Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Swiss dan Cina diam-diam membuat perjanjian yang memberi akses informasi tentang pencari suaka warga Cina ke Eropa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perjanjian yang dibuat tahun 2015 diungkap oleh media Swiss NZZ am Sonntag menimbulkan protes dan tuntutan menarik perjanjian itu karena tidak pernah dibahas di parlemen Swiss dan dibuka kepada masyarakat Swiss.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perjanjian itu dinilai dapat digunakan untuk mengusir warga Tibet, Uighur, dan etnis minoritas lainnya yang mencari suaka karena mengalami penganiayaan di negaranya.
Dilansir dari Radio Free Asia, Nicolas Walder, anggota parlemen Swiss mengaku terkejut tentang perjanjian itu karena tidak pernah diajukan untuk diskusi di masyarakat sipil atau parlemen Swiss.
“Saya secara pribadi sangat menentang perjanjian itu, karena hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan orang-orang yang mencari suaka atau mencari perlindungan di Swiss, bahkan jika pemerintah memberi kami jaminan bahwa informasi tentang orang Tibet dan Uyghur tidak akan dibagikan dengan pemerintah Cina Tengah, “kata Walder.
“Anda tahu, anda memiliki banyak aktivis politik yang membela Hak Asasi Manusia, dan membela lingkungan. Mereka mungkin bukan bagian dari minoritas, tetapi mereka tetap membutuhkan perlindungan. Kami akan meminta pemerintah untuk tidak menandatangani perpanjangan perjanjian itu."
Lucas Rieder, juru bicara Sekretariat Negara untuk Migrasi (SEM) Swiss, memberi tahu RFA (Radio Free Asia), bahwa pihak berwenang Swiss mencermati klaim yang dibuat oleh warga negara Cina yang mencari suaka di negara tersebut. Dan bahwa peran yang diminta pejabat Cina ke negara tersebut untuk diselidiki, hanya agar mengkonfirmasi identitas mereka.
“Pihak berwenang Swiss dengan cermat memeriksa setiap permohonan suaka secara individual. Jika ada tanda penganiayaan terdeteksi atau dicurigai, pencari suaka tidak akan dikembalikan ke negara asalnya. Perlindungan hak-hak individu yang bersangkutan adalah yang paling penting bagi otoritas Swiss," kata Lucas Rieder, juru bicara Sekretariat Negara untuk Migrasi (SEM) Swiss.
Menurut SEM, perjanjian antara Swiss dan Cina sejauh ini hanya diterapkan sekali, yang mengarah pada deportasi 13 orang, termasuk 4 orang pencari suaka setelah delegasi Cina mengunjungi negara itu untuk mengidentifikasi mereka pada tahun 2016.
Fabian Molina, anggota parlemen Swiss dari Partai Sosial Demokrat, dan pendukung lama Tibet telah berjanji untuk menyelidiki masalah ini dalam beberapa hari mendatang.
“Kami berharap bahwa pemerintah Swiss tidak akan terpengaruh oleh agenda ekspansionis Partai Komunis Cina yang luas, tidak hanya untuk kepentingan orang Tibet, tetapi juga untuk rakyat Swiss sendiri," ujarnya.
Swiss adalah rumah bagi lebih dari 100 ribu pengungsi dan juga menjadi kantor bagi beberapa organ PBB di bidang hak asasi manusia.
RADIO FREE ASIA | FARID NURHAKIM
Sumber:
https://www.rfa.org/english/news/tibet/agreement-08272020194934.html
Foto 
