Salat bagi pegawai negeri

P~AKISTAN, yang lebih dulu ketimbang Bangladesh dalam menerapkan Islam sebagai agama negara, sudah berjalan "lebih jauh". Presiden Jenderal Zia Ul-Haq, setelah berembuk dengan para ulama, Kamis pekan lalu, mengumumkan bahwa pegawai pemerintah yang tak menjalankan salat 5 waktu akan dijatuhi sanksi. Para pimpinan badan-badan pemerintahan diwajibkan menjadi imam salat jemaah pada jam-jam kerja. Perdebatan pun lalu muncul, sang jenderal ini benar-benar tulus atau keputusannya lebih bersifat politis. Seperti diketahui, sang jenderal membubarkan parlemen dan memecat PM Mohammad Khan Junejo, karena, antara lain, "pemerintahan Junejo kurang Islami," gagal memperluas praktek dan hukum Islam di negeri yang lebih dari 90% dari 96 juta rakyatnya menjadi pengikut Mohammad saw. ini. Tapi banyak pihak di Islamabad yang menganggap alasan Zia terlalu mengada-ada. Junejo, yang diangkat atas pilihan Zia sendiri, konon sudah terlalu kuat, sehingga sudah terlalu banyak menggeser kekuatan Presiden Zia. Terutama dalam bidang urusan hubungan internasional, khususnya dalam menangani masalah Afghanistan. Apalagi, Junejo sudah berani mengkritik angkatan bersenjata Pakistan, yang panglima tertingginya adalah Zia sendiri. Bisa jadi, anggapan ini ada benarnya. Sehari setelah mengeluarkan perintah mewajibkan salat bagi pegawai negeri, Zia mengumumkan kabinet baru. Dalam kabinet sementara ini, Zia merangkap sebagai perdana menten, dan sebagian besar menteri merupakan muka lama - beberapa yang diganti termasuk menteri luar negeri. Langkah ini menambah kecurigaan orang bahwa Zia sebenarnya cemburu terhadap Junejo. F.S.