Momen

Ukraina
Aktivis Pro-Rusia Goyang Donetsk

Para aktivis pendukung Rusia merebut sebuah gedung pemerintah di Donetsk, kota di wilayah timur Ukraina. Mereka memproklamasikan pembentukan sebuah "republik rakyat" yang berdaulat dan terpisah dari Kiev.

Pengumuman pembentukan itu diunggah di situs YouTube dan disampaikan oleh juru bicara aktivis saat ribuan pendukung Rusia yang bersenjata berjaga-jaga di sekitar gedung.

Dalam berita yang dilansir The Guardian pada Senin pekan lalu itu, sebuah gedung pemerintahan di Donetsk telah dikuasai dan para aktivis pendukung Rusia memagari gedung itu dengan tumpukan ban bekas. Beberapa bendera Ukraina diturunkan dari atas gedung, sementara salah satu dari mereka menyuarakan tuntutan lewat pengeras suara. "Kami meminta berdirinya negara berdaulat yang sah bernama Republik Rakyat Donetsk," ujarnya, disambut sorak-sorai pengunjung di luar gedung.

Para aktivis itu juga menuntut digelar referendum, selambat-lambatnya 11 Mei, untuk menentukan nasib Donetsk, sebelum pemilihan Presiden Ukraina digelar pada 25 Mei. Mereka bahkan menuntut Rusia mengirim pasukan perdamaian, seperti yang dilakukan di Crimea beberapa waktu lalu.

Presiden sementara Ukraina, Olexander Turchynov, mengatakan aksi separatis yang terjadi di Donetsk dan gerakan protes dari pendukung Rusia di dua kota lain sebagai bukti keterlibatan pemerintah Rusia yang disebutnya "bertindak keluar dari skenario Crimea".

Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatseniuk mengatakan di hadapan kabinet bahwa Rusia berada di balik kerusuhan yang timbul di kota-kota wilayah timur Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv. Dia mengungkapkan serangkaian demonstrasi itu jelas merupakan bagian dari rencana untuk mengacaukan situasi dan memungkinkan pasukan "asing" melintasi perbatasan serta merebut wilayah Ukraina.

"Sebuah rencana anti-Ukraina telah digelar. Pasukan asing yang berjaga di perbatasan akan segera masuk dan menguasai wilayah negeri ini," katanya dalam sidang kabinet darurat di Kiev. "Kami tak akan membiarkan hal itu terjadi."

Israel
Stop Berunding dengan Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan para menterinya berhenti mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan pejabat Palestina. Dia memutuskan langkah ini sebagai tanggapan terhadap manuver Palestina yang mengajukan permohonan bergabung dengan beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disebut oleh Israel sebagai upaya "provokatif".

Seperti dilansir The Guardian, Rabu pekan lalu, atas perintah Netanyahu, para menteri kabinet dan pejabat kementerian Israel tak boleh lagi bertemu dengan mitranya dari Palestina. Namun kerja sama tingkat rendah masih dapat dilanjutkan dan ketua tim perunding Israel, Tzipi Livni, mendapat pengecualian.

Pejabat Israel yang tak mau disebut namanya mengatakan larangan itu dipicu oleh tindakan Palestina yang mengajukan permohonan permintaan bergabung dengan 15 traktat dan konvensi PBB sebagai sebuah negara. Langkah ini dilakukan setelah Palestina marah atas penolakan Israel membebaskan kelompok terakhir dari 26 tahanan Palestina hingga batas akhir Maret lalu. Israel menuding tindakan itu sebagai "pelanggaran Palestina atas komitmen dalam perundingan damai".

Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyatakan akan tetap mengupayakan perundingan walau saat ini tampaknya menghadapi langkah mundur. Dia menuding kedua belah pihak mengambil langkah yang tidak membantu perundingan—yang digelar kembali pada Juli lalu setelah terhenti selama tiga tahun.

Amerika Serikat
Bocoran Baru Snowden

Badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), terungkap juga menyadap komunikasi para pekerja hak asasi manusia. Mantan analis NSA, Edward Snowden, mengatakan di hadapan Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) di Strasbourg, Prancis, bahwa NSA juga memasang target memata-matai kelompok pegiat hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch.

"NSA mengincar secara khusus komunikasi baik pemimpin maupun anggota staf di sejumlah organisasi hak asasi manusia," kata Snowden melalui jaringan video dari Moskow, seperti dilansir Al-Jazeera, Selasa pekan lalu. Snowden mendapat suaka dari Rusia pada Agustus 2013, dua bulan setelah ia mulai membocorkan dokumen rahasia program mata-mata Amerika.

Peter Omtzigt, pelopor PACE dan politikus Belanda, mengatakan Snowden juga menyebutkan Amerika tak bisa mengatur bagaimana informasi dibagi dan digunakan bersama dengan pemerintah lain. "Tuan Snowden mengungkapkan ada program khusus yang membidik organisasi hak asasi manusia. Dia juga mengatakan negara yang bekerja sama secara ekstensif dengan NSA adalah Inggris, Jerman, dan Belanda. Tidak ada jaminan yang mengikat dari Amerika bahwa data yang dipertukarkan tidak digunakan untuk operasi ilegal," kata Omtzigt.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International dan Human Rights Watch langsung bereaksi. Mereka mengatakan, jika informasi itu benar, akan sangat berbahaya bagi karyawan atau siapa pun yang bekerja dengan organisasi.

"Hal ini menimbulkan dugaan yang sangat kuat bahwa komunikasi kami dengan para sumber rahasia telah disadap," kata Direktur Senior Hukum Internasional dan Kebijakan di Amnesty International dalam sebuah pernyataannya. Dia melanjutkan, berbagi informasi dengan pemerintah lain bisa menempatkan pembela hak asasi di seluruh dunia dalam bahaya.