Siapa Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan Baru

Perbesar

Muhammad Shahbaz Sharif. REUTERS/Akhtar Soomro

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Shehbaz Sharif terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pengganti Imran Khan.
Krisis ekonomi membuat Sri Lanka tak dapat membayar utang luar negerinya.
Pemerintah merobohkan puluhan rumah kaum muslim di Madhya Pradesh.

Pakistan

Kembalinya Dinasti Sharif

SHEHBAZ Sharif, pemimpin partai oposisi Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan yang baru menggantikan Imran Khan, yang terjungkal melalui mosi tak percaya di parlemen, Senin, 11 April lalu. Dalam pidato pertamanya, Shehbaz mengumumkan rencana kenaikan gaji, pensiun, dan upah minimum. Dia juga akan mendorong proyek besar Koridor Ekonomi Pakistan-Cina dan menjalin kembali hubungan dengan para mitra dan sekutu negeri itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kita ingin hubungan baik dengan India, tapi tak mungkin ada kedamaian yang berkelanjutan jika isu Kashmir tidak dipecahkan," tutur Shehbaz, sebagaimana dikutip Al Jazeera. Kashmir adalah wilayah di perbatasan India dan Pakistan yang sudah lama menjadi sengketa kedua negara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Shehbaz Sharif adalah adik Nawaz Sharif, politikus yang tiga kali menjadi Perdana Menteri Pakistan. Politikus 70 tahun itu memimpin PML-N setelah Nawaz dipenjara dan dilarang berpolitik karena terbukti melakukan korupsi.

Sri Lanka

Terancam Gagal Bayar Utang

KRISIS ekonomi membuat Sri Lanka tak dapat membayar utang luar negerinya tahun ini. Bank sentralnya menyatakan bahwa pembayaran itu mustahil dilakukan karena pemerintah memakai cadangan devisa yang makin menipis untuk mengimpor kebutuhan esensial seperti bahan bakar. “Kami perlu berfokus pada impor penting dan tidak perlu khawatir ihwal pembayaran utang luar negeri,” kata Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, P. Nandalal Weerasinghe, seperti dikutip Reuters pada Selasa, 12 April lalu.

Antrian membeli gas selama krisis di Colombo, Sri Lanka, April 12, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Weerasinghe mengatakan penangguhan pembayaran dilakukan sampai pemerintah mencapai kesepakatan dengan kreditor dan dengan dukungan program pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Negara berpenduduk 22 juta orang itu punya utang luar negeri sekitar US$ 4 miliar yang jatuh tempo tahun ini, termasuk obligasi negara senilai US$ 1 miliar yang jatuh tempo pada Juli nanti.

Krisis ekonomi melanda negeri itu sejak masa pandemi Covid-19 dimulai. Kelangkaan pangan dan bahan bakar telah memicu demonstrasi besar di berbagai kota dalam sebulan terakhir. Rabu, 13 April lalu, para demonstran menolak tawaran Perdana Menteri Mahinda Rajapksa untuk berunding dan tetap menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan anggota keluarganya di pemerintahan untuk mundur.

India

Pemerintah Membuldoser Rumah Kaum Muslim

PEMERINTAH merobohkan puluhan rumah dan toko kaum muslim di Khargone, Negara Bagian Madhya Pradesh, India, setelah kekerasan komunal pecah di hari festival Hindu, Ram Navami, pada Ahad, 10 April lalu. Media sosial kemudian dibanjiri gambar-gambar buldoser kuning besar yang menghancurkan rumah dan keluarga yang menangis tak berdaya pada Senin, 11 April lalu.

Bentrokan pecah di Khargone ketika rombongan besar umat Hindu berpawai melintasi daerah yang didominasi kaum muslim tersebut sambil memainkan musik yang keras dan menyerukan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Di beberapa tempat terjadi baku lempar batu antara peserta pawai dan warga setempat. Polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Empat rumah dibakar dan sebuah kuil dirusak pada hari itu. Menurut BBC, banyak muslim menuduh polisi membiarkan massa Hindu menyerang mereka.

Menteri Utama Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, memerintahkan pembongkaran "rumah-rumah ilegal" dari kelompok yang dituduh melempar batu tersebut. "Jika muslim melakukan serangan seperti itu, mereka seharusnya tidak mengharapkan keadilan," ucap Menteri Dalam Negeri Madhya Pradesh, Narottam Mishra, kepada NDTV. Madhya Pradesh dikuasai Partai Bharatiya Janata, partai penguasa pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berhaluan Hindu nasionalis dan dituduh lebih memihak kaum Hindu.