Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terus menjadi sorotan publik setelah sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam pidatonya, ia menuduh oposisi melakukan kegiatan anti-negara yang merencanakan pemberontakan.
“Status darurat militer bertujuan untuk memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan kebebasan konstitusional,” kata Yoon dalam pidatonya pada Selasa, 3 Desember 2024, dikutip dari Yonhap News.
Keputusan ini diambil setelah Partai Demokrat sebagai oposisi mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang diperkecil ke komite anggaran parlemen. Demokrat mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan kepala jaksa.
1. Lolos dari Pemakzulan
Dikutip dari Yonhap News, Yoon Suk Yeol lolos dari voting pemakzulan yang diajukan partai oposisi pada Sabtu, 7 Desember 2024. Partai Demokrat dan lima partai oposisi kecil lainnya mengajukan mosi pemakzulan karena deklarasi darurat militer Yoon melanggar konstitusi.
Mosi tersebut gagal memenuhi kuorum 200 suara, setelah tiga anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, anggota parlemen Ahn Cheol Soo, Kim Yea Ji dan Kim Sang Wook memboikot proses tersebut. Sebanyak 192 anggota parlemen oposisi memberikan suara mereka. Adapun usulan pemakzulan oleh oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara tambahan dari PPP.
2. Permohonan Maaf
Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf karena menimbulkan kekhawatiran publik buntut darurat militer. "Saya dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang pasti sangat terkejut," kata Yoon beberapa jam menjelang mosi pemakzulan terhadap dirinya, pada Sabtu, 7 Desember 2024, dikutip dari Yonhap News.
Ia juga berjanji tidak melakukan upaya lain untuk memaksakan darurat militer kembali. “Saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait dengan deklarasi darurat militer ini,” katanya.
3. Mengundurkan Diri
Pimpinan Partai Kekuatan Rakyat Han Dong Hoon mengatakan Yoon tidak dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas resmi. Ia juga berjanji mengupayakan pengunduran diri presiden secara tertib menyusul mosi pemakzulan yang gagal.
“Partai Kekuatan Rakyat akan mendorong pengunduran diri presiden secara tertib untuk meminimalkan kekacauan. Yoon akan secara efektif dicopot dari tugasnya sampai dia mundur, dan perdana menteri akan mengurus urusan negara melalui konsultasi dengan partai,” katanya, Sabtu, 7 Desember 2024, dikutip dari Yonhap News.
4. Unjuk Rasa
Kerumunan massa unjuk rasa berkumpul di Seoul untuk menuntut pemakzulan Yoon Suk Yeol pada Sabtu, 7 Desember 2024. Demonstrasi ini buntut mosi pemakzulan Yoon Suk Yeol dibatalkan, karena kurangnya kuorum. Aksi berskala besar itu terjadi di Yeouido tempat Majelis Nasional, parlemen memberikan suara mosi pemakzulan terhadap Yoon.
"Makzulkan dia!" salah satu pengunjuk rasa berteriak, sementara yang lain menyalahkan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa atas hasil tersebut.
5. Permohonan Maaf Tidak Menutupi Pengkhianatan
Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf terkait deklarasinya hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulan dan berjanji tidak akan mengulanginya. "Permohonan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan," kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), salah satu payung serikat buruh terbesar di negara itu sambil menyerukan pemakzulan Yoon.
YONHAP NEWS
Sita Planasari turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Warga Korea Selatan Desak Presiden Yoon Suk Yeol Mundur
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Foto 
