Dwifungsi TNI Pemerintahan Prabowo

Perbesar

Personel TNI dari Kodim 0616/Indramayu mendistribusikan paket makanan saat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di TK Kartika, Indramayu, Jawa Barat, 6 Januari 2025. Antara/Dedhez Anggara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

TNI terlalu jauh masuk ke urusan sipil dalam 100 hari kabinet Prabowo.
Pemerintahan Prabowo berkarakter teknokratik-militeristik yang jauh dari supremasi sipil.
Pelibatan tentara dalam proyek pemerintah bisa menimbulkan konflik dengan warga sipil.

BELASAN anggota Tentara Nasional Indonesia dari Komando Distrik Militer 0508/Depok berjaga di dapur umum untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin pagi, 6 Januari 2025. Personel TNI itu menyebar di bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berkelir biru yang berdiri di tanah milik Komando Daerah Militer Jayakarta di Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Hari itu program MBG dijalankan pertama kali.

Di dapur seluas 30 meter persegi, para juru masak sibuk bekerja. Mereka berasal dari kalangan sipil. Ada yang memotong sayuran dan meracik bumbu. Sebagian lagi memarinasi potongan ayam di atas kuali besar.

Mulai pukul tujuh pagi, giliran tentara yang sibuk. Sebagian di antaranya mengikat tumpukan wadah makanan dengan tali rafia. Setelah itu, mereka memasukkannya ke mobil untuk diantar ke lima sekolah dasar di sekitarnya. “Targetnya, satu SPPG bisa menyiapkan 3.000 porsi makanan setiap hari,” ujar Komandan Kodim Depok Kolonel Iman Widhiarto.

Program MBG menargetkan 89,2 juta siswa mendapat makanan setiap hari sekolah. Sebagai program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, MBG menelan duit Rp 71 triliun tahun ini. Program tersebut berada di bawah Badan Gizi Nasional dan dipimpin oleh Dadan Hindayana, salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo.

Menurut Dadan, TNI menjadi salah satu pihak yang membantu berjalannya program MBG. Ia mengklaim militer tak membantu di semua daerah. “Hanya di lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil,” katanya pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Pengerahan tentara nyatanya terjadi di berbagai wilayah, termasuk kota besar. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan ada 599 dapur umum di area milik tentara. Semua matra menyiapkan dapur. Paling banyak TNI Angkatan Darat dengan 496 dapur umum, disusul Angkatan Laut dengan 96 dapur, dan Angkatan Udara dengan 7 tempat memasak.

Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mengatakan lembaganya berupaya membantu pemerintah agar program MBG bisa sukses. “Prinsipnya bukan mengawasi, tapi membantu,” ujar Maruli kepada Tempo, Ahad, 26 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih melakukan senam pagi di lapangan Pancasila, Kawasan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, 26 Oktober 2024. Antara/HO-BPMI Setpres-Muchlis Jr

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara mengatakan empat dari tujuh dapur umum telah beroperasi. Dapur-dapur itu dibangun di kawasan pangkalan udara di berbagai wilayah. Antara lain, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta; Lanud Adi Soemarmo, Jawa Tengah; Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur; dan Lanud Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat.

Dapur umum di Halim setiap hari bisa menyiapkan 4.000-5.000 porsi makanan yang dibagikan ke tujuh sekolah di sekitarnya. TNI Angkatan Udara juga bertugas menyediakan lahan dan menyiapkan tenaga kerja. “TNI AU mengawasi dan memonitor, terutama soal kelancaran distribusi makanan ke sekolah,” bunyi keterangan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Rabu, 29 Januari 2025.

Pelibatan korps baju loreng dalam program MBG menuai kritik para pegiat demokrasi. Sebab, tugas pokok tentara mengurus pertahanan. Pun pengerahan tentara dalam program MBG dianggap sebagai cawe-cawe militer di ranah sipil.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyebutkan pengerahan tentara dalam sejumlah program pemerintah tak lepas dari latar belakang Prabowo yang berasal dari militer. “Masuknya militer di ranah sipil sebenarnya sudah muncul di era Jokowi, tapi kian menyala di era Prabowo,” katanya dalam diskusi 100 hari Prabowo-Gibran di kantor Tempo pada Kamis, 16 Januari 2025.

Dia mencontohkan, militer juga punya andil dalam sejumlah program strategis pemerintah lain, seperti proyek food estate seluas 2,29 juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat pengerahan tentara di Merauke dilakukan melalui pembentukan batalion infanteri penyangga daerah rawan di lima wilayah Papua.

