KEKHAWATIRAN penduduk Hong Kong menjadi kenyataan. Beijing akhirnya bicara tentang penempatan pasukannya di Hong Kong, setelah RRC memperoleh kembali kedaulatannya di pulau itu tahun 1997 kelak. "Bagaimana Hong Kong bisa disebut wilayah Cina, bila kita tidak punya hak untuk menempatkan tentara di sana?" kata Dcng Xiaoping, orang kuat Cina, di muka sidang para wakil Kongres Rakyat Nasional (NPC), di Beijing pekan silam . Padahal, baru lima hari sebelumnya, Geng Biao, wakil sekjen NPC, menyatakan bahwa keamanan wilayah Hong Kong sepenuhnya tanggung jawab penduduk setempat. Tentara Cina, katanya, tak akan ditempatkan di sana. Hal yang sama juga pernah dikemukakan oleh Huang Hua, bekas menlu Cina. "Pernyataan Biao dan Hua bukan pendapat Komite Sentral," kata Deng, yang juga menjadi ketua Komisi Militer Partai. Pertentangan pcndapat Deng di satu pihak dengan Biao dan Hua di pihak lain menandakan adanya hal yang tidak beres di pucuk pimpinan Partai Komunis Cina, khususnya dalam masalah Hong Kong. Penduduk Hong Kong terpukul sekali oleh pernyataan Deng. Mereka sejak dulu meminta jaminan Cina untuk tidak menempatkan pasukannya di bekas koloni Inggris itu nanti setelah pengambilalihan kekuasaan tahun 1997. Suara keras dari Beijing itu telah mengendurkan kegiatan ekonomi dan mengakibatkan lesunya pasar modal di pusat keuangan ketiga terkuat di dunia itu. Ketidakserasian pendapat antara para pemimpin Cina juga mempertebal rasa tak pcrcaya penduduk Hong Kong. Mereka mulai menyangsikan janji Deng Xiaoping, yang semula memastlkan bahwa Hong Kong akan menjadi wilayah istimewa dengan hak otonomi penuh dan tetap dibolehkan menganut sistem kapitalis. Sementara penduduk Hong Kong resah, sejumlah penduduk Cina justru sedang bersukacita menikmati keindahan kota yang pernah dijuluki "neraka kapitalis" ini. Pemerintah Beijing, untuk pertama kalinya, sejak akhir tahun lalu membebaskan masyarakat Cina berpesiar ke Hong Kong. Sebelumnya, hanya para diplomat, perwakilan perdagangan, dan delegasi resmi yang diizinkan bepergian ke luar negeri. Perubahan kebijaksanaan ini diduga dalam rangka usaha pemerintah Cina memperoleh lebih banyak devisa. Untuk itu, dibentuk badan-badan penyelenggara tur pemerintah. Pembayaran harus dengan dolar Hong Kong, mata uang yang dijual di Cina. Karenanya, para calon turis meminta bantuan keuangan dari keluarga dan rekan mereka di Hong Kong. "Kami butuh uang tunai," kata Wong Tak, manajer Perusahaan Pariwisata Guangdong. "Bisnis kami seperti perusahaan pariwisata lainnya di dunia," kata pria yang mengurus tur delapan hari dengan biaya US$ 250 per orang. Memang kebanyakan turis Cina berasal dari provinsi Guangdong, yang letaknya berbatasan dengan Hong Eong. Mereka terdiri dari para petani, ibu rumah tangga dan juga kader Partai Komunis Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini