Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Israel telah mengalokasikan tambahan dana sebesar US$150 juta (sekitar Rp2,4 triliun) untuk anggaran propaganda 2025 sebagai upaya untuk membentuk kembali opini global atas genosida Gaza, demikian menurut Knesset, seperti dikutip Middle East Monitor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggaran baru ini merupakan kenaikan 20 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan propaganda Israel yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai "Hasbara". Istilah ini merujuk pada upaya Israel untuk menjelaskan dan membenarkan kebijakannya, yang sering dianggap sebagai propaganda yang bertujuan untuk mengendalikan narasi seputar tindakannya, The New Arab melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Propaganda-propaganda Israel dibuat untuk menggambarkan perjuangan Palestina sebagai "anti-Semit" dan sebagai bentuk terorisme "Nazi" yang bertujuan untuk melenyapkan orang Yahudi dan untuk mempromosikan Islamofobia di negara-negara Eropa sebagai upaya untuk menggambarkan perjuangan Palestina tidak berbeda dengan ISIS.
Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengakhiri simpati atau dukungan terhadap perjuangan Palestina dan membenarkan genosida yang terjadi di Gaza.
Mengomentari peningkatan tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan bahwa "upaya propaganda Israel dan perang kesadaran belum mendapatkan sumber daya dan alat yang penting dan menyelamatkan nyawa yang mereka butuhkan selama beberapa dekade."
"Saya bertekad untuk membuat perubahan. Setiap shekel yang dialokasikan untuk tujuan ini adalah investasi, bukan pengeluaran, dan itu akan memperkuat Israel dan posisinya di dunia," ia menambahkan.
Israel diperkirakan telah membunuh lebih dari 300.000 warga Palestina di Jalur Gaza saja sejak Oktober 2023, dan 835 orang lainnya terbunuh di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Yerusalem timur.
Dengan dukungan dari organisasi-organisasi Yahudi Amerika, anggaran yang diperluas ini bertujuan untuk mempengaruhi dan menargetkan berbagai platform, termasuk kampus-kampus di Amerika di mana protes-protes pro-Palestina terjadi, media sosial dan media pers internasional.
Para kritikus berpendapat bahwa investasi besar ini bertujuan untuk membenarkan tindakan militer Israel di Gaza, yang telah menuai kecaman internasional karena banyaknya korban sipil dan dugaan penargetan infrastruktur sipil.
Dalam beberapa bulan terakhir, serangan Israel terhadap fasilitas medis di Gaza utara semakin meningkat, yang semakin meningkatkan kecaman global atas tindakannya.
Pemerintah Israel selalu membenarkan operasi militernya dengan mengklaim bahwa hal itu merupakan bagian dari penargetan terhadap para pejuang Hamas. Pemerintah Israel terus menerus menuduh Hamas menggunakan sekolah, rumah sakit, lingkungan dan pabrik sebagai wilayah militer dan menggunakan warga sipil Palestina sebagai "perisai manusia".
Mereka juga telah mengeluarkan foto-foto satelit dan kutipan-kutipan "pengakuan" dari para tersangka tahanan Hamas untuk mendukung klaim-klaim tersebut, namun tidak ada satu pun bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Namun, verifikasi independen atas klaim-klaim ini tetap sulit dilakukan, sehingga menimbulkan skeptisisme dan kritik dari para pengamat internasional.
Meningkatnya dukungan publik terhadap hak-hak warga Palestina, kata Rami G Khouri, seorang jurnalis dan penulis buku dalam sebuah artikel di Al Jazeera, mencerminkan kebijakan Israel yang keras dan seringkali bersifat kriminal, yang kini terlihat oleh seluruh dunia setiap hari – termasuk kebrutalan di Gaza yang semakin dievaluasi oleh para ahli hukum dan cendekiawan dalam konteks genosida.
Ketika laporan yang kredibel dari kelompok internasional seperti Amnesty International atau Human Rights Watch menggambarkan kebijakan Israel untuk mengendalikan warga Palestina sebagai apartheid, hati nurani dunia – yang dipimpin oleh pemuda dan pelajar – mengambil tindakan untuk menyingkirkan kita dari momok ini. Propaganda peralihan isu seperti pendapat bahwa Israel memperlakukan warga Palestina dengan baik karena beberapa dari mereka berada di parlemen atau bahwa Israel adalah negara yang baik karena menghormati hak-hak LGBTQ, rontok dengan sendirinya.
Israel telah dituduh melakukan genosida di Gaza, dengan Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant menghadapi surat perintah penangkapan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sejak dimulainya permusuhan pada Oktober 2023, laporan resmi menunjukkan bahwa lebih dari 45.500 orang telah terbunuh di Gaza, dengan sekitar 100.000 orang mengungsi, setara dengan sekitar enam persen dari populasi Gaza sebelum perang.
