Ketika Populisme Narendra Modi di India Mulai Pudar

Koalisi BJP dengan partai-partai kecil itu berpengaruh dalam pembentukan kabinet Modi. Kabinetnya kali ini tergolong besar. Ada 72 menteri di sana, yang 61 di antaranya berasal dari BJP. Partai Telugu Desam dan Janata Dal masing-masing kebagian dua posisi menteri. Adapun tujuh partai lain masing-masing mendapat satu kursi menteri.

Ajay Gudavarthy, guru besar madya di Pusat Studi Politik Jawaharlal Nehru University, New Delhi, menilai raihan suara BJP tahun ini turun karena mereka bertarung tanpa agenda apa pun. “Modi juga tidak lagi berbicara tentang capaiannya dalam 10 tahun terakhir dan anehnya juga tidak menawarkan program yang nyata untuk lima tahun ke depan bila dia berkuasa,” tuturnya kepada Tempo, Kamis, 13 Juni 2024. “Ini pemilu tanpa agenda kreatif.”

Sebelum pemilu, Modi memang tampak terlalu ambisius dan yakin. Dia mengkampanyekan “Ab ki baar 400 paar” (Kali ini melewati 400 kursi). Nyatanya, partainya malah kehilangan banyak kursi.

Gudavarthy menyatakan salah satu alasan orang tidak mendukung seruan itu adalah Modi hanya memobilisasi suara pemilih dengan isu budaya dan mengobarkan Hindutva, paham nasionalisme Hindu yang akan menghegemoni India. Dalam kampanye, Modi juga terus mengangkat narasi anti-Islam, meskipun tidak sampai memicu kekerasan fisik.

Menurut Gudavarthy, umat Hindu di India pada umumnya memang merasa takut terhadap kaum muslim, mengingat berbagai kasus serangan teror dari kelompok Islam ekstrem seperti Al-Qaidah dan Taliban.

“Dia juga berbicara tentang kuil yang ia bangun dan hal-hal yang orang-orang lihat sebagai absurd. Masyarakat tidak menanggapi Modi untuk agenda semacam itu,” ujar Gudavarthy.

Pada Januari 2024, Modi meresmikan Kuil Rama di Ayodhya, Uttar Pradesh. Kuil itu didedikasikan untuk Dewa Rama, salah satu dewa terpenting Hindu. Kuil tersebut kontroversial karena dibangun di bekas lokasi Masjid Babri, yang berdiri sejak 1528. Penghancuran masjid itu pada 1992 dipicu kampanye BJP dan Vishwa Hindu Parishad, organisasi penyokong nasionalisme Hindu, yang menganggap masjid tersebut dibangun di tempat kelahiran Dewa Rama. Penghancuran itu memicu kekerasan komunal antara kaum Hindu dan muslim yang menyebabkan sekitar 2.000 orang tewas di Bombay dan memicu kerusuhan di berbagai daerah.

Peresmian Kuil Rama diharapkan mendongkrak perolehan suara BJP. “Nyatanya, Modi tidak mendapat kursi maksimum kali ini. Mereka bahkan kekurangan kursi. Isu kuil tidak bergema di kalangan masyarakat bawah,” ucap Gudavarthy. “Masyarakat kembali ke isu dasar seperti kesejahteraan, tenaga kerja, Dalit, dan hal-hal semacam itu.” Dalit adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan kasta terendah di India.

Dukungan kepada Modi juga menurun di Varanasi, daerah pemilihan Lok Sabha di Uttar Pradesh. Pada pemilu 2019, Modi terpilih sebagai anggota parlemen dari daerah ini dengan dukungan hampir 70 persen suara. Namun pada pemilu tahun ini, meski masih menang, dia mendapatkan kurang dari 55 persen suara, nyaris dikalahkan oleh Ajay Rai dari Partai Kongres yang beroleh hampir 41 persen suara.

“Jadi Modi kehilangan 20 persen suara, yang artinya kaum Dalit dan kebanyakan kaum miskin tidak memilih dia. Mereka telah menjauhi BJP,” kata Gudavarthy. Hal ini, Gudavarthy menambahkan, menunjukkan agenda neoliberalisme Modi untuk meningkatkan perekonomian tapi berdampak pada ketimpangan telah menjadi bumerang baginya.

“Sangat sulit bagi BJP kini untuk mempertahankan dukungan dari kelompok ini dengan kebijakan kesejahteraan dasar seperti bagi-bagi beras 5 kilogram. Kebijakan semacam ini tak lagi ampuh untuk mereka,” ujar Gudavarthy.

Banyak analis politik yang menilai koalisi BJP dengan partai-partai kecil akan mempengaruhi kebijakan Modi mendatang. Namun Gudavarthy memandang hal itu tak akan berpengaruh. “Saya pikir tidak akan ada perubahan besar karena masalah pada partai yang bergabung dengan Modi adalah bahwa mereka tidak punya ideologi tertentu. Mereka tidak punya komitmen tertentu. Seperti Modi, mereka tak punya agenda,” kata penulis buku India After Modi: Populism and the Right ini.

Gudavarthy mengkritik politikus dan partai politik India yang umumnya tak punya ideologi dan agenda yang jelas untuk memajukan India. Misalnya, dia menerangkan, mereka hanya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat kebanyakan hanya untuk mendapat dukungan agar bisa duduk di parlemen. “Mereka tidak benar-benar berkomitmen pada pandangan dunia mengenai ekonomi-politik yang egalitarian.”

Di antara para tokoh politik, menurut Gudavarthy, hanya Rahul Gandhi dari Partai Kongres yang punya agenda alternatif keadilan sosial, seperti kesetaraan bagi perempuan, kesempatan bagi pelajar, dan upaya mengatasi pengangguran. Masalahnya, hanya Gandhi di partai itu yang punya visi demikian. Anggota partai lain masih berpegang pada agenda neoliberal atau keterwakilan terbatas dalam hal kasta karena kebanyakan dari mereka berasal dari kasta tinggi Hindu dan berlatar kaum elite.

Rahul Gandhi, memberikan keterangan pers terkait pemiulu India di markas besar Partai Kongres di New Delhi, India, 6 Juni 2024. Reuters/Priyanshu Singh

Menurut Gudavarthy, jumlah kursi Kongres kini naik, dari 52 pada 2019 menjadi 99, berkat kampanye Gandhi. “Mereka menang dalam pemilu karena agendanya, karena kampanyenya, karena komitmen demokrasi sosialnya. Masalahnya, tidak banyak orang di partai yang bersamanya,” tuturnya.

Kemenangan Kongres menunjukkan Gandhi menemukan legitimasi baru. “Orang-orang sekarang menimbang dia lebih serius daripada sebelumnya. Posisinya di partai menguat. Sekarang ada dorongan besar untuk memilihnya sebagai pemimpin oposisi, dengan dukungan dari semua partai oposisi,” kata Gudavarthy.

“Jika perkembangan ini berlanjut, pertanyaannya adalah—kita harus menunggu dan melihat—akankah Gandhi dapat membawa semua anggota partainya bersama dia menuju transformasi yang radikal,” ujarnya.