Presiden Bolsonaro Terancam Pemakzulan hingga Rencana Pencaplokan Tepi Barat

Perbesar

Presiden Brasil Jair Bolsonaro dalam pawai menentang lockdown, di Brazil, 3 Mei lalu./REUTERS/UESELEI/MARCELINO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Lebih dari 30 mosi telah diajukan ke Kongres untuk memakzulkan Presiden Jair Bolsonaro.
PBB Menilai kampanye anti-narkotik Duterte meluas dan sistematis.
Palestina bersiap menghadapi rencana Israel mencaplok Tepi Barat.

Brasil

Bolsonaro Terancam Pemakzulan

LEBIH dari 30 mosi telah diajukan ke Kongres Brasil untuk memakzulkan Presiden Jair Bolsonaro karena ia dianggap melanggar konstitusi. Kebanyakan mosi diajukan oleh legislator dari kelompok sayap kiri. Sementara itu, empat hakim Mahkamah Agung mulai menentang sang Presiden. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rodrigo Maia menyatakan akan memutuskan hal ini “pada saat yang tepat”.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kita harus menolak penghancuran tatanan demokrasi untuk menghindari apa yang terjadi di Republik Weimar ketika Hitler... tak segan-segan mencabut konstitusi dan menerapkan sistem totaliter pada 1933,” kata hakim Celso de Mello dalam pesan WhatsApp kepada hakim lain yang bocor ke media, seperti dikutip Reuters pada Senin, 1 Juni lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mahkamah saat ini sedang menyelidiki sejumlah kasus yang berhubungan dengan Bolsonaro dan orang dekatnya. Salah satunya kasus intervensi Bolsonaro terhadap operasi kepolisian federal untuk melindungi kepentingan pribadi keluarganya. Kasus ini dapat berujung pada pemakzulan.

Bolsonaro menolak semua tuduhan itu dan menilai penyelidikan tersebut hanya membuat Brasil jatuh ke dalam krisis politik. Dia malah bergabung dalam pawai pada Ahad, 31 Mei lalu. Pawai yang diadakan para pendukungnya itu menyerukan campur tangan militer untuk membubarkan Mahkamah dan Kongres.

Filipina

PBB Kecam Kampanye Anti-Narkotik Duterte

LAPORAN Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa kampanye melawan narkotik Presiden Rodrigo Duterte berciri meluas dan sistematis. Pemerintah mencatat 8.663 orang tewas sejak Juli 2016, tapi jumlah sebenarnya mungkin tiga kali lipatnya. Pelaku banyak kasus orang tewas itu polisi atau kelompok liar yang tak tersentuh hukum.

Laporan yang dirilis pada Kamis, 4 Juni lalu, itu menyebut pernyataan publik Duterte agar menindak keras para pedagang narkotik berpotensi mendorong atau bahkan memerintahkan pelanggaran hak asasi manusia yang bebas dari hukum. PBB mengajukan sejumlah rekomendasi, termasuk penghentian pembunuhan di luar hukum dan peninjauan komprehensif terhadap kebijakan tentang narkotik.

Pada Jumat, 5 Juni lalu, Duterte malah mengancam akan membunuh para pedagang narkotik setelah polisi menyita 756 kilogram metamfetamin senilai 5,1 miliar peso atau sekitar Rp 1,4 triliun—salah satu tangkapan terbesar pada masa pemerintahannya. “Jika kalian menghancurkan negara saya dengan menyebar sabu senilai 5,1 miliar peso... saya akan membunuh kalian,” ucapnya seperti dikutip Reuters.

Israel

Rencana Pencaplokan Tepi Barat

NIAT Israel mencaplok Tepi Barat diperkirakan memancing perlawanan lebih besar Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta mendorong gerakan “intifadah kedua”. Pada Rabu, 3 Juni lalu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Aviv Kochavi memperingatkan bahwa tentaranya siap menghadapi kemungkinan eskalasi konflik di daerah Palestina itu.

Demonstran mengibarkan bendera Palestina di hadapan Tentara Israel di Tulkam, Tepi Barat, 5 Juni lalu./REUTERS MOIHAMAD TOROKMAN

Menurut Haaretz, pemerintah Israel kini sibuk membahas skenario yang menyertai rencana penegakan kedaulatan negeri itu atas kawasan Lembah Yordan dan sebagian besar Tepi Barat. Skenario tersebut antara lain pemutusan hubungan dengan Yordania dan Otoritas Palestina serta konfrontasi militer. Pada 17 Mei lalu, saat diangkat sumpahnya sebagai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan inilah saatnya untuk mencaplok Tepi Barat.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan bahwa Otoritas Palestina telah menghentikan semua kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Abdullah Abdullah, anggota Dewan Revolusioner Fatah, para pemimpin politik telah mengambil langkah penting, termasuk memaafkan Hamas—faksi garis keras Palestina—dalam koordinasi keamanan. “Ini perang kami dan (Hamas) akan menentukan apakah ia menjadi bagian dalam perang martabat ini atau akan menghalanginya, tapi kami tak akan menunggunya. Ini akan berjalan sesuai dengan keputusan kami,” tuturnya kepada Arab News.