Satu Lagi Angka Merah untuk Dokter M

MASIH drama yang sama dengan aktor utama yang sama: Dokter M di Malaysia. Kini, pemerintahan Dokter M baru saja menangkap enam pimpinan Partai Keadilan. Tuduhannya? Mendalangi demonstrasi peringatan setahun dipenjaranya Anwar Ibrahim. Tapi, tampaknya penangkapan ini sudah mulai dianggap sebagai taktik yang bisa dikendalikan pihak Partai Keadilan. Malahan, para staf partai itu tampak sibuk memperbarui data anggota partai menjelang ulang tahun pertamanya, yang akan dirayakan pada 1 Mei nanti. Kantor Pusat Partai Keadilan, yang terletak di sebuah rumah toko di kawasan Damansara, pinggiran Kuala Lumpur, tetap ramai selama pekan lalu. Menurut pengamatan kontributor TEMPO di Kuala Lumpur, pihak oposisi Barisan Alternatif sama sekali tak mengurangi kegiatan politiknya. Partai Keadilan bersama dengan partai-partai di Barisan Alternatif lainnya (Partai Islam se-Malaysia, Partai Rakyat Malaysia, dan Partai Aksi Demokratik) tetap melakukan serangkaian pertemuan untuk menyusun strategi bersama. Wan Azizah Wan Ismail juga tetap menerima tamu-tamu pendukung Partai Keadilan di rumahnya, di Bukit Damansara. Tentu saja, para pengurus Partai Keadilan tetap khawatir dengan nasib mereka yang ditangkap. Menurut cerita Haji Ruslan Kassim, yang paling dulu dibebaskan dari tahanan pada Kamis pekan silam, polisi sengaja meneror para tahanan dengan cara menjebloskan Ruslan bersama para tahanan kriminal. Ruslan tak digubris, tak ditanya satu patah kata pun selama lima hari. "Semua itu hanyalah cara pemerintahan Mahathir untuk melemahkan semangat kami," tutur Ruslan. Tapi, akhirnya, Jumat pekan silam, keenam tokoh Partai Keadilan yang ditahan polisi dibebaskan semua karena—apa boleh buat—sudah melewati batas penahanan selama tujuh hari. Ketua Pemuda Partai Keadilan, Mohamad Ezam Mohamad Nor, dan Wakil Presiden Keadilan, Tian Chua, bebas dengan uang tanggungan masing-masing MR 2.500. Pihak kepolisian pun menyatakan bahwa mereka tetap bisa ditangkap sewaktu-waktu untuk diadili Meski sudah terbiasa dengan taktik itu, toh ketegangan masih berlanjut. Polisi memperketat pengawasan terhadap semua aktivitas Barisan Alternatif. Bahkan, polisi tak mengabulkan permintaan izin ceramah-ceramah oleh pihak oposisi. Pihak polisi juga mencabut kembali izin yang sudah diberikan. Misalnya, rencana pertemuan Barisan Alternatif di kawasan kota satelit Petaling Jaya, yang dijadwalkan berlangsung 22 April lalu, dicabut izinnya. "Semua itu adalah taktik pemerintah untuk menakut-nakuti kami," kata Wan Azizah, Ketua Partai Keadilan, yang sempat diinterogasi polisi beberapa hari sebelum peristiwa demonstrasi di Kuala Lumpur itu. Suhu politik di negeri jiran itu, yang kembali memanas sejak dua pekan lalu, sebenarnya tidak terlepas dari runtutan gerakan reformasi yang diawali dengan pemecatan Anwar Ibrahim, September 1998. Reaksi massa yang menentang penangkapan Anwar, lahirnya Partai Keadilan, dan kemunculan Barisan Alternatif yang menantang dominasi Barisan Nasional pada pemilihan umum November 1999 merupakan kelanjutan perlawanan terhadap pemerintahan Mahathir. Menurut Kamaruddin Jaffar, penulis buku Pilihanraya 1999 dan Masa Depan Politik Malaysia, krisis politik Malaysia saat ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Menurut Jaffar, yang terjadi sekarang sama sekali tidak melibatkan konflik antara Melayu dan non-Melayu, seperti yang terjadi pada 1969, ketika terjadi pertentangan antara etnis Cina dan Melayu. Kondisi politik Malaysia masa kini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat Melayu menolak kepemimpinan partai Melayu, yakni United Malays National Organization (UMNO), karena Barisan Nasional sudah dianggap tidak bersih. Menurunnya kepercayaan pemilih Melayu terhadap UMNO memang semakin kentara dalam pemilihan umum November 1999, ketika UMNO memperoleh suara paling kecil sejak 1978. Di dalam tubuh UMNO sendiri mulai terjadi perpecahan dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Mahathir. Menurut beberapa analisis situs Malaysiakini, kredibilitas kepemimpinan Mahathir akan dipertanyakan dalam kongres nasional UMNO, pada Juni 2000. Untuk menyelesaikan krisis politik Malaysia saat ini, pemerintah Malaysia tak akan bisa menggunakan resep represif yang sama seperti krisis 1969, yang diterapkan pada etnis Cina. Waktu telah membuktikan bahwa jika pemerintah semakin menekan oposisi, oposisi akan semakin kuat. Dan penangkapan demi penangkapan warga oposisi—meski hanya beberapa hari di tahanan—tentu akan memperpanjang angka merah dalam rapor Dokter M. Bina Bektiati dan Kontributor Kuala Lumpur