Tersandung Skandal Libya

SNC-Lavalin Group Inc, perusahaan Kanada yang berbasis di Montreal, Quebec, sebenarnya mulai menghadapi kasus hukum pada 2015. Perusahaan pengadaan dan konstruksi yang memiliki lebih dari 50 ribu karyawan di seluruh dunia dan beroperasi di lebih dari 160 negara ini diduga curang dan menyuap untuk mendapatkan proyek di Libya pada 2001-2011.

Meski sudah cukup lama ditangani, kasus itu mencuat kembali ke permukaan sejak Februari lalu. Pemicunya adalah berita media asal Kanada, The Globe and Mail, edisi 7 Februari, yang menyebutkan adanya tekanan dari kantor Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kepada Menteri Hukum yang juga Jaksa Agung, Jody Wilson-Raybould, dalam menangani kasus SNC-Lavalin.

Kasus yang semula murni hukum itu pun dengan cepat menjadi masalah politik. Sehari setelah berita itu keluar, Wilson-Raybould mundur dari Menteri Urusan Veteran, posisi barunya sejak Januari lalu. Sepekan kemudian, penasihat senior Perdana Menteri, Gerald Butts, mundur. Butts membantah kabar bahwa pejabat Kantor Perdana Menteri mempengaruhi kasus ini.

Perkembangan ini mendorong anggota Parlemen Kanada membentuk Komite Hukum SNC-Lavalin, yang diumumkan pada pekan berikutnya. Wilson-Raybould, saat diperiksa Komite pada Rabu, 27 Februari lalu, mengungkap adanya sebelas pejabat di lingkungan Perdana Menteri yang berusaha mempengaruhi keputusannya.

Empat jam setelah pengakuan itu, Andrew Scheer, pemimpin oposisi dari Partai Konservatif, meminta Trudeau mundur. Ia juga mendesak kepolisian federal Kanada (Royal Canadian Mounted Police/RCMP) membuka kasus pidana upaya menghalangi penyelidikan oleh Trudeau. “Orang-orang Kanada yang diberi kepercayaan untuk melindungi integritas bangsa kita malah hanya melindungi diri sendiri,” kata Scheer.

Reaksi pemerintah dalam menangani kasus ini juga menimbulkan ketidakpuasan. Jane Philpott, Presiden Dewan Keuangan, mundur pada Senin, 4 Maret lalu, sebagai solidaritas bagi Wilson-Raybould. “Saya kehilangan kepercayaan terhadap cara pemerintah menangani masalah ini,” tulisnya dalam surat pengunduran dirinya.

Kantor berita Associated Press menyebut kasus ini sebagai skandal “tanpa uang, tanpa seks, dan tidak ada sesuatu yang ilegal”. Namun sejumlah media memprediksi Partai Liberal akan terpengaruh dalam pemilihan umum yang sudah di depan mata. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 59 persen orang Kanada percaya krisis ini akan berdampak pada nasib Trudeau pada pemilihan Oktober nanti.

Kasus yang menyeret Trudeau ini bermula pada Februari 2015, ketika otoritas keamanan Kanada mendakwa SNC-Lavalin menyuap pejabat di Libya sebesar Can$ 47,7 juta untuk memenangi kontrak di sana. Perusahaan ini juga dituding mengakali pemerintah Libya sekitar Can$ 129,8 juta.

Itu bukan satu-satunya kasus yang dihadapi SNC-Lavalin, yang berujung pada hengkangnya CEO perusahaan, Pierre -Duhaime, dan beberapa eksekutif senior lain. Dakwaan dalam proyek di Libya itu berpusat pada sepak terjang mantan Wakil Presiden Eksekutif SNC, Riadh Ben Aissa, yang kemudian membuat perjanjian pembelaan saat disidang di Swiss dan diekstradisi ke Kanada.

Ben Aissa secara resmi dihukum karena suap, korupsi, dan pencucian uang terkait dengan proyek SNC di Libya. RCMP, yang bekerja sama dengan kepolisian Swiss, menuduh Ben Aissa menyalurkan sekitar Can$ 160 juta uang korupsi dari SNC ke Saadi Qadhafi—putra diktator Libya, Muammar Qadhafi—dan pejabat lain sebagai imbalan atas kontrak bernilai miliaran dolar. Proyek SNC di Libya antara lain pembangunan bandar udara di Benghazi, proyek irigasi terbesar di dunia, dan penjara senilai Can$ 275 juta di luar Tripoli.

