Rumah Dinas Presiden Korea Selatan Digeledah

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Korea Selatan pada Selasa, 17 Desember 2024, menggeledah rumah dinas Presiden Yoon Suk Yeol untuk mencari bukti-bukti yang membuat Yoon memberlakukan darurat militer. Kantor berita Yonhap mewartakan tim investigasi sudah menyita server komputer Yoon untuk mencari tahu jejak siapa saja yang dihubungi Yoon saat darurat militer diberlakukan. Pemberlakuan darurat militer meski pun hanya enam jam, telah membuat Yoon dimakzulkan dari jabatan oleh parlemen.

Penggeledahan ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya otoritas mencoba menggeledah kantor kepresidenan. Pada penggeledahan yang pertama, otoritas tidak diperkenankan masuk ke kantor presiden, namun kantor kepresidenan secara sukarela memberikan data yang diminta.  

Kepolisian dan kepresidenan Korea Selatan belum mau berkomentar perihal penggeledahan pada Selasa, 17 Desember 2024. Sejak dimakzulkan pada Sabtu, 14 Desember 2024, Yoon telah bersikap merendah dan menurut pengadilan, Mahkamah Konstitusi serta otoritas belum bisa memanggilnya.  

Yoon memastikan sedang membentuk tim pembela di persidangan melawan tuduhan pemberontakan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah pemakzulan pada Yoon oleh parlemen bisa dikuatkan atau dianggap tidak sah.  

Seok Dong-hyun, pengacara dan mantan jaksa penuntut yang ikut membantu Yoon, mengatakan pemberlakukan darurat militer oleh Yoon bukan sebuah pemberontakan. Yoon akan tampil dengan percaya diri menjelaskan posisinya di Mahkamah Konstitusi nanti. Namun Seok menolak menjelaskan apakah Yoon akan memenuhi panggilan untuk interograsi pada 21 Desember 2024. Seok beralasan pihak berwenang perlu menyederhanakan investigasi yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga di Korea Selatan, diantaranya oleh jaksa penuntut, kepolisian, dan CIO.