Reformasi buat apa?

REFERENDUM itu gagal. Pemimpin Polandia Wojciech Jaruzelski tak berhasil memperoleh dukungan 51% suara, angka minimal untuk mandat yang diperlukannya bagi perombakan ekonomi dan politik. Plebisit dua pekan lalu itu (TEMPO, 5 Desember 1987) mencatat: hanya 44% suara mendukung perombakan ekonomi dan 46% menyatakan "ya" untuk perbaikan bidang politik. Menyusul kegagalan pemerintah, Politbiro Partai Komunis Polandia telah memerintahkan agar rencana perubahan ekonomi diperbaiki lagi. Namun, menurut Juru Bicara Pemerintah Jerzy Urban, "Rencana perubahan tetap dijalankan dengan tempo yang agak lambat." Tak pelak lagi, kegagalan referendum telak menohok Jaruzelski. Ambruk pula cita-cita sang jenderal membangun dukungan massa untuk program-programnya. Sejumlah pengamat menduga, pemerintahan Jaruzelski telah keliru memperhitungkan reaksi publik dan kesungguhan kalangan Partai Komunis Polandia (PKP). Oposisi terhadap program perubahan memang sudah muncul di kalangan pejabat tinggi partai, sebelum referendum. Kalaupun referendum memberi dukungan pada Jaruzelski, ini takkan menghapus citra buruk jenderal itu, demikian pendapat para analis. Mereka ini sepakat bahwaJaruzelski akan tetap kuat mengendalikan PKP, tapi sidang Komite Sentral PKP mendatang akan merupakan batu ujian bagi sang jenderal. Menurut desas-desus yang beredar, Jaruzelski merencanakan perombakan besar pada jajaran pejabat senior partai. Konon, ini semata-mata bertujuan menggalang dukungan partai terhadap reformasi. Selain itu, cukup menarik untuk digarisbawahi bahwa plebisit itu pun tidak berhasil mengumpulkan dukungan bagi reformasi politik, yang sebenarnya memberi peluang ke arah demokratisasi. Padahal, pemerintah menawarkan suatu "pluralisme sosialis", izin perkumpulan akan "dipermudah", kekuasaan pemerintah daerah akan diperbesar dan pemilihan calon yang akan duduk dalam partai akan lebih leluasa. Namun, larangan pendirian partai Sosialis baru tampaknya turut memberikan andil atas ketidakpercayaan rakyat pada iming-iming "kebebasan politik". Lebih-lebih lagi, kebebasan mendirikan organisasi tak mencakup izin dibentuknya serikat buruh bebas, dambaan masyarakat Polandia selama ini. Seperti diketahui, para pemimpin Solidaritas, serikat buruh bebas yang terlarang itu, memboikot referendum. Tokoh Solidaritas Lech Walesa kembali mengimbau pemerintah agar dialog dengan pihaknya. "Sekali lagi saya ulangi kesediaan saya membantu memecahkan masalah Polandia. Bahwa kami mengabaikan referendum bukan berarti kami mengabaikan perubahan. Sudah saatnya pemerintah berembuk," kata Walesa. Sejauh ini Jaruzelski menolak berunding dengan Solidartas, dengan alasan tak bakal ada penyelesaian yang positif. Di Blok Timur, cara referendum sebenarnya belum mentradisi. Baru November 1986, Rumania menjebolnya dengan menyelenggarakan referendum -- dengan hasil hampir 100% menyetujui usul pemerintah. Sementara itu, di Hungaria, misalnya, parlemen baru mulai unjuk gigi: tahun silam parlemen menolak RUU pemerintah. Di Uni Soviet, pemilihan tingkat daerah, Juni silam, diikuti hampir 100% warga yang punya hak pilih. Demikian pula pemilu di Cekoslovakia, Mei tahun silam. Namun, sebenarnya, opini publik di Eropa Timur sulit diukur. Riset secara diam-diam di Cekoslovakia menunjukkan bahwa Partai Komunis hanya akan mendapat dukungan 14%, jika dilakukan pemilihan nasional. Krisis ekonomi sebenarnya tidak hanya melanda Polandia tapi juga Rumania dan Yugoslavia. Di tiga negara itu rakyat menentang perubahan ekonomi, karena ini berarti harga-harga naik dan hidup jadi lebih sulit.