Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan pada Senin 24 Maret 2025 untuk mengembalikan kekuasaan Perdana Menteri Han Duck-soo. Seperti dilansir France24, ini menandai putaran terbaru dalam politik negara yang bergejolak setelah pemakzulannya sebagai penjabat presiden lebih dari dua bulan lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan pemakzulan Han Duck-soo dan mengembalikannya sebagai penjabat presiden – peran yang diberikan kepadanya setelah Presiden Yoon Suk Yeol diskors karena mendeklarasikan darurat militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pemakzulan Han ditolak dalam pemungutan suara 5-1 oleh delapan hakim pengadilan. Dua hakim memilih untuk menolak mosi pemakzulan sepenuhnya," Yonhap melaporkan.
Putusan mahkamah itu adalah perkembangan terbaru dalam krisis politik Korea Selatan yang kompleks dan luas, yang dipicu oleh upaya Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember untuk menumbangkan pemerintahan sipil.
Parlemen Korea Selatan yang dikendalikan oposisi memakzulkan pengganti Yoon, Han, hanya beberapa pekan setelah dia mengambil peran tersebut.
Anggota parlemen mengutip penolakan Han untuk menunjuk lebih banyak hakim ke Mahkamah Konstitusi – yang juga akan memutuskan pemakzulan Yoon – ditambah perannya dalam bencana darurat militer.
MK Korea Selatan hanya memiliki enam hakim pada saat itu, yang berarti bahwa bahkan seandainya satu hakim menolak untuk mendukung pemakzulan, Yoon akan kembali berkuasa. Oposisi telah menyerukan tiga hakim lagi untuk ditunjuk.
Menurut stasiun televisi lokal YTN, MK "tidak menemukan bukti peran (Han)" pada pertemuan yang terkait dengan perencanaan deklarasi darurat militer.
Penerus Han sebagai penjabat presiden, Choi Sang-mok, menunjuk dua hakim tambahan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
Han, yang segera melanjutkan kepresidenan setelah putusan tersebut, berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas "keputusan bijaksana".
"Saya percaya bahwa semua warga dengan jelas berbicara menentang bidang politik yang sangat terpolarisasi. Saya pikir tidak ada tempat untuk perpecahan sekarang. Prioritas negara kita adalah bergerak maju," tambahnya.
Putusan Pemakzulan Yoon
Keputusan MK diawasi dengan ketat karena datang menjelang putusan yang sangat dinanti-nantikan tentang pemakzulan Presiden Yoon, yang tanggalnya belum diumumkan.
Setidaknya enam dari delapan hakim harus memilih untuk menyingkirkan Yoon. Jika tidak, dia akan kembali berkuasa.
Meskipun para ahli memprediksi putusan atas kasus itu pada pertengahan Maret, Mahkamah Konstitusi belum memutuskan, menjadikan kasus Yoon sebagai musyawarah terpanjang dalam sejarahnya.
Yoon diskors oleh parlemen pada Desember, dan ditangkap pada Januari dalam penggerebekan fajar sehubungan dengan penyelidikan kriminal terpisah atas tuduhan pemberontakan, yang tidak tercakup dalam kekebalan presiden.
Dia adalah presiden Korea Selatan pertama yang diadili dalam kasus pidana. Yoon yang merupakan mantan jaksa, dibebaskan dari penahanan pada awal Maret dengan alasan prosedural – sebuah langkah yang tampaknya memberi angin segar para pendukung konservatif.
Ratusan ribu warga Korea Selatan turun ke jalan selama akhir pekan, ketika demonstrasi untuk dan menentang Yoon semakin intensif menjelang putusan MK.
Foto 
