Riak-riak di kubu cory

KETIDAKSTABILAN politik di Filipina bisa mengancam seluruh Asia, demikian peringatan sebuah buku putih yang terbit di Tokyo pekan silam. Menurut buku yang dikeluarkan Badan Pertahanan Jepang itu, Uni Soviet sewaktu-waktu bisa memanfaatkan pangkalan militernya di Teluk Cam Ranh, Vietnam, untuk membantu gerilyawan komunis NPA. Dan pemerintahan Aquino dinilai tidak sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan seperti ini karena kewalahan menyukseskan reformasi politik di samping harus menjinakkan pemberontakan dan resesi ekonomi. Meski keadaan Filipina tetap rawan, pemerintahan Aquino hingga kini ternyata mampu bertahan sampai enam bulan. Aquino, malah berhasil menggiring pihak komunis ke meja perundingan. Delegasi pemberontak yang dipimpin Saturnino Ocampo dan Antonio Zumel telah bertemu untuk pertama kali dengan delegasi pemerintah yang dipimpin Ramon Mitra, Selasa pekan lalu. Sehari sebelumnya para pemimpin MILF (Moro Islamic Liberation Front) telah pula merumuskan tiga persyaratan untuk perundingan perdamaian dengan pemerintah. Ketiga syarat itu "sangat pantas tapi mutlak, tidak bisa ditawar," kata Wakil Ketua MILF Gazali Gaafar. Sebagai pecahan gerakan pembebasan Moro yang dipimpin Nur Misuari, MILF sudah mempraktekkan gencatan senjata sepihak terhadap pemerintah," demikian Gaafar. Ini sesuai dengan persetujuan gencatan senjaga Zamboanga, tahun 1977, tapi yang kemudian acap kali dilanggar pihak tentara. Manakala perundingan dengan NPA terbentur pada agenda, pemberontak Moro dan pemerintahan Aquino justru menyatakan siap untuk sebuah perundingan damai di Jeddah, bulan ini juga. Sikap ini dituangkan dalam sebuah persetujuan yang ditandatangani di Pulau Sulu, Sabtu lalu. Adapun pertemuan Jeddah akan dihadiri oleh Nur Misuari dan But Aquino, adik ipar Presiden Aquino, yang sudah lama dipercaya untuk menangani tuntutan otonomi masyarakat Islam Filipina. Pemimpin Libya Kolonel Muammar Qadhafi telah pula menyatakan dukungannya pada Presiden Aquino, terutama dalam menangani pemberontak Moro. Dukungan Qadhafi itu disampaikan Dubes Libya Salem Addem kepada Aquino, Jumat pekan lalu. Tiga hari kemudian, Presiden Filipina menunjuk Abdul Gafuur Madki Slonto, seorang kelahiran Mindanao, untuk menjadi Dubes Filipina di Libya. Harus diakui, Libya sedikit banyak berjasa untuk meredakan pemberontakan Muslim di Mindanao. Perjanjian Tripoli, 1976, menjamin satu pemerintahan otonomi untuk minoritas Islam di selatan, tapi di bawah Marcos, otonomi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Oleh Ny. Aquino, soal otonomi dihidupkan kembali dalam kampanye pemilu Februari silam. Lewat perundingan damai di Jeddah nanti ia mengharapkan otonomi itu benar-benar bisa diterapkan. Dalam pada itu, pemberontak Arturo Tolentino, awal bulan ini, "menyerah" secara bersyarat. Lewat satu konperensi pers di Manila, pengacara berusia 72 tahun itu dengan gagahnya menolak menyatakan sumpah setia pada Konstitus Sementara Aquino, seperti yang dilakukan sejumlah perwira tinggi. Tapi ia sedia bersumpah setia untuk Republik Filipina, dan tidak kurang pentingnya, mengakui eksistensi pemerintahan Aquino. Sekalipun begitu -- dalam gaya bicara seorang pokrol -- Tolentino menegaskan bahwa Marcos dan dia adalah pemenang sah pemilu Februari lampau. Tak lupa dikatakannya bahwa bersumpah setia kepada Konstitusi Sementara, samalah artinya dengan "ketidakjujuran dan mengingkari kesadaran". Tidak jelas apakah Tolentino dan kawan-kawan akan bebas dari tuntutan pengadilan, seperti halnya sejumlah tentara yang terlibat kudeta gagal 6 Juli berselang. Sampai kini pengampunan yang dilimpahkan Menhan Juan Ponce Enrile atas mereka tetap saja dipersoalkan. Bukan karena mereka cuma dihukum push up 30 kali -- seperti digunjingkan orang -- tapi adanya tindakan terselubung yang -- siapa tahu -- dilakukan Enrile di bawah permukaan. Tidak heran jika Manila kembali memperbincangkan desas-desus kudeta pihak militer, dengan Enrile sebagai otaknya. Menanggapi syak wasangka ini, seluruh jajaran AFP (Angkatan Bersenjata Filipina) menyatakan tunduk dan bersumpah setia kepada pemerintah sipil dalam satu upacara serentak di seantero Filipina, akhir Juli berselang. DENGAN cara itu citra AFP terselamatkan, tapi citra Enrile tidak. Kenyataan ini toh tidak menghambat Jonny -- demikian panggilan akrab Enrile untuk berbicara lantang di mana dan kapan saja. Ketika perundingan dengan pemberontak komunis sedang dirintis, Enrile tampil dengan sebuah kejutan kecil. Ia mensinyalir adanya sejumlah orang komunis yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan Aquino. "Sebelum pemilu Februari mereka sudah minta bantuan saya untuk mengatur gencatan senjata," tutur Enrile. Ia tidak menuding siapa-siapa, tapi kuat dugaan yang dimaksudnya adalah orang-orang berpaham sosialis yang condong ke kiri, seperti Sekretaris Presiden Joker Arrojo dan Ketua Komisi Hak Asasi, Jose Diokno. Dalam pandangan Enrile, sikap politik mereka bisa merugikan Aquino, sebagaimana yang terlihat dalam upaya lunak menghadapi gerilyawan komunis NPA. Atau pada tekad Komisi Diokno yang bersiteguh mengadili tentara, karena berbagai pelanggaran hak asasi yang mereka lakukan di bawah Marcos. Tidak syak lagi, sinyalemen Enrile memperjelas adanya perpecahan dalam Kabinet Aquino. Ini dipertajam oleh isu baru tentang kemungkinan akan dipecatnya sejumlah menteri oleh Salvador Laurel, pada saat Cory Aquino mengadakan kunjungan kenegaraan ke Singapura dan Indonesia, akhir Agustus ini, lalu ke AS, September depan. Isma Sawitri Laporan kantor-kantor berita