Serba Ramping ala Qorei

Ahmad Qorei memilih cara lama untuk memulai hajatan besar itu: sowan. Terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina beberapa waktu lalu untuk menggantikan Mahmoud Abbas, Qorei kini memulai langkah pembentukan kabinet baru Palestina. Di tangannya, dia membawa 24 nama calon menteri yang "dijualnya" dalam Sidang Komite Sentral Fatah. Fatah adalah faksi terbesar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)—organisasi yang didirikan Yasser Arafat. Maka, sebelum bersidang, Qorei memerlukan sowan kepada pemimpin Palestina Yasser Arafat pekan silam. Ke hadapan Arafat, Qorei menyodorkan nama calon anggota kabinetnya. Dan Arafat memberikan restu—di dalam daftar itu ada 15 calon dari kelompok Fatah. Abu Ala (panggilan Qorei) juga meminta pangestu Pak Tua bagi niatnya membentuk satu kabinet ramping. "Presiden Arafat menyetujui usul Abu Ala," kata seorang sumber di kantor Arafat. Maka, ketika terjadi pemungutan suara dalam Komite Sentral Fatah, usul Qorei lolos dengan mulus. Fatah memberinya wewenang membentuk 12 kementerian. Kabinet darurat yang ramping dan efisien diperlukan Qorei untuk menghadapi "sumbu pendek" hubungan Israel-Palestina, yang bisa meledak sewaktu-waktu. Tiga pekan silam, ketegangan Israel-Palestina mencapai titik didih. Dua bom bunuh diri meledak pada hari yang sama di Tel Aviv dan Yerusalem. Tragedi itu berbuntut pada ancaman Israel menyingkirkan Yasser Arafat dari Palestina. Tambahan pula, Amerika Serikat dan Israel amat kecewa karena Mahmoud Abbas—tokoh yang disenangi Israel dan Palestina—mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Palestina pada 6 Sep-tember silam. Abbas frustrasi karena dia bentrok dengan Arafat soal kontrol terhadap pasukan keamanan dan perundingan damai yang kian tak jelas juntrungannya. Nah, ketika Qorei menggantikan Abbas, dia tak ingin mengayuh kabinetnya dengan birokrasi yang gemuk—walau calon pelamar siap mengantre. Menurut koran Palestina Al-Ayyam, banyak tokoh Palestina yang mengincar kursi menteri dalam kabinet Qorei. Di antara calon anggota kabinet, ada 12 nama pendukung setia Arafat. Di antaranya Yasser Abed Rabbo. Di masa Mahmoud Abbas, Rabbo ditendang dari kursi menteri urusan kabinet. Dalam daftar Qorei, Rabbo bakal kembali ke kabinet. Dia diberi jatah kursi menteri penerangan. Begitu juga Saeb Erekat. Juru runding Palestina yang terpental pada masa pemerintahan Abbas itu diplot Qorei sebagai menteri perundingan. Lalu ada Mayor Jenderal Nasser Yussuf, pejabat keamanan senior yang dekat dengan Qorei dan Arafat. Dia calon menteri dalam negeri. Dengan jabatan ini, Yussuf bertanggung jawab terhadap pasukan keamanan Palestina, yang sebelumnya menjadi arena pertarungan antara Arafat dan Mahmoud Abbas. Tapi Nasser Yussuf diduga hanya memiliki kontrol simbolis terhadap pasukan keamanan Palestina. Sedangkan kontrol sebenarnya tetap di tangan Arafat. Qorei juga mencantumkan sejumlah nama dari generasi muda Palestina dan beberapa besar wajah baru—sembari mempertahankan beberapa wajah lama. Umpamanya Menteri Keuangan Salam Fayad dan Menteri Luar Negeri Nabil Shaath. Kedua nama yang banyak mendapat dukungan internasional ini akan tetap menjabat pos mereka di masa Abbas. Terpilihnya loyalis Arafat dalam kabinet Qorei menun-jukkan pengaruh Arafat belum surut. Kelompok Hamas dan Jihad Islam yang dicap sebagai kelompok radikal memang menolak bergabung dalam pemerintahan Qorei. Belum ada komentar resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel soal komposisi kabinet Qorei. Tapi Ariel Sharon sudah gusar karena kabinet Qorei masih mencerminkan dominasi Arafat. Maka Sharon mengulangi ancamannya untuk mengenyahkan Arafat dari Tepi Barat. "Pedang mengalungi Arafat dan inilah yang paling baik," ujar Sharon. Bagaimanapun, apa yang terjadi di Timur Tengah pekan lalu tampaknya kian menjauhkan bendera perdamaian dari tonggaknya: di Israel, kabinet Sharon sedang berancang-ancang melanjutkan pembangunan tembok pemisah. Di Palestina, Ahmad Qorei bergegas membentuk kabinet yang dipandang tetap mencerminkan dominasi Arafat—dan menimbulkan amarah pemerintah Israel. Raihul Fadjri (Washington Post, AP, AFP, New York Times)