Orang partai yang "mumpung"

SEORANG pejabat teras Partai Komunis Cina bertanya: "Apa yang akan terjadi kalau saya menggelapkan uang negara beberapa ribu yuan?" Dua tahun lalu, ketika majalah bulanan partai Bendera Merah menurunkan artikel itu, semangat mengganyang Komplotan Empat masih terbatas. Tapi pucuk pimpinan PKC kini dihadapkan pada keharusan menjawab pertanyaan tadi. Kenapa? Sebuah poster dinding mendadak muncul pekan lalu di Jalan Xidan, Beijing, menuduh Wakil Ketua PKC Jcnderal Wang Dongxing menggelapkan uang negara hampir 7 juta yuan sekitar Rp 2,6 milyar. "Jenderal Wang telah menyalah-gunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua Partai untuk kepentingan sendiri dan anaknya, denga, membangun villa mewah di Zhongnanhai (kawasan elit di Beijing, tempat para pejabat tinggi tinggal)," dakwa poster itu. Di situ Li Qingchun, editor majalah bawah tanah Musim Semi Beijing membubuhkan tanda tangannya. "Andaikata uang itu digunakan untuk kepentingan umum, 4 blok apartemen yang bisa dihuni 1.000 orang pekerja bisa dibangun," ulasnya. Poster itu kemudian menuntut supaya diadakan penyelidikan terbuka bagi Wang, dan melucuti keanggotaannya dari Kongres Rakyat Nasional (NPC). Pucuk pimpinan PKC tentu tidak akan pusing andaikata yang dituduh adalah para pejabat daerah yang kurang mempunyai peranan politis. Jenderal Wang -- dulu dikenal sebagai bodyguard dan sekaligus pendukung utama politik Ketua Mao selama Revolusi Kebudayaan -- adalah orang ke-5 di pucuk pimpinan PKC. Peranannya di Komite Sentral urusan Keamanan Dalam Negeri pada masa lalu kini juga dipertanyakan. Wang jelas telah melanggar disiplin partai. "Di zaman modern seperti halnya zaman dulu di Cina, orang sepenting Wang itu harus dihukum mati," demikian poster itu lagi. Cerita tentang korupsi di Cina yang melibatkan orang partai agaknya bukan hal baru. Campur tangan para birokrat partai dalam pembangunan pelabuhan Luta di Manchuria, misalnya, menyebabkan banyak pemborosan terjadi. Kisah Luta, yang mengakibatkan anggarannya bengkak, seperti legenda Mafia New York. Pegawai kantor pos, penjaga gudang padi.tau polisi stasiun kereta api -- semua itu sudah mengenal cerita ini. Industri jasa konstruksi memang tempat yang paling subur tumbuhnya korupsi. Para pejabat di propinsi Hunan pernah sampai 3 kali menunda pembangunan sebuah pabrik karena biaya yang semakin membengkak, yang dilaksanakan Hsianghsiang Aluminium. Pabrik itu hendak membangun fasilitas makan malam para pekerja. Korupsi kecil-kecilan juga ada. Misalnya, "tanpa sogok anak-anak tak akan bisa masuk sekolah," kata majalah Insight. Tapi hal yang pelik di RRC kini ialah korupsi yang berkembang di lapisan atas partai. Gubernur propinsi Hunan dan Liaoning yang didakwa melakukan tindak korupsi telah dipecat. Akan isyarat buruk ini, Presiden RRC Marsekal Ye Jienying, 80 tahun, berbicara cukup keras pekan lalu di rapat tertutup Kongres Rakyat. "Para pejabat yang memegang keuangan negara di semua lapisan harus diawasi secara ketat," kata Marsekal Ye. "Semua warga-negara, tidak peduli ia anggota atau pimpinan partai sekalipun, tanpa kecuali, tunduk dan sama derajatnya di bawah hukum." Kesadaran hukum, setelah soal hak asasi, kini tampaknya dengan sadar ditiupkan pucuk pimpinan partai. Kemauan politik telah diberikan, sesudah 30 tahun lamanya hukum ditabukan, dengan kampanye besar-besaran. Selama 20 menit sehari Radio Beijing, dengan peminat yang meluap, menyelenggarakan siaran pengertian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kriminil. Koran Harian Rakyat yang beroplah 6 juta eksemplar, memuat banyak artikel dan ulasan hukum. "Mereka yang benar, akan mendapat perlindungan hukum, tapi mereka yang salah akan diadili oleh hukum itu sendiri," kata Marsekal Ye lagi. Musim Semi di Beijing barangkali akan meminta banyak korban.