tidak ada rencana yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.
"Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka," kata Hakan Fidan setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di kota Antalya, Turki selatan, dengan tajuk "Solusi Dua Negara dan Perdamaian Abadi di Timur Tengah."
Diskusi tersebut melibatkan menteri luar negeri dari Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan Indonesia. Pertemuan dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, Perwakilan dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan Uni Eropa juga turut ambil bagian.
Pertemuan pada Jumat difokuskan pada situasi kemanusiaan di Gaza, upaya untuk membangun kembali gencatan senjata, dan perkembangan di wilayah yang diduduki, kata Fidan. Ia menekankan kekhawatiran atas meningkatnya agresi Israel dan diskusi tentang langkah-langkah potensial yang dapat diambil komunitas internasional untuk mencapai perdamaian abadi dan solusi dua negara.
"Gencatan senjata yang langgeng harus segera dilakukan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan AS," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Turki mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah disetujui oleh Liga Arab. "Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan guna mencapai perdamaian," kata Fidan.
Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan pemindahan 2,1 juta warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera."
Sebelum bertolak ke Timur Tengah, Prabowo juga mengatakan ingin mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Ia meminta dukungan dari lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu jika mendapatkan lampu hijau dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza. “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari, 9 April 2025.
Pilihan editor: Elon Musk Sebut Penasihat Trump Bodoh, Kenapa?
Foto 
