Undang-Undang Keamanan Hong Kong tanpa Uang Jaminan

Perbesar

Para demonstran pro-demokrasi ikut dalam aksi protes makan siang menentang Undang-undang Keamanan Nasional, di pusat belanja di Hong Kong, kemarin. REUTERS / Joyce Zhou

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Undang-Undang Keamanan Hong Kong tanpa Uang Jaminan
Undang-Undang Keamanan Hong Kong tanpa Uang Jaminan
Undang-Undang Keamanan Hong Kong tanpa Uang Jaminan

HONG KONG – Pengadilan Hong Kong menolak uang jaminan yang diajukan Tong Ying-kit. Hakim pengadilan memerintahkan tersangka pertama yang dituduh menghasut separatisme dan terorisme di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional itu tetap ditahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua majelis hakim, So Wai-tak, merujuk pada Pasal 42 undang-undang baru yang disahkan parlemen Cina pada bulan lalu itu. “Jaminan tidak akan diberikan jika hakim memiliki alasan yang cukup dan percaya bahwa terdakwa akan terus membahayakan keamanan nasional,” ujar hakim So Wai-tak dalam persidangan, kemarin. Walhasil, sidang perkara itu ditunda hingga 6 Oktober mendatang dan Tong tetap ditahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tong Ying-kit, 23 tahun, ditangkap dan diadili atas tuduhan mendorong upaya pemisahan diri Hong Kong dan terorisme terkait dengan aksi demo pada 1 Juli lalu. Pada hari itu, Hong Kong mulai memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang disahkan parlemen Cina pada Juni lalu.

Tong Ying ditangkap setelah beredar tayangan video yang diunggah secara online. Dia mengendarai sepeda motor sambil menyerukan pembebasan Hong Kong dengan membawa slogan protes “Bebaskan Hong Kong, waktunya revolusi”. Otoritas Kota Hong Kong menyatakan bahwa slogan protes tersebut berkonotasi separatisme atau subversi di bawah undang-undang baru.

Pengadilan mendakwa Tong pada Jumat lalu. Namun dia tidak dapat hadir karena dirawat di rumah sakit akibat cedera yang dia derita dalam insiden tersebut. Tong muncul di pengadilan dalam persidangan kemarin dengan duduk di kursi roda.

Persidangan menyatakan bahwa Tong menghasut orang lain di Distrik Wan Chai, dekat Hennessy Road. Dia diduga mengatur, merencanakan, melakukan, atau berpartisipasi dalam aksi demo dengan maksud memisahkan Kota Hong Kong dari daratan Cina. Adapun untuk tuduhan terorisme, Tong disebut-sebut bermaksud menggunakan kekerasan serius atau melakukan kegiatan berbahaya lainnya yang membahayakan keamanan publik.

South China Morning Post melaporkan bahwa dokumen pengadilan tidak menyebutkan tindakan spesifik atas pelanggaran tersebut. Kasus-kasus serius dalam sistem hukum Hong Kong biasanya melibatkan pengadilan oleh juri dan tidak memiliki hukuman minimum. Namun, di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional baru Beijing untuk Hong Kong, para terdakwa dapat diadili oleh panel tiga hakim dengan ancaman hukuman minimum hingga 10 tahun.

Otoritas Beijing dan Hong Kong berulang kali menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak akan mempengaruhi hak dan kebebasan yang menopang peran Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Beijing juga menyatakan undang-undang itu ditujukan kepada beberapa “pembuat onar”.

Meski begitu, para pegiat hak asasi dan pengkritik mengatakan undang-undang itu—yang menghukum kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara—ditujukan untuk menghancurkan perbedaan pendapat. Selain itu, undang-undang tersebut disebutkan mengancam demokrasi dalam jangka panjang.

Kalangan muda di Hong Kong tampaknya terus menyuarakan penolakan terhadap undang-undang itu. Paul Lam, 36 tahun, turut bergabung dalam pawai tahunan pada 1 Juli lalu, yang dilakukan untuk memperingati 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina. Lam punya pilihan: menghadapi ancaman atau kemungkinan ditangkap saat pawai.

Bersama puluhan ribu orang lainnya, Lam memilih turun ke jalan. “Meskipun kami sedang dibungkam, saya masih perlu melakukan sedikit hal untuk menyuarakan kediktatoran ini,” ujar Lam, seorang desainer audio-visual, kepada Al Jazeera. “Generasi orang tua saya sudah menjauhi politik. Orang-orang di generasi saya tidak mampu melakukan itu lagi.”

Demikian pula dengan Lester Shum, 27 tahun, warga Hong Kong kelahiran New York, Amerika. Shum melepaskan kewarganegaraan Amerika-nya untuk bersaing dalam pemilihan pendahuluan dewan legislatif mendatang. Konstitusi kota membatasi jumlah warga negara asing yang masuk sebagai anggota dewan legislatif.

“Meskipun saya bisa pergi ke negara bebas, kebebasan yang saya nikmati di sana tidak akan seperti yang saya inginkan,” kata dia. “Hal yang saya inginkan adalah memperjuangkan kebebasan di rumah saya, yaitu Hong Kong.”

REUTERS | SOUTH CHINA MORNING POST | AL JAZEERA | SUKMA LOPPIES