Momen

Burma
Mahkamah Agung Pertimbangkan Banding Suu Kyi

Mahkamah Agung Burma setuju mempertimbangkan permintaan banding pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi untuk menjalani tahanan rumah, Kamis pekan lalu. Pengacara Suu Kyi, Khin Htay Kywe, mengatakan masa hukuman Suu Kyi akan berakhir sebelum pemilihan umum bulan depan. Penerima Nobel Perdamaian itu diperkirakan akan bebas dari hukuman pada 13 November mendatang. ”Kami akan mencoba bertemu dengan Aung San Suu Kyi sebelum kami siapkan argumen,” kata Kywe.

Sebelumnya, Suu Kyi pernah mengajukan permohonan banding hingga dua kali, tapi semuanya ditolak. Terakhir Suu Kyi meminta banding pada Mei lalu. Akibat penahanan itu, Suu Kyi tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu pertama Burma dalam 20 tahun terakhir. Kritikus menilai pemilu sebagai cara mengelabui rakyat dan memperkuat pemerintahan rezim militer.

Para pengamat bahkan menilai pembebasan Suu Kyi tidak akan menjaminnya menjalankan aktivitas politik secara bebas. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi menang dalam pemilu 1990, tapi tidak pernah diizinkan memerintah. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon berkali-kali menyatakan pemilu tidak akan sah kecuali Suu Kyi dan pihak oposisi lain dibebaskan. Para pengawas dan media internasional tidak diizinkan mengawasi jalannya pemilu.

Palestina
Bantuan Kemanusiaan Lewat Mesir

Konvoi bantuan kemanusiaan internasional untuk Gaza kembali dilakukan aktivis kemanusiaan internasional. Kamis pekan lalu, bantuan itu menyeberangi Kota Raffah melalui jalur darat Mesir. Konvoi itu terdiri atas 150 kendaraan yang membawa bantuan senilai lebih dari US$ 5 juta atau Rp 45 miliar.

”Konvoi ini membawa sekitar 350 aktivis pro-Palestina,” ujar organisasi Viva Palestina dalam situsnya, Kamis pekan lalu. Viva Palestina mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinasi konvoi pengiriman bantuan internasional melalui Mesir itu.

Kebanyakan aktivis yang bergabung dalam konvoi tersebut lebih dulu sampai di Bandar Udara Mesir, El-Arish, dengan menggunakan penerbangan dari Suriah. Hanya ada 30 aktivis yang terbang dengan membawa bantuan.

Sekitar 13 aktivis kemanusiaan asal Mauritania tidak dapat ikut mengantarkan bantuan dan masuk Gaza setelah petugas keamanan Mesir mengidentifikasi permasalahan dalam paspor mereka. Mereka tak bisa menyeberang dan terpaksa menunggu konvoi kemanusiaan itu kembali.

Israel
Permukiman Baru Dibangun

Israel mempercepat pembangungan permukiman Yahudi di daerah perbatasan Israel-Palestina, setelah berakhirnya perjanjian kedua belah pihak mengenai moratorium pembangunan permukiman Yahudi. Hampir 550 unit permukiman selesai dibangun dalam waktu tiga minggu. ”Tidak ada pengaruh nyata bagi penyusunan perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis pekan lalu.

Sebaliknya, pihak Palestina menyatakan pembangunan itu dapat memperburuk hubungan kedua pihak. ”Pembangunan itu menunjukkan sebuah peringatan, sekaligus indikasi Israel tidak serius dalam menyikapi proses perdamaian, yang seharusnya berakhir dengan penyelesaian okupasi,” ujar Ghassan Khatib, juru bicara Presiden Mahmud Abbas.

Pembangunan permukiman itu lebih cepat di atas rata-rata dibanding pembangunan permukiman dua tahun sebelumnya. Pengawas perjanjian perdamaian Israel memperkirakan tahun depan Israel akan membangun 600 unit permukiman baru.

Prancis
Demonstran Blokade Akses Bandara

Protes demonstran di Prancis semakin memanas. Organisasi buruh yang memprotes kebijakan Presiden Nicolas Sarkozy tentang reformasi masa pensiun memblokade akses ke Bandar Udara Marseille di Prancis Selatan, Kamis pekan lalu. Sekitar 200 demonstran yang mengenakan ikat lengan dari serikat pegawai swasta dan pemerintah memadati bundaran utama yang menjadi akses utama ke bandara dan menghentikan setiap kendaraan yang melewatinya. ”Semua akses diblokade,” kata pejabat CGT, Medhi Rachid.

Juru bicara bandara mengatakan aksi yang berlangsung sejak Kamis dinihari itu menyebabkan kemacetan lebih dari satu kilometer. Para wisatawan yang melintas di jalan tersebut terpaksa meninggalkan kendaraan mereka dan berjalan menuju bandara. ”Kami akan tinggal di sini sampai CRS (polisi antihuru-hara) datang membubarkan kami,” katanya.

Pada pukul 08.30, akhirnya lalu lintas mulai normal. Pemerintahan Sarkozy berupaya mereformasi usia masa pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun dengan alasan untuk menyelamatkan negara dari defisit anggaran yang parah. Hal itu memicu protes keras baik dari kalangan serikat pekerja maupun mahasiswa.

Filipina
Topan Megi Tewaskan 19 Warga

Amukan topan Megi di Filipina menewaskan 19 orang serta menghancurkan lahan pertanian dan tambak milik warga, di utara Kota Luzon, Rabu pekan lalu. Kerusakan paling parah terjadi di lahan pertanian Cauayan Valley. ”Masih banyak penduduk di tiga kota yang bertahan di rumah mereka, dengan persediaan makanan yang terbatas,” ujar Gubernur Cauayan, Isabela Faustino Dy.

Menurut Faustino Dy, pemerintah kesulitan mencapai tempat bencana karena tidak ada jalan alternatif yang dapat menghubungkan beberapa kota di Cauayan yang rusak akibat terjangan topan Megi. Padahal di tiga kota tersebut masih ada 20 ribu penduduk yang bertahan dari terjangan topan.

Topan Megi mulai melanda Cauayan, Senin pekan lalu. Angin ribut baru pergi dari Cauayan pada Rabu pekan lalu. Ketua Komite Kesejahteraan Sosial Regional Filipina Amel Garcia menyebutkan pemerintah telah memberikan bantuan di tiga kota, yaitu Maconacon, Palanan, dan Divilacan. Biro Sipil Pertahanan Filipina menyebutkan masih mencari 10 ribu orang yang diperkirakan hilang.

Cina
Unjuk Rasa Anti-Jepang

Unjuk rasa anti-Jepang di Cina terus memanas. Sekitar 1.000 orang melakukan protes di Kota Chengdu, Xian, dan Zhengzhou selama tiga hari berturut-turut hingga Senin pekan lalu. Mereka meneriakkan berbagai seruan dan slogan anti-Jepang, seperti ”Usir imperialis Jepang” dan ”Lindungi Kepulauan Diaoyu”. Setidaknya satu restoran Jepang pecah kaca jendelanya akibat aksi tersebut.

Perdana Menteri Jepang Naoto Kan mengeluarkan seruan kepada Beijing agar tetap menjamin keselamatan semua perusahaan dan warga Jepang di Cina. Gelombang protes di Cina ini terjadi menyangkut insiden penangkapan awak kapal nelayan Cina oleh Pasukan Penjaga Pantai Jepang bulan lalu di perairan Laut Cina Timur yang tengah disengketakan kedua negara ini.

Pihak Cina menamakan kepulauan tersebut Diaoyu, sedangkan Jepang menyebutnya Kepulauan Senkaku. Cina menuntut permintaan maaf dari Jepang atas insiden tersebut, tapi hal itu ditolak oleh Jepang. Hubungan kedua negara kian memanas setelah Perdana Menteri Kan menyerukan dibebaskannya penerima Nobel Perdamaian, Liu Xiaobo, dari tahanan.

Cheta Nilawaty, Suryani Ika Sari (AP, AFP, rtt.com, BBC, Bangkok Post)