Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kelegaan datang dari warga Korea Selatan yang berkumpul di luar Majelis Nasional pada Rabu 4 Desember 2024, setelah anggota parlemen mengakhiri darurat militer tiga jam yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol dalam rapat pleno darurat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir Korea JoongAng Daily, helikopter mundur dari gedung Majelis Nasional satu per satu, sementara polisi berdiri di depan gerbang, dipenuhi ratusan warga Korea Selatan yang memprotes keputusan presiden yang “luar biasa”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini salah, ini sangat salah,” kata seorang wanita dari Goyang, Gyeonggi, yang “lari dari rumah ke Majelis Nasional segera setelah mendengar berita darurat militer” bersama suaminya.
"Bagaimana dia bisa mengumumkan darurat militer di zaman sekarang ini?" katanya. "Suamiku meneleponku untuk menonton berita dan memberitahuku bahwa Presiden Yoon Suk Yeol telah mengumumkan darurat militer. Aku pikir sedang bermimpi."
Pasangan itu termasuk di antara ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar Majelis Nasional yang berusaha meminta polisi membuka gerbang sejak pukul 22:22 pada Selasa waktu setempat. Ini usai Presiden Yoon mengumumkan darurat militer "untuk melindungi Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara."
Majelis Nasional mengadakan sidang pleno dan mengeluarkan resolusi yang meminta pencabutan darurat militer pada Rabu pagi, namun massa menolak untuk pulang.
Orang-orang meneriakkan, "Tangkap Yoon Suk Yeol, tangkap Yoon Suk Yeol" di satu sisi, sementara beberapa orang mencoba memanjat tembok menuju halaman kompleks parlemen.
“Saya sangat marah sehingga saya harus keluar,” kata Kim, seorang pria berusia 50-an, yang dihentikan oleh seorang petugas polisi setelah mencoba untuk memanjat. “Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan negara,” ujarnya.
Staf Majelis Nasional juga disiagakan.
“Kami tidak tahu tentang darurat militer tapi kami melihat banyak polisi mulai sekitar jam makan siang,” kata Kim, seorang staf di Majelis Nasional.
“Mereka bahkan tidak mengizinkan para pegawai parlemen masuk, bahkan ketika kami menunjukkan kartu identitas kami. Inilah alasan utama mengapa warga menyebutnya kediktatoran. Apakah darurat militer benar-benar masuk akal di era ini?”
Kantor kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan apa pun hingga pukul Rabu 1:40 pagi waktu setempat.
Namun, Yoon mengatakan pada Selasa malam bahwa partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen seperti dilansir CNA.
Dia bersumpah untuk memberantas “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu” dan mengatakan dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban konstitusi.
Yoon tidak menyebutkan ancaman spesifik apa pun dari Korea Utara yang mempunyai senjata nuklir, namun berfokus pada lawan-lawan politik dalam negerinya. Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.
Pengumumannya datang ketika partainya dan oposisi bertengkar mengenai anggaran.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, saya dengan ini mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato langsung yang disiarkan televisi kepada negara tersebut.
Presiden tidak memberikan rincian mengenai ancaman Korea Utara, namun Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.
“Dengan tidak memperhatikan penghidupan masyarakat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tambah Yoon.
“Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administrasi serta menjungkirbalikkan tatanan demokrasi liberal kita,” katanya.
Foto 
