Kepemimpinan Indonesia Akan Membuat Banyak Kemajuan

POLITIKUS Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mendirikan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) setelah militer Myanmar, Tatmadaw, di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta pada 1 Februari 2021. Duwa Lashi La diangkat sebagai Wakil Presiden NUG pada 16 April 2021 dan menjadi penjabat presiden setelah Presiden NUG Win Myint ditahan junta militer. Berikut ini petikan wawancara Presiden Myanmar dengan wartawan Tempo, Abdul Manan dan Daniel Ahmad, secara daring pada Jumat, 25 November lalu, dari lokasi yang tak disebutkan dengan alasan keamanan, tentang masa depan Myanmar, tentang Indonesia yang tahun depan memimpin ASEAN.

Bagaimana situasi terbaru di Myanmar?

Negara kami menghadapi situasi yang mengerikan karena junta militer Myanmar tidak menerima mandat demokrasi dan melawan kehendak rakyat. Sedari awal orang tidak menerima kudeta militer dan mereka melakukan protes damai. Alih-alih mendengarkan keinginan rakyat, junta malah memulai perang melawan rakyat di seluruh negeri. Militer membunuh 2.500 orang serta menangkap dan menahan 13 ribu orang. Militer memerangi orang-orang di seluruh negeri dan membakar rumah mereka. Baru-baru ini, di Negara Bagian Kachin, mereka melakukan serangan udara terhadap konser musik sehingga menewaskan 60 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Baru-baru ini terjadi serangan di Negara Bagian Rakhine yang menewaskan 12 orang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Mereka membakar 30 rumah di seluruh Myanmar tanpa alasan.

Bagaimana Anda melihat lima butir konsensus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi masalah Myanmar?

Kami percaya lima butir konsensus yang disepakati dan dikeluarkan pemimpin ASEAN adalah kesepakatan yang sangat masuk akal dan bisa diterapkan. Namun kami belum melihat ada kemajuan. Tapi, dalam konferensi tingkat tinggi pemimpin ASEAN terakhir, mereka menunjukkan sedikit kemajuan, seperti menetapkan batasan waktu dan tidak mengizinkan wakil militer di pertemuan tingkat rendah ASEAN. Namun militer mengabaikan perjanjian tersebut dan masih mengebom desa-desa dan membunuh warga sipil. Mereka tidak menghormati perjanjian tersebut dan, karena itu, kami perlu menekan militer agar menyetujuinya.

Apa bagian terlemah dari lima butir konsensus itu?

Soal dialog inklusif. Militer tidak bisa mengimplementasikan kesepakatan yang bersifat dialog inklusif karena mereka tidak menghormati dan tidak mau mematuhinya. Jika ada dialog inklusif, kita bisa menyelesaikan masalah. Kedua, komunitas ASEAN harus memahami bahwa militer ini selalu melakukan tarik-ulur, membuang-buang waktu, untuk mengalihkan perhatian orang. Kami tahu apa yang selalu mereka lakukan, bagaimana mereka mengulur waktu, dan menyebarkan kebohongan untuk memenangi permainan mereka.

Apakah gaya kepemimpinan Kamboja pada tahun ini berpengaruh?

Mungkin Kamboja percaya mereka akan mampu membujuk militer untuk mengikuti usulnya, tapi militer Myanmar sebenarnya menolak usul itu. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Kami percaya (kepada Indonesia) dan kami memiliki hubungan dengan Indonesia. Kami juga memiliki kesamaan nilai dan mereka (Indonesia) lebih bersimpati kepada rakyat (Myanmar). Kami percaya situasinya akan berubah dan (Indonesia) akan belajar dari Kamboja. Jika Indonesia bersimpati kepada rakyat dan menghormati keinginan rakyat Myanmar, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Dalam pertemuan 13 November lalu, Kamboja juga menerima usul untuk tidak mengundang Myanmar ke pertemuan tingkat menteri pertahanan. Cara Kamboja menangani masalah Myanmar juga banyak berkembang.

Pejabat Presiden Pemerintahan Persatuan Nasional Duwa Lashi La (tengah). (twitter.com/Acting President Duwa Lashi La)

Apa yang Anda harapkan dari kepemimpinan Indonesia?

Indonesia memiliki kesamaan nilai demokrasi dengan kami. Jika Indonesia berdiri bersama kami, rakyat Myanmar, berarti juga berdiri di sisi demokrasi. Ini mungkin karena kita memiliki pengalaman yang sama: berada di bawah kediktatoran dalam waktu yang lama. Kami yakin kepemimpinan Indonesia akan membuat banyak kemajuan.

Yang hendak kami minta adalah, pertama, Indonesia mendukung pengungsi internal. Militer telah menghancurkan seluruh negeri. Banyak pengungsi yang membutuhkan dukungan. Kedua, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara tetangga seperti Thailand untuk bantuan lintas batas.

Ketiga, militer telah memberi gangguan total selama berkuasa. Mereka tidak peduli penderitaan orang yang tak memiliki makanan atau tempat tinggal. Kita harus menghentikan kebrutalan ini. Pada saat yang sama, kami membutuhkan bantuan untuk menolong rakyat. Orang-orang Myanmar diabaikan haknya dalam mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh negeri. Indonesia juga dapat mengorganisasi masyarakat sipil Indonesia dan Myanmar. Selain memberikan tekanan politik, Indonesia perlu memberikan tekanan ekonomi. Selama militer Myanmar memiliki sumber daya keuangan, itu akan mereka gunakan untuk menekan rakyat, membunuh rakyat. Mereka perlu terlibat dengan NUG, NUCC (The National Unity Consultative Council), CRPH (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw), serta kelompok sipil dan etnis lain untuk memberikan apa yang mereka perlukan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas, pelatihan teknis. Jika dapat mengorganisasi dukungan semacam ini, itu akan sangat membantu.

Sejauh mana PBB perlu terlibat?

Kami telah terlibat dengan PBB, tapi mereka juga memiliki batasan. Ada beberapa negara dengan hak veto yang menghalangi proposal kami. Karena itu, ASEAN harus menjadi agen untuk menyelesaikan masalah ini. ASEAN adalah organisasi yang paling bertanggung jawab karena Myanmar berada di kawasan ASEAN. Jika ASEAN bisa mendorong isu krisis Myanmar di PBB, itu akan lebih membantu.

Ada yang mengusulkan Myanmar dikeluarkan dari ASEAN...

Negara-negara ASEAN mencintai Myanmar dan menganggapnya sebagai anggota keluarga. Saya pikir bukan ide bagus untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN. Alih-alih mengusir Myanmar, mereka bisa mengecualikan junta militer. Jika mereka mengucilkan junta, mereka harus mulai terlibat secara formal dengan NUG sebagai perwakilan pemerintah yang sah.

Strategi perjuangan apa yang dipakai NUG?

Dari awal revolusi, kami menggunakan dua strategi. Pertama, mendapatkan legitimasi internasional sebagai pemerintah rakyat Myanmar. Kedua, menggunakan tekanan militer terhadap junta untuk menguras kekuatan militernya. Kami memiliki banyak sumber daya manusia. Mudah bagi kami untuk merekrut tentara. Satu-satunya masalah adalah kami tidak memiliki cukup senjata dan peralatan militer. Kami tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk persiapan dan logistik. Jika kami bisa menyediakan senjata yang cukup, tidak sampai tiga-empat bulan kami bisa mengalahkan mereka. Kami memiliki lebih dari 100 ribu tentara siap tempur. Yang kami butuhkan adalah kekuatan finansial dan senjata.

Konsep negara seperti apa yang disiapkan NUG?

Kami sudah bersepakat untuk membangun negara masa depan yang lebih demokratis. Setelah pemerintahan sementara ini, akan ada pemerintahan transisi. Di bawah pemerintahan transisi itu semua pemangku kepentingan, setiap etnis minoritas, akan bersatu.

Apa peran militer di masa mendatang?

Ada prosedur internasional yang bisa kami kita ikuti, seperti reformasi sektor keamanan. Mereka akan diikutsertakan dalam proses tersebut. Yang terpenting, militer harus berada di bawah kepemimpinan sipil. Kami harus mereformasi militer Myanmar.