Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengindikasikan bahwa ia terbuka terhadap kesepakatan "parsial" yang akan memfasilitasi kembalinya beberapa tawanan yang masih ditahan di Gaza, meskipun tidak semuanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, dia menegaskan kembali bahwa dia tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang menetapkan penghentian perang Israel di Gaza, meskipun sebelumnya Amerika Serikat mengklaim bahwa proposal Israel akan menjadi jalan untuk mengakhiri serangan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tujuannya adalah untuk mengembalikan orang-orang yang diculik dan mencabut rezim Hamas di Gaza," katanya dalam sebuah wawancara dengan media Israel Channel 14 pada hari Minggu.
Puluhan ribu warga Israel secara konsisten berunjuk rasa menentang Netanyahu dan pemerintahannya, menuntut pemilihan umum dini dan kesepakatan untuk mengembalikan para tawanan.
Bulan lalu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sebuah proposal gencatan senjata, yang akan memberikan jeda selama enam minggu dalam pertempuran serta pembebasan beberapa tawanan Israel di Gaza dan para tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Pertukaran ini kemudian akan memungkinkan negosiasi untuk gencatan senjata permanen.
Sementara para pejabat AS bersikeras bahwa Israel yang mengajukan proposal tersebut, berbagai pejabat Israel, termasuk Netanyahu, telah berjanji untuk terus bertempur hingga Hamas tersingkir, dan menolak untuk secara terbuka mendukung proposal tersebut.
Netanyahu juga mengatakan kepada Channel 14 bahwa serangan militer Israel yang "intens" di kota Rafah, Gaza selatan, hampir berakhir.
"Fase intens pertempuran melawan Hamas akan segera berakhir," katanya. "Ini tidak berarti bahwa perang akan berakhir, tetapi perang dalam fase intensnya akan berakhir di Rafah."
Pemerintahan Sipil
Netanyahu, dalam wawancara pertamanya dengan sebuah media Israel sejak perang di Gaza dimulai, sekali lagi menolak gagasan bahwa Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki menjalankan Gaza menggantikan Hamas.
"Kami juga ingin membentuk pemerintahan sipil, jika memungkinkan dengan warga Palestina setempat dan mungkin dengan dukungan eksternal dari negara-negara di kawasan ini, untuk mengelola pasokan kemanusiaan dan kemudian, urusan sipil di Jalur Gaza," katanya.
"Pada akhirnya, ada dua hal yang harus terjadi: kami membutuhkan demiliterisasi yang berkelanjutan oleh [militer Israel] dan pembentukan pemerintahan sipil."
Jalur Gaza telah dilanda perang selama lebih dari delapan bulan sejak serangan yang dipimpin Hamas ke Israel yang mengakibatkan kematian 1.139 orang, dengan puluhan orang masih ditawan di Gaza.
Serangan militer Israel ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 37.598 orang, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Pasukan akan bergerak menuju Lebanon
Netanyahu mengatakan bahwa pasukan akan segera dikerahkan ke perbatasan utara dengan Lebanon, namun untuk "tujuan pertahanan".
"Setelah fase intens selesai, kami akan memiliki kemungkinan untuk memindahkan sebagian pasukan ke utara. Dan kami akan melakukan ini. Pertama dan terutama untuk tujuan pertahanan. Dan kedua, untuk membawa pulang warga [yang dievakuasi] ke rumah," kata Netanyahu kepada Channel 14.
"Jika kami bisa, kami akan melakukannya secara diplomatis. Jika tidak, kami akan melakukannya dengan cara lain. Tapi kami akan membawa pulang [warga]," katanya.
Puluhan ribu warga sipil telah mengungsi dari Israel utara dan Lebanon selatan, yang telah menyaksikan baku tembak hampir setiap hari antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah Lebanon sejak perang di Gaza dimulai.
AL JAZEERA
Pilihan Editor: Serangan Udara Israel Tewaskan 8 Orang di Fasilitas UNRWA Gaza
Foto 