Kasus ini ditangani aparat penegak hukum saat Trudeau masih di Parlemen. Pria kelahiran Ottawa, 25 Desember 1971, itu menang dalam pemilihan federal 2008 mewakili Papineau. Ia memimpin Partai Liberal sejak April 2013 dan membawa partainya menuju kemenangan dalam pemilihan federal 2015. Kemenangan itu membuatnya mengikuti jejak sang ayah menjadi perdana menteri pada 4 November 2015. Ayah Trudeau adalah Pierre Trudeau, Perdana Menteri Kanada pada 1968-1984.

Trudeau menjadikan Jody Wilson--Raybould sebagai Menteri Hukum dan Jaksa Agung dalam pemerintahnya. Otomatis kasus SNC-Lavalin menjadi tanggung jawab Wilson-Raybould. Saat sang Jaksa Agung menangani kasus inilah ada upaya orang-orang di sekitar Trudeau mempengaruhi cara penyelesaiannya. Dalam kesaksian di Parlemen, Wilson-Raybould mengatakan ada 10 pertemuan, 10 percakapan, dan serangkaian surat elektronik mengenai kasus itu dengan pejabat senior pemerintah.

Wilson-Raybould mengakui lumrah perdana menteri dan orang lain menyampaikan kekhawatiran tentang dampak kasus hukum tersebut terhadap perusahaan dan lapangan kerja. Tapi, dia menambahkan, tidak seharusnya pejabat tinggi mendesaknya selama lebih dari empat bulan. “Ada upaya bersama dan berkelanjutan untuk secara politis mempengaruhi peran saya sebagai Jaksa Agung,” katanya.

Wilson-Raybould juga menyinggung sebuah pertemuan pada September 2018 dengan Trudeau. Dia menilai saat itu pemimpin Partai Liberal tersebut meningkatkan efek potensial dari penuntutan yang berkelanjutan pada pemilihan di Quebec dan potensinya mempengaruhi politikus federal dari provinsi tersebut.

“Saya sangat terkejut,” tutur Wilson--Raybould, mengenang peristiwa itu. Ia lantas bertanya kepada Trudeau, “Apakah Anda secara politis mengganggu peran saya, keputusan saya sebagai Jaksa Agung? Saya sangat menyarankan tidak melakukannya.” Trudeau kaget mendengar pertanyaan itu dan lantas mengatakan, “Tidak, tidak, tidak. Kita hanya perlu menemukan solusi.”

Selain Wilson-Raybould, penasihat senior Trudeau, Gerald Butts, dipanggil Komite Hukum pada Rabu, 6 Maret lalu. Menurut Butts, diskusi dan komunikasi dengan Wilson-Raybould itu bertujuan mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang akan terjadi pada ribuan pekerja Kanada jika perusahaan tersebut dihukum. “Kami berkewajiban mempertimbangkan secara mendalam opsi yang diizinkan undang-undang.”

Pemerintah Kanada di bawah Trudeau- pada 2018 mengamendemen hukum pidana untuk membuat perjanjian remediasi, yang juga dikenal sebagai perjanjian penuntutan yang ditangguhkan. Menurut media Kanada, CBC, SNC-Lavalin telah melobi pemerintah untuk memperkenalkan ketentuan hukum baru tersebut. Hasil amendemen ini memungkinkan perusahaan yang dituduh melakukan pelanggaran ekonomi tertentu, seperti penyuapan, penipuan, dan korupsi, dibebaskan dari tuntutan pidana.

Dengan ketentuan baru itu, perusahaan bisa mengakui kesalahan dan membayar denda. Salah satu alasan amendemen itu adalah “mengurangi konsekuensi negatif kesalahan bagi orang yang tidak terlibat dalam kesalahan”. Perusahaan cenderung tidak ingin dipidana karena hal itu akan membuatnya tak bisa mengikuti tender dalam kurun satu dekade di Kanada. Namun Butts membantah kabar bahwa stafnya menekan dan hanya menasihatinya agar mencari pendapat hukum independen tentang cara menerapkan ketentuan baru itu.

Justin Trudeau, dalam konferensi pers pada Kamis, 7 Maret lalu, berbicara tentang pertemuannya dengan Wilson-Raybould pada 17 September 2018. “Selama pertemuan itu saya mengangkat soal SNC-Lavalin. Saya menegaskan kembali bahwa keputusan ada di tangan Jaksa Agung,” ucap Trudeau.

Pembicaraan dengan Trudeau itu tak mengubah sikap Wilson-Raybould. Kasus SNC-Lavalin itu tetap dibawa ke pengadilan.

Beberapa bulan kemudian, Trudeau merotasi menteri kabinet. Wilson-Raybould digeser menjadi Menteri Urusan Veteran. Ia digantikan David Lametti, mantan profesor hukum di McGill University.

ABDUL MANAN (NEW YORK TIMES, THE GLOBE AND MAIL, REUTERS, CBC KANADA