Dalam proyek Rempang Eco-City, TNI juga dilibatkan dalam pengamanan. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyatakan pelibatan tentara dalam proyek strategis bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat. Ia menilai Presiden Prabowo telah menormalisasi penggunaan tentara di luar urusan pertahanan. “Ini berbahaya karena menjadi tanda kembalinya dwifungsi TNI,” tutur Ardi.

Baca:

•••

MEMULAI pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menempatkan sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia di posisi menteri dan wakil menteri. Di Kabinet Merah Putih, dari 48 menteri dan 55 wakil menteri, tercatat ada 4 menteri dan 5 wakil menteri dari kalangan militer. Tiga kepala badan juga berstatus purnawirawan tentara.

“Ini menggambarkan pemerintahan Prabowo teknokratik-militeristik,” kata Made Supriatma, peneliti tamu di Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Singapura, dalam diskusi di kantor Tempo pada Jumat, 24 Januari 2025. Teknokratik-militeristik berarti program pemerintah dikerjakan dengan bertumpu pada kekuatan tentara dan purnawirawan.

Menguatnya peran militer dalam pemerintahan Prabowo juga terlihat dari pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat Ketua Harian DPN. Tugas dewan itu menyusun kebijakan terpadu soal pertahanan negara.

Dua pejabat pemerintah bercerita, sebetulnya pemerintah ingin mempunyai Dewan Keamanan Nasional. Tapi keinginan itu terbentur ketiadaan Undang-Undang Keamanan Nasional. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menuturkan, Dewan Keamanan Nasional akan membuka pintu untuk peran militer yang lebih banyak di pemerintahan.

“Karena semua pendekatannya akan keamanan, dan militer bisa masuk ke sana,” katanya. Sjafrie dan Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat dilantik sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kanan) saat dilantik sebagai Sekretaris DPN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, 16 Desember 2024. Tempo/Subekti.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pelibatan eks militer di kabinet Prabowo bukan persoalan karena mereka sudah pensiun. “Sepanjang yang ditaruh mempunyai kapabilitas dan bisa bekerja,” ujarnya pada Kamis, 30 Januari 2025. Dasco juga menyebutkan kabinet Prabowo justru lebih banyak diisi kalangan sipil.

Pendekatan militer di pemerintahan Prabowo juga terlihat dalam rencana kenaikan anggaran pertahanan. Dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI pada pertengahan Januari 2025, mengapung usulan penaikan anggaran pertahanan dari 0,8 persen menjadi di atas 1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kepada wartawan, Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang menyebutkan kenaikan itu diproyeksikan sampai 1,5 persen. “Tentunya bertahap dan komprehensif,” ucapnya pada Kamis, 16 Januari 2025.

Anggaran pertahanan Indonesia memang lebih kecil dibanding sejumlah negara. Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan 3,2 persen dari PDB. Sedangkan Malaysia dan Filipina membelanjakan 1 persen anggaran untuk pertahanan.

Dua pejabat di lingkaran Istana bercerita, kenaikan anggaran itu antara lain akan digunakan untuk menambah markas komando daerah militer (kodam). Pemerintah berencana menambah jumlah kodam dari 15 saat ini menjadi 38. Ini berarti akan ada kodam di setiap provinsi. Selain itu, akan ada penambahan jumlah prajurit.

Data Kantor Staf Presiden pada 2022 menyebutkan TNI memiliki 444.133 prajurit. Saat menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo pernah menyampaikan keinginannya menambah jumlah kodam. “Di tiap provinsi ada kepolisian daerah. Sekarang di tiap provinsi kita tingkatkan menjadi kodam,” ujarnya pada 11 Januari 2023.

Made Supriatma menuturkan, penambahan kodam memiliki dampak besar. Otomatis akan ada penambahan batalion tempur, komando resor militer, dan markas komando distrik militer atau kodim di setiap kota dan kabupaten.

Made menghitung jumlah tentara bisa mencapai 1 juta jika kodam dan kodim telah lengkap di setiap daerah. Angka itu belum termasuk jumlah Komponen Cadangan yang berasal dari kalangan sipil. Risikonya, anggaran negara jebol untuk menghidupi gemuknya jumlah personel TNI. “Bukan hanya prajuritnya, melainkan juga keluarganya,” katanya.

Ketua Komisi bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Utut Adianto, juga tak setuju jika kodam ada di setiap provinsi. “Satu kodam membutuhkan anggaran setidaknya Rp 200 miliar,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Ia menilai penambahan kodam seharusnya diadakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan di pulau yang berdekatan dengan negara tetangga. ●