Empat Kaki Prabowo dalam Politik dan Kekuasaan

Tempo telah meminta tanggapan Teddy lewat pesan ataupun panggilan telepon ke nomor selulernya. Namun hingga Kamis, 30 Januari 2025, ia tidak memberikan respons.

•••

MEMBENTUK kabinet dengan jumlah 48 menteri dan 56 wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto dinilai terseok-seok dalam 100 hari pemerintahannya. Kabinet bongsor itu malah tak efektif dan tak efisien menjalankan program kerja pemerintah. Banyaknya kementerian malah menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam diskusi 100 hari Prabowo-Gibran di kantor Tempo pada Kamis, 23 Januari 2025, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai kondisi itu disebabkan oleh sikap Presiden yang berupaya mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya. “Keputusan mengakomodasi keinginan partai malah membuat posisi Prabowo kini dilematis,” ujar Yunarto.

Berbagai program populis Prabowo, seperti makan bergizi gratis dan food estate, membuat anggaran sejumlah kementerian harus dipangkas. Anggaran pembangunan perumahan yang dipegang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, misalnya, turun drastis dari Rp 14,6 triliun pada 2024 menjadi Rp 5,07 triliun tahun ini.

Mengakali anggaran yang minim, sejumlah menteri dan wakil menteri mendatangi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco diyakini bisa mendorong Dewan untuk mendongkrak anggaran yang cekak. “Mereka konsultasi untuk meminta dukungan agar mitranya di DPR menambah anggaran,” kata Wakil Ketua DPR ini kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2025.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbincang dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Jakarta, 15 Desember 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Tiga petinggi di Koalisi Indonesia Maju bercerita, Dasco punya peran strategis di sisi Prabowo. Menurut mereka, Dasco bertugas mengamankan kebijakan Presiden di Senayan. Ketika Prabowo ingin memberikan izin usaha pertambangan atau IUP untuk perguruan tinggi, Dasco mendorong agar revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) berjalan mulus.

Dua anggota Badan Legislasi DPR mengatakan Dasco turut memberikan izin pembahasan revisi Undang-Undang Minerba digelar saat masa reses. Padahal perubahan aturan itu tidak masuk program legislasi nasional prioritas. Pembahasan pun berjalan cepat. Pada Kamis, 23 Januari 2025, revisi Undang-Undang Minerba disetujui menjadi usul inisiatif DPR.

Kepada Tempo pada Selasa, 28 Januari 2025, Dasco menyebut langkah politiknya di DPR sebagai kewajaran karena ia berasal dari partai pendukung pemerintah. “Saya ikut membantu dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua DPR,” tuturnya.

Dasco menjadi kader Gerindra sejak partai itu dibentuk pada 2008. Situs Gerindra menyebutkan Dasco terjun ke dunia politik karena berteman dengan Fadli Zon, kini Menteri Kebudayaan. Keduanya rekan bisnis. Dasco langsung menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra.

Pada 2014, Dasco menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III. Karier politiknya memelesat setelah ia menjadi Wakil Ketua DPR periode 2019-2024. Sejumlah anggota DPR yang ditemui Tempo bercerita, Dasco berpengaruh besar dalam berbagai keputusan di Senayan. Sejumlah politikus menyebut dia sebagai “Don” yang berarti “tuan” dalam bahasa Spanyol.



Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan besarnya peran Dasco terlihat saat Badan Legislasi DPR tiba-tiba membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau Undang-Undang Pilkada pada 21 Agustus 2024. Dasco mengundang para ketua fraksi, kecuali PDIP, dalam rapat Badan Musyawarah agar revisi berjalan cepat. 

“Kami tidak diajak bicara soal revisi Undang-Undang Pilkada,” kata Utut kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2025. Revisi itu mengakali putusan Mahkamah Konstitusi soal penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dengan putusan itu, PDIP bisa mengajukan calon sendiri dalam pilkada, seperti di Jakarta. 

Dua anggota Badan Legislasi periode lalu bercerita, Dasco ikut mengatur rapat dan menyiapkan draf revisi. Ia bahkan mengawasi jalannya rapat dari ruang pimpinan Badan Legislasi. Dalam hitungan jam, Badan Legislasi merampungkan revisi tersebut.

Menurut Utut, Fraksi PDIP sudah berancang-ancang menolak keras pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna. Pada detik-detik terakhir, Dasco menghubungi Utut dan menyatakan rapat paripurna akan ditunda. “Dia minta PDIP tak perlu datang ke rapat paripurna karena pengesahan Undang-Undang Pilkada ditunda,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu.

Dasco enggan menyebutkan peran besar dia dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan DPR. “Kalau ada rumor begitu, ya mungkin hanya bercanda karena saya yang mungkin lebih banyak di DPR,” ujar Dasco.

Selain mengamankan kebijakan Prabowo di DPR, Dasco ikut menentukan siapa saja legislator yang bisa mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju mengatakan Dasco mencoret nama-nama yang dianggap tak cocok menjadi pimpinan komisi atau badan-badan DPR.

Dalam pengisian Kabinet Merah Putih, Dasco juga punya andil. Para politikus Koalisi Indonesia Maju mengatakan Dasco menerima dokumen riwayat hidup (curriculum vitae/CV) calon menteri yang diajukan partai pendukung Prabowo. Ketua tim gugus tugas sinkronisasi itu juga berkomunikasi dengan para ketua umum partai mengenai nama dan posisi calon menteri.

Pun Dasco ikut menentukan berbagai posisi komisaris badan usaha milik negara untuk pendukung Prabowo. Seorang petinggi kelompok pendukung Prabowo mengaku menyerahkan CV kepada Haris Rusly Moti, Komandan Tim Golf Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Haris lalu meneruskannya kepada Dasco untuk diajukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Dasco tak menampik kabar ihwal banyaknya petinggi kelompok pendukung yang meminta dijadikan komisaris BUMN. Namun tak semua keinginan itu bisa ia bantu. “Tak semuanya memenuhi persyaratan,” ujar Dasco. Adapun Haris Rusly Moti menilai pemberian rekomendasi kepada kelompok pendukung adalah hal yang wajar. “Sejauh sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan,” katanya.

Dengan berbagai manuver politiknya, Dasco dinilai menjadi bagian penting dari pemerintahan Prabowo saat ini. “Bagaimanapun, dia orang yang getting things done, dan ini dibutuhkan Prabowo,” ucap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

•••

SELAMA 100 hari memerintah, Prabowo Subianto sangat mengandalkan peran Tentara Nasional Indonesia untuk menggarap berbagai proyek strategisnya. Presiden mempercayakan persoalan itu kepada sahabatnya sejak di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kini Akademi Militer, Sjafrie Sjamsoeddin. Keduanya lulusan tahun 1974.

Sjafrie kini menjabat Menteri Pertahanan. Saat anggaran berbagai kementerian berkurang, alokasinya di Kementerian Pertahanan malah bertambah. Sementara tahun lalu anggaran di kementerian itu sebesar Rp 139,27 triliun, pada 2025 jumlahnya menjadi Rp 166,15 triliun, paling besar di antara semua kementerian.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 22 Oktober 2024. Tempo/Ilham Balindra

Tahun ini Sjafrie merencanakan pembentukan 100 batalion pembangunan teritorial. Menurut Sjafrie, pembentukan batalion ini merupakan implementasi kebijakan Perisai Trisula Nusantara. Kebijakan itu dicanangkan Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan. 

“Target 100 hari berfokus pada program melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara,” kata Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi bidang Pertahanan DPR, Senin, 25 November 2024.

Belum 100 hari berkuasa, Prabowo memberikan jabatan lain kepada Sjafrie, yakni Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Seorang anggota Kabinet Merah Putih menyebutkan tugas Sjafrie adalah mencari pemasukan negara dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Sosok militer dianggap lebih efektif menjalankan peran ini. 

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyatakan potensi penerimaan negara dari perusahaan sawit nakal bisa mencapai Rp 300 triliun. Namun penunjukan Sjafrie dan pelibatan tentara justru dinilai berisiko menimbulkan kekerasan. “Apakah sawit menjadi aset negara yang memerlukan mekanisme pertahanan?” ujar Direktur Sawit Watch Achmad Surambo.

Utusan Khusus Presiden Indonesia Hashim Djojohadikusumo pada konferensi perubahan iklim PBB COP29, di Baku, Azerbaijan, 12 November 2024. Reuters/Maxim Shemetov

Langkah Prabowo yang kerap mempercayakan tugas kepada militer dinilai tak terlepas dari latar belakangnya sebagai tentara. “Ada kecenderungan ketidakpercayaan terhadap sosok sipil sehingga dia pada akhirnya akan selalu lari ke tentara,” ucap peneliti Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Singapura, Made Supriatma, Jumat, 24 Januari 2025.

Prabowo juga menunjuk Sjafrie sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada 14 Desember 2024. Sjafrie bertanggung jawab kepada Prabowo. Pembentukan DPN menuai kontroversi karena Indonesia sudah punya Dewan Ketahanan Nasional sejak 1999. Apalagi DPN berwenang “melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh presiden”. “Fungsi lain yang tak jelas itu bisa membuat kewenangan DPN menjadi tak terbatas,” kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf dalam diskusi 100 hari pemerintahan Prabowo di kantor Tempo.

Sjafrie turut menyeleksi kandidat menteri di kabinet Prabowo, terutama mereka yang berasal dari kalangan militer. Sjafrie Sjamsoeddin tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Jumat, 31 Januari 2025. Begitu pula Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang.

Prabowo juga melibatkan Hashim Djojohadikusumo dalam pemerintahan. Hashim menjadi utusan khusus presiden dalam acara Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties Ke-29 di Baku, Azerbaijan, pada November 2024. Dipilihnya Hashim mendapat kritik keras dari kelompok masyarakat sipil.

Hashim juga didapuk menjadi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Menteri Kebudayaan sekaligus politikus Gerindra, Fadli Zon, menyebutkan Hashim akan mengajak filantrop, pengusaha, dan pencinta cagar budaya membantu pendanaan museum yang membutuhkan. “Mereka ikut membantu penggalangan dana,” tutur Fadli, Senin, 20 Januari 2025.

Selama masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, Hashim juga aktif menjaring nama calon menteri dari kalangan keluarga, orang dekat Prabowo, dan pengusaha. Dua kolega Prabowo menyebutkan salah satu yang diajukan Hashim adalah keponakannya, Thomas Djiwandono, yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Hashim juga mengambil peran dalam kisruh perebutan kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid. Hashim datang ke musyawarah nasional luar biasa yang digelar Anindya. Ia kemudian menjadi ketua dewan penasihat di kepengurusan Anindya.

Seorang petinggi Kadin menyebutkan Hashim mencoba menjembatani Anindya dengan Prabowo. Salah satu caranya adalah mengajak Anindya dalam kunjungan luar negeri Prabowo ke Cina. Hashim tak merespons pesan ataupun panggilan telepon Tempo hingga Jumat, 31 Januari 2025.

Kecenderungan Prabowo memilih orang dekatnya untuk memenuhi keinginan dan menjalankan program kerjanya juga ditunjukkan para presiden sebelumnya. Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menjadikan Sudi Silalahi orang kepercayaannya. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mempercayai Mahfud Md. Sedangkan Jokowi memilih Pratikno sebagai tangan kanannya.

“Kesamaannya, mereka orang yang punya hubungan lama,” ucap Head of the Department of Politics and Social Change CSIS Arya Fernandes.

Kecenderungan dalam 100 hari Prabowo berkuasa menunjukkan ia menerapkan sistem komando dan kontrol yang terpusat pada dirinya. Prabowo juga dibantu segelintir orang dekatnya yang menjadi kaki tangan untuk menopang pemerintahan. “Lewat mereka, Prabowo memegang komando untuk mengakomodasi semua kekuatan,” kata Made Supriatma. ●