Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Republik Dominika mengancam akan menutup perbatasannya dengan Haiti di provinsi utara Dajabon, jika konflik mengenai akses terhadap air dari sungai bersama tidak diselesaikan dalam beberapa hari mendatang. Hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah seperti dilansir Reuters pada Selasa 12 September 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengumuman ini merupakan babak terbaru dalam sejarah panjang perselisihan antara kedua negara, yang berbagi pulau Hispaniola, tetapi terpecah karena perbedaan etnis, bahasa dan budaya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berbicara pada konferensi pers pada hari yang sama, presiden Dominika menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kemungkinan penutupan perbatasan baru akan diambil pada Kamis 14 September 2023.
Dajabon adalah salah satu dari sedikit perbatasan yang masih berfungsi antara Haiti dan Republik Dominika, yang telah memperketat keamanan perbatasannya di tengah memburuknya perang geng di Haiti.
Republik Dominika akan sepenuhnya menutup perbatasan perdagangan darat, laut dan udara jika konflik tidak diselesaikan pada Kamis, kata pihak berwenang Dominika dalam sebuah pernyataan. Mereka menambahkan bahwa visa baru untuk warga Haiti juga akan ditangguhkan.
Pekerjaan konstruksi pada kanal yang mengalihkan air dari Sungai Massacre diluncurkan secara sepihak oleh warga Haiti tanpa dukungan pemerintah, kata pernyataan itu, dan menuduh tetangganya melanggar perjanjian.
Pernyataan pemerintah Dominika menyalahkan ketidakmampuan pemerintah Haiti untuk mengendalikan geng-geng kuat yang tidak dapat mereka kendalikan atas konflik tersebut, dengan mengutip pengakuan Port-au-Prince sendiri.
“Tidak ada keraguan bahwa proyek sepihak ini dipromosikan oleh agen-agen Haiti dengan tujuan merugikan pemerintah mereka sendiri dan menimbulkan konflik dengan negara kami,” tambah pernyataan itu.
Pemerintah Haiti belum secara resmi mengomentari pernyataan pemerintah Dominika tersebut.
Presiden Republik Dominika Luis Abinader menyesalkan bahwa para pejabat Haiti tidak dapat membuat keputusan yang dapat dipaksakan, sambil menekankan bahwa militer negaranya akan menjamin keamanan di perbatasan.
“Perbatasan diperkuat dan akan lebih diperkuat lagi,” katanya, seraya menambahkan bahwa para pejabat Dominika tidak akan bernegosiasi dengan geng-geng Haiti.
Santo Domingo, yang pertama kali memerintahkan penutupan perbatasan sebagai langkah awal pekan lalu, mengatakan pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan Haiti untuk menemukan “solusi pasti”.
Haiti mengalami peningkatan kekerasan geng dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021. Tidak ada pemilihan umum federal yang diadakan dalam beberapa tahun terakhir, berkontribusi terhadap kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh organisasi kriminal.
PBB memperkirakan pada Desember lalu bahwa setidaknya 60 persen ibu kota Haiti, Port-au-Prince, telah berada di bawah kendali geng. Sementara perang geng yang meningkat telah membuat sekitar 200.000 warga mengungsi dan menyebabkan sekitar 5,2 juta orang - setengah dari populasi, membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pilihan Editor: Kelompok Bantuan Haiti Hentikan Operasi Gara-gara Kekerasan Geng
REUTERS | AL JAZEERA